Sidang Perdana Eks Ketua BPPN Syafruddin Temenggung

Eks Ketua BPPN Syafruddin Arsya Temenggung saat tiba di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Syafruddin Temenggung jalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan.

Ia didakwa oleh jaksa KPK telah merugikan negara sebesar Rp 4.580.000.000.000 dengan menerbitkan surat keterangan lunas (SKL) dari BPPN terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Atas hal itu, Syafruddin pun menguntungkan pemegang saham BDNI Sjamsul Nursalim sebesar Rp 4.580.000.000.000.

Jaksa KPK menyebutkan Syafruddin bersama-sama eks Ketua KKSK Dorojatun Kuntjoro, Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim melakukan perbuatan hukum. Syafruddin menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira serta surat pemenuhan kewajiban pemegang saham meski Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya yang seolah-olah piutang lancar.

Jaksa menyatakan, BDNI ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) yang pengelolaannya dilakukan oleh Tim Pemberesan yang ditunjuk BPPN dan didampingi Group Head Bank Restrukturisasi. Atas penetapan itu, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) BDNI yang dialihkan dari Bank Indonesia (BI) kepada BPPN Rp 37.039.767.000.000. BLBI tersebut terdiri dari fasilitas surat berharga pasar uang khusus, fasilitas saldo debet dan dana talangan valas.

Kemudian, jaksa menyebutkan BPPN melalui Tim Aset Manajemen Investasi (AMI) dibantu Financial Advisor (FA) yaitu J.P Morgan, Lehman Brother, PT Dana Reksa dan PT Bahana. Mereka membuat neraca penutupan BDNI terhadap jumlah kewajiban pemegang saham Sjamsul sebesar Rp 28.408.000.000.000.

Jaksa mengatakan, Syafruddin dan Dorojatun menghadiri rapat terbatas pada 11 Februari 2004 untuk melaporkan kepada Presiden RI-5 Megawati Soekarnoputri. Dalam rapat itu membahas utang petambak sebesar Rp 3.900.000.000.000, namun yang sudah dibayar utang Rp 1.100.000.000.000.

Dalam kasus ini, Syafruddin diancam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.