Foto: Hanafi Rais dkk Bicara Lahan dengan Data Megawati Institute

Jakarta - Hanafi Rais menggelar jumpa pers soal kepemilikan lahan. Dia menggunakan data dari Megawati Institute saat mengungkap ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia

(Ki-ka) Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo, Waketum PAN Hanafi Rais, dan Wasekjen PAN Soni Sumarsono menggelar jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Hanafi menyebut kritik soal ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia yang disampaikan Amien Rais bergeser menjadi isu teknis. Padahal kritik itu disampaikan untuk mengembalikan semangat reforma agraria di pemerintahan Presiden Jokowi.

Hanafi mengatakan PAN setuju dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang di dalamnya ada Nawacita Jokowi, salah satunya soal reforma agraria. Ada 2 hal dalam reforma agraria yang dimaksud, yaitu legalisasi aset dan redistribusi lahan.

Hanafi juga menyebut bagi-bagi sertifikat tanah oleh pemerintah adalah reforma agraria palsu. Hanafi menyatakan sertifikat tanah adalah hak masyarakat.

Dradjad Wibowo menggunakan data dari Megawati Institute soal ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia. Ia menyebut berdasarkan data itu ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia tinggi.

Foto: Hanafi Rais dkk Bicara Lahan dengan Data Megawati Institute

Foto

Foto: Hanafi Rais dkk Bicara Lahan dengan Data Megawati Institute

Foto: Gaya Eksentrik Influencer yang Bisa Bicara dengan Alien, Disebut Halu

Rakernas ke-4 PAN Bakal Bahas Pilkada

Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden, Ini Potret Seru Zita Anjani Saat Makan

Momen Zita Anjani Jelaskan soal Bolos Paripurna DPRD tapi Pergi Pilates

Potret Rakernas 4 PAN, Bahas Kongres-Tetapkan Cagub Pilkada 2024

Adhyaksa Awards 2025

Jaksa Bambang Sebut Menjaga Integritas di Era Saat Ini Penuh Tantangan

Mudah dan Cepat, Ini Langkah-Langkah Pendaftaran Kandidat Adhyaksa Awards 2025

Hoegeng Awards 2025

Di Pelosok Donggala, Bripka Annas Berjuang untuk Pendidikan Suku Da'a

Hoegeng Awards 2025

Perjalanan Panjang Kombes Rita dan 2 Kasus PPA yang Tak Terlupakan