Jaksa Agung Bicara Penegakan Hukum Pilkada di DPR

Paparan ini disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap.

Prasetyo dalam paparannya mengatakan, Pilkada 2018 digelar di lumbung suara. Jateng, Jatim, Jabar, itu 48 persen suara nasional. Kemenangan akan dimaknai parpol sebagai kemenangan psikologis. Ini mendorong pertempuran sengit, seru, berpotensi terjadinya tindak masalah kecurangan yang bermuara pada proses hukum

Pilkada menurutnya bisa dilepaskan dari praktik politik uang. Karenanya, pihaknya disebut sudah melakukan sinergi dengan penegak hukum lain untuk mencegah praktik korupsi terjadi.

Prasetyo juga menjelaskan soal sikap Kejaksaan dalam menunda penetapan tersangka bagu calon kepala daerah yang ikut Pilkada 2018. Menurut dia, sikap itu diambil demi menghargai proses demokrasi.

Jaksa Agung RI M Prasetyo juga bicara soal kasus dugaan chat bermuatan konten pornografi yang melibatkan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. Prasetyo mengatakan perkaranya masih berada di polisi.

Prasetyo menyebut kejaksaan belum melakukan tindakan lanjutan soal kasus Rizieq. Pihaknya, disebut Prasetyo, masih menunggu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Kejaksaan pernah mengembalikan SPDP kasus Rizieq pada 2017.

Ia juga membahas soal langkah-langkah yang pernah dilakukan RI guna menyelamatkan TKI Muhammad Zaini Mirsin dari hukuman pancung. Zaini kini sudah dieksekusi. Menurut Prasetyo, RI sudah bekerja keras meminta hukuman pancung tak diterapkan ke Zaini. Bahkan, permintaan penundaan eksekusi telah dilayangkan RI lantaran adanya bukti baru dalam kasus Zaini.