Meme Politik: Tarik Menarik Haluan Negara di Amandemen UUD 1945

Pertemuan Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri pada Rabu (14/3/2018) menyepakati usulan amandemen UUD 1945. Poin perubahan ada pada haluan negara (Foto: Tsarina Maharani/detikcom)

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan akan mengkonsultasikan usul amendemen terbatas UUD 1945 dengan Presiden Joko Widodo. Zulkifli menyebut Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri bakal mengatur konsultasi itu.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut amandemen UUD 1945 tak bisa dilakukan saat ini. Sebab anggota DPR saat ini sedang fokus untuk tahun politik.

Meski melihat ada urgensi untuk melakukan amandemen, F-PPP mengingatkan jangan sampai ada kegaduhan politik di sisa masa pemerintahan periode 2014-2019.

Anggota MPR dari Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir, menyatakan amandemen itu berpotensi menjadi bahaya tersendiri yaitu soal MPR yang akan jadi lembaga tertinggi. "Lembaga tertinggi negara akan memiliki pengertian bahwa ia adalah institusi di atas Presiden, DPR dan DPD dengan kewenangan yang luar biasa. Tentu akan menjadi berbahaya jika pimpinan lembaga tersebut tidak amanah," ucap Inas kepada wartawan, Jumat (16/3/2018).

"Saya pribadi mengatakan tidak perlu ada GBHN ya kecuali kita memang mau mundur kembali, di mana presiden dipilih oleh MPR. Sehingga konsekuensi adalah dipilih MPR maka presiden bertanggung jawab oleh MPR termasuk program kerjanya dibuat MPR," ujar Agus Gumiwang di Kantor DPD Golkar DKI, Jalan Menteng, Jakarta, Jumat (16/3/2018).