MoU 'Kulo Nuwun' Tiga Lembaga Penegak Hukum

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Jenderal Polisi Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, dan Kejaksaan Agung HM Prasetyo menandatangani nota kesepahaman bersama untuk penanganan tindak pidana korupsi di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan penyempurnaan dari MoU sebelumnya. Isi dari MoU baru itu salah satunya yaitu keharusan pemberitahuan bila salah satu lembaga itu ingin melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap anggota dari lembaga lain.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan penyempurnaan dari MoU sebelumnya. Isi dari MoU baru itu salah satunya yaitu keharusan pemberitahuan bila salah satu lembaga itu ingin melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap anggota dari lembaga lain.

Salah satu poin dari MoU ini adalah jika salah satu pihak melakukan penggeledahan atau penyitaan di kantor salah satu lembaga tersebut, maka lembaga yang melakukan penggeledahan harus memberitahukan kepada pimpinan lembaga yang digeledah, kecuali dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan).

Tito menekankan, komunikasi adalah cara yang terbaik jika ada masalah yang melibatkan ketiga lembaga penegak hukum ini. Mantan Kepala Densus 88 Antiteror ini juga menegaskan konflik seperti 'Cicak VS Buaya' antara KPK dan Polri tidak akan terulang.