-
Pimpinan DPR menutup kemungkinan untuk mengocok ulang posisi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) sesuai permintaan Koalisi Indonesia Hebat. Opsi itu disebut tidak memiliki dasar hukum.
Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.