.webp)
Dampak dari unjuk rasa pada 13 Oktober masih terlihat saat mahasiswa dan dosen Universitas Tirana berkumpul di depan Kementerian Pendidikan, di ibu kota Albania, pada Selasa (20/10), untuk kembali menyuarakan ketidakpuasan mereka.
Kaca-kaca jendela yang pecah belum diganti, sementara dinding bangunan masih menghitam akibat kebakaran yang terjadi saat demonstrasi. Selama hampir lima bulan, Albania dilanda gelombang protes damai terhadap pemerintah. Aksi ini awalnya dipicu oleh rencana pembangunan kompleks hotel mewah di kawasan konservasi alam oleh Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, bersama sejumlah rekannya. Rencana tersebut mencuat ke publik dan memicu penolakan.
Sejak saat itu, demonstrasi antipemerintah dan antikorupsi terus meningkat. Mahasiswa dan pelajar sekolah menengah kini hampir setiap hari terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian. Bentrokan paling sengit sejauh ini terjadi pekan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para demonstran mengecam korupsi, buruknya pengelolaan universitas, serta meningkatnya biaya pendidikan di Albania. Mereka juga menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama, yang telah menjabat sejak 2013.
Media sosial jadi penggerak demonstrasi
Mengenakan jaket hitam bertudung dan syal yang menutupi wajahnya untuk menyembunyikan identitas, seorang perempuan yang meminta dipanggil Sara mengatakan kepada DW bahwa ia khawatir menghadapi konsekuensi jika berbicara kepada pers.
"Para demonstran berkomunikasi lewat pesan teks. Hanya itu caranya," ujarnya.
Sara mengakhiri wawancara lebih awal ketika sejumlah demonstran mulai melempari gedung Kementerian Pendidikan dengan batu. Polisi kemudian mendorong demonstran dan jurnalis menjauh dari lokasi serta menggunakan meriam air untuk membubarkan massa.
"Media sosial kini menjadi ruang publik paling penting, bahkan lebih penting daripada ruang fisik," kata Besmir Semanaj, seorang pegiat keamanan siber terkemuka di Albania, kepada DW.
"Anak-anak muda Albania tidak lagi mengorganisasi diri lewat struktur tradisional seperti partai politik, asosiasi, atau seruan terbuka kepada publik. Sebaliknya, mereka mengorganisasi diri lewat perangkat yang menjadi bagian dari keseharian mereka, yaitu ponsel," tambahnya.
Menurut Semanaj, saluran komunikasi yang paling banyak digunakan antara lain Instagram, grup WhatsApp berdasarkan angkatan, jurusan, dan asrama mahasiswa, serta kanal Telegram untuk menyebarkan pengumuman umum. Sementara TikTok digunakan untuk membagikan video. Ia menambahkan, mereka yang sangat memperhatikan keamanan komunikasi juga menggunakan aplikasi pesan Signal.
"Ini merupakan struktur organisasi horizontal, tanpa 'pemimpin' individual dan tanpa komando terpusat," kata Semanaj. "Itulah yang membuat pemerintah kesulitan memahami dan mengendalikan situasi," ucapnya.
PM Edi Rama tuduh demonstrasi digerakkan Antifa
Rama menyebut gelombang perlawanan anak muda tersebut sebagai "perang hibrida". Ia mengatakan para demonstran mengira mereka dapat "membuat Albania menjadi negara yang lebih baik lewat TikTok, padahal mereka bahkan tidak mampu merangkai lebih dari tujuh kata yang masuk akal".
Menurut Rama, meskipun tidak semua demonstran merupakan teroris. Namun, ia menuduh mereka terpengaruh ideologi yang bertujuan menghancurkan dan menjungkirbalikkan tatanan yang ada.
Selama hampir lima bulan, Rama telah menuding berbagai pihak sebagai dalang di balik demonstrasi antipemerintah dan antikorupsi. Ia menuduh pemerintah Yunani, Rusia, dan Iran turut mengobarkan ketidakpuasan masyarakat.
Terbaru, Rama menuding "Antifa", atau gerakan antifasis global yang terdesentralisasi, sebagai pihak yang memicu sentimen antipemerintah dan antikorupsi di Albania.
"Mereka adalah anak-anak muda yang telah diradikalisasi dan didoktrin secara ideologis, serta bertindak di bawah tekanan atau pengaruh kekuatan baru yang gelap, yang muncul di Eropa dan Amerika Serikat. Kekuatan ini telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Antifa," klaim Rama.
Namun, Redion Qirjazi, peneliti bidang keamanan yang berfokus pada pencegahan kekerasan dan penyelesaian konflik, mengatakan kepada DW bahwa tuduhan Rama tersebut kecil kemungkinannya terbukti benar.
"Itu tuduhan serius yang membutuhkan bukti sama kuatnya," kata Qirjazi. "Hingga saat ini, belum ada bukti yang dapat diverifikasi untuk membuktikan keberadaan struktur Antifa yang terorganisasi di Albania, apalagi keterlibatannya dalam mengoordinasikan demonstrasi."
Menurut Qirjazi, rujukan Rama terhadap pernyataan Trump yang menyebut Antifa sebagai kelompok teroris juga bermasalah.
"Antifa bukanlah organisasi internasional tunggal dengan struktur atau kepemimpinan terpusat. Istilah ini merupakan sebutan umum bagi berbagai gerakan dan kelompok yang memiliki satu kesamaan mendasar, yakni sikap antifasis," ujarnya.
Sara pun menolak label "teroris" yang disematkan Rama kepada dirinya dan sesama demonstran.
"Memang ada kelompok yang bersedia menggunakan kekerasan. Itu benar. Namun, saya tidak ada hubungannya dengan mereka," katanya. "Begitu saya melihat kekerasan, saya menjauh. Saya menentangnya," tambahnya.
Apakah Rama berusaha mengalihkan perhatian?
Arlind Qori, ketua Together Movement, partai oposisi berhaluan sosial demokrat yang hanya memiliki satu kursi di parlemen Albania, mengatakan anak-anak muda turun ke jalan karena ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, bukan karena ideologi tertentu.
"Anak-anak muda Albania marah terhadap kondisi sosial-ekonomi saat ini: kemiskinan, banyaknya orang tua mereka yang terpaksa beremigrasi karena tidak mampu menghidupi keluarga, kemerosotan sistem pendidikan, serta minimnya prospek setelah lulus," kata Qori.
Ia menambahkan, tuntutan utama mahasiswa adalah pengunduran diri Rama, bukan sebuah revolusi sosialis.
"Masyarakat tidak menuntut sesuatu yang radikal. Mereka hanya ingin kepala pemerintahan yang korup mengundurkan diri. Itu tuntutan mendasar dan moderat. Namun, Edi Rama terus merespons tuntutan tersebut dengan kekerasan polisi dan sikap arogan," ujar Qori.
Qirjazi menilai tuduhan Rama mengenai campur tangan pihak asing bisa jadi merupakan sebuah strategi politik.
"Ketika pemerintah menghadapi demonstrasi dan ketidakpuasan publik, mengaitkan para demonstran dengan ekstremisme dan pengaruh asing dapat mengalihkan perhatian dari akar persoalan menuju narasi keamanan nasional," katanya.
Menurut Qirjazi, langkah tersebut dapat digunakan untuk merusak kepercayaan publik terhadap demonstran, melemahkan dukungan masyarakat terhadap mereka, serta membenarkan tindakan represif yang lebih keras atas nama hukum dan ketertiban.
Semanaj mengatakan pola tersebut kerap digunakan pemerintah untuk mengabaikan atau mendiskreditkan suara-suara kritis.
"Demonstrasi digambarkan sebagai aksi kekerasan. Anak-anak muda dicitrakan sebagai pihak yang dimanipulasi, sementara persoalan sah yang mereka angkat, seperti kondisi universitas, biaya kuliah, korupsi, dan minimnya prospek masa depan, menghilang dari agenda pemberitaan," ujarnya.
Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri
Editor: Rizki Nugraha
