.webp)
Presiden Emmanuel Macron berjanji mencegah terulangnya tindak kekerasan dalam demonstrasi yang menyapu Prancis sejak pekan lalu. Ia juga menyebut komentar sejumlah pemimpin asing mengenai kerusuhan sebagai pernyataan "bodoh" dan "tak bisa diterima". Ketegangan belum mereda jelang rencana protes massal yang akan digelar secara serentak akhir pekan ini.
Serikat mahasiswa terbesar Prancis, UNEF, menyerukan demonstrasi lanjutan pada Sabtu (24/10) mendatang. Kelompok Rompi Kuning atau Yellow Vests, gerakan anti-kemapanan yang menguat pada 2018, juga telah mengajukan rencana pawai di pusat Kota Paris pada hari yang sama.
Upaya meredakan ketegangan sosial belum menunjukkan kemajuan berarti. Serikat pekerja tetap bertekad menggelar mogok nasional pada 5 November untuk memprotes tingginya biaya hidup dan pemangkasan layanan publik. Perundingan dengan pemerintah berakhir tanpa kesepakatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 17 Oktober, Prancis diguncang salah satu kerusuhan perkotaan terburuk dalam beberapa tahun terakhir, di tengah gelombang demonstrasi nasional. Skala kerusuhan dan ketidakmampuan polisi mengendalikannya mengejutkan publik.
Macron mengatakan akan bertemu dengan pejabat intelijen dan sejumlah menteri senior pada Kamis untuk membahas krisis tersebut.
"Mereka yang hendak membuat kekacauan di pusat-pusat kota pada Sabtu mendatang akan dicegah," kata Macron kepada wartawan saat berkunjung ke Qatar. Ia berada di negara itu untuk menjajaki kesepakatan energi, sementara Prancis bergulat dengan kenaikan harga bahan bakar.
Macron juga menuduh sejumlah pemimpin asing menyebarkan informasi keliru mengenai kerusuhan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, khususnya, menyalahkan imigran dan Islam radikal tanpa menyertakan bukti. Trump bahkan menyebut gejolak di Prancis sebagai peringatan bagi warga Amerika.
Ketika ditanya apakah kritiknya ditujukan kepada Trump, Macron menjawab, "Antara lain." Ia menambahkan, sejumlah politikus asing berusaha meraih keuntungan politik dengan memanfaatkan situasi Prancis.
"Setelah kejadian itu, muncul disinformasi dari luar negeri yang memicu komentar dari banyak pihak, termasuk para pemimpin asing. Komentar itu sama-sama tak bisa diterima dan bodoh," ujarnya.
Biaya utang naik, investor cemas
Kekhawatiran investor terhadap situasi Prancis tercermin pada kenaikan biaya pinjaman pemerintah sepanjang pekan ini. Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun, yang menjadi acuan pasar, menembus 5 persen—tertinggi sejak Juli 2002.
Para analis menilai kenaikan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa kerusuhan akan mempersulit pemerintah membenahi keuangan negara yang sudah tertekan, di tengah membengkaknya kebutuhan anggaran.
Perdana Menteri Sebastien Lecornu bertemu dengan para pemimpin serikat pekerja untuk meredakan krisis. Namun, pertemuan itu tak menghasilkan terobosan. Kelompok buruh mengatakan pemerintah tidak memberikan jawaban konkret atas tuntutan kenaikan upah dan perbaikan layanan publik.
"Tidak ada satu pun tuntutan kami yang dipertimbangkan," kata Sophie Binet, pemimpin Konfederasi Umum Buruh (CGT), serikat pekerja berhaluan kiri.
"Sudah waktunya meningkatkan mobilisasi ke tingkat berikutnya," ujarnya, sembari memastikan mogok nasional akan berlangsung bulan depan.
Gelombang protes mencerminkan keresahan yang lebih dalam di Prancis. Lonjakan harga energi, tekanan terhadap anggaran rumah tangga, dan kekhawatiran atas kualitas layanan publik memperbesar frustrasi di kalangan pekerja dan kaum muda.
Jam malam lokal yang diberlakukan untuk malam kedua berturut-turut berlangsung tanpa insiden besar di wilayah-wilayah terdampak kerusuhan. Situasi ini memberi pemerintah sedikit ruang untuk bernapas sebelum menghadapi demonstrasi berikutnya.
Para menteri berjanji mengerahkan aparat keamanan dalam skala jauh lebih besar pada Sabtu mendatang, setelah mengakui kelemahan dalam penanganan awal. Pasukan militer diperkirakan akan dikerahkan bersama tambahan personel polisi.
Menteri Kehakiman Gerald Darmanin mengatakan pada Rabu bahwa sekitar 2.500 orang telah ditahan menyusul demonstrasi 17 Oktober. Sebanyak 917 tersangka telah diserahkan untuk menjalani proses hukum, sedangkan 174 orang telah dipenjara.
Gelombang protes rambah Eropa
Kerusuhan itu memicu reaksi politik menjelang pemilihan presiden tahun depan. Kandidat dari kubu kanan jauh dan kiri radikal mencatat dukungan kuat dalam berbagai jajak pendapat.
"Pemerintah telah kehilangan kendali atas segalanya," kata Marine Le Pen, pemimpin kanan jauh, kepada radio Franceinfo.
Sementara itu, partai kiri radikal France Unbowed (LFI), yang membantah tuduhan para menteri bahwa mereka turut menyulut kerusuhan, mengecam rencana pengerahan tentara di jalan-jalan Paris.
"Para demonstran bukan musuh dari dalam. Pemerintah Prancis tidak boleh memerangi rakyatnya sendiri," demikian pernyataan kelompok parlemen LFI.
Protes di sejumlah negara Eropa lainnya menambah kekhawatiran bahwa kemarahan akibat memburuknya taraf hidup akan meluas, ketika banyak negara juga bergulat dengan persoalan anggaran.
Di Yunani, ribuan mahasiswa dan guru turun ke jalan pada Rabu (21/10). Mereka menuntut peningkatan anggaran pendidikan, fasilitas yang lebih baik, dan ruang kelas yang tidak terlalu sesak. Tuntutan itu mencerminkan keresahan serupa di negara-negara Eropa lainnya.
Sementara itu, Italia pada Selasa (20/10) menyetujui serangkaian langkah keamanan baru. Kebijakan tersebut mencakup penetapan tindak pidana baru bagi keterlibatan dalam aksi demonstrasi yang disertai kekerasan serta pemberatan hukuman bagi perusuh, sebagai respons atas kerusuhan akhir pekan lalu.
Editor: Ayu Purwaningsih
Simak juga Video 'Netanyahu: Trump Bilang Akan Kerja Sama dengan Saya dan Hanya Saya':
