Pemilihan waktu penerbitan Indeks Kelaparan Dunia (GHI) dan laporan kelaparan global bukan tanpa alasan. Pada 16 Oktober 1945, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) didirikan dengan tujuan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk dunia.
Namun, menurut dua organisasi kemanusiaan, Welthungerhilfe dan Aktion gegen den Hunger, upaya tersebut kini menghadapi kemunduran serius. Dalam laporan masing-masing, kedua organisasi nonpemerintah asal Jerman itu menyoroti memburuknya kondisi kelaparan di dunia secara signifikan.
Somalia, Kongo, Sudan, dan Sahel paling terdampak
"Ketahanan pangan merupakan prasyarat bagi perdamaian dan stabilitas," kata Presiden Welthungerhilfe, Marlehn Thieme. Sekretaris Jenderal organisasi tersebut, Mathias Mogge, menyebut Somalia, Sudan, Kongo, dan kawasan Sahel sebagai contoh wilayah yang mengalami peningkatan kelaparan.
"Kelaparan meningkat di sana. Negara dan kawasan tersebut sering kali merupakan tempat yang paling merasakan dampak perubahan iklim. Kami melihat hubungan yang sangat jelas antara keduanya," ujar Mogge kepada DW.
Indeks Kelaparan Dunia disusun berdasarkan empat indikator yang dapat diukur, yakni kekurangan gizi pada seluruh penduduk, hambatan pertumbuhan anak, kondisi tubuh anak yang sangat kurus akibat kekurangan gizi (wasting), serta angka kematian anak.
Berdasarkan data tersebut, 122 negara yang memiliki data memadai dikelompokkan ke dalam empat kategori tingkat kelaparan: rendah, sedang, serius, dan sangat serius. Hasil keseluruhannya mengkhawatirkan. Kondisi kelaparan memburuk di 32 negara.
Belanja senjata naik, bantuan kemanusiaan menyusut
Presiden Welthungerhilfe Marlehn Thieme menyebut kemunduran ini sebagai pembalikan tren yang mengkhawatirkan setelah hampir dua dekade kemajuan nyata. Menurut dia, keamanan terlalu sering dipandang semata-mata dari sudut pandang militer.
Ketika anggaran Kementerian Pertahanan Jerman meningkat 20 persen atau lebih, anggaran kerja sama pembangunan dan bantuan kemanusiaan justru dipangkas, bahkan hingga separuhnya dalam sejumlah pos.
"Padahal, ada pertanyaan mendasar yang luput dari perhatian: Seberapa aman seseorang dapat menjalani hidup jika ia tidak tahu apakah besok masih punya cukup makanan?" kata Thieme.
Di tengah kemunduran tersebut, Indeks Kelaparan Dunia masih mencatat sejumlah perkembangan positif. Mogge menyebut Uganda, Kenya, dan Sierra Leone sebagai contoh negara yang menunjukkan perbaikan.
"Kemajuan terutama terlihat di tempat yang memiliki pemerintahan stabil, tidak mengalami konflik atau hanya menghadapi sedikit konflik, serta mempunyai kebijakan yang jelas untuk menangani dampak perubahan iklim," ujarnya.
Investasi di wilayah pedesaan membuahkan hasil
Menurut Mogge, perbaikan juga terjadi ketika kelompok masyarakat termiskin tetap menjadi perhatian utama. Dia mengaku memperoleh gambaran langsung mengenai situasi di lapangan melalui berbagai kunjungan ke negara dan kawasan yang terdampak.
Hasil positif terutama terlihat ketika investasi diarahkan ke wilayah perdesaan. Investasi itu mencakup sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga sistem perlindungan sosial.
Namun, menurut Mogge, kondisi di Jalur Gaza sama sekali tidak mencerminkan kemajuan tersebut. Dia baru kembali dari wilayah itu setelah berkunjung selama lima hari. Pada 2025, PBB menetapkan status krisis kelaparan di Gaza, wilayah yang sebagian besar hancur akibat perang antara Israel dan kelompok Islamis Hamas.
Gaza: 'Harapan untuk perbaikan masih tipis'
Mogge mengatakan kondisi kelaparan di Gaza kini tidak lagi separah sebelumnya karena lebih banyak bantuan telah masuk. Namun, penduduk masih berdesakan di wilayah yang sangat sempit. Sekitar 90 persen warga harus tinggal di kawasan permukiman tenda.
"Kondisi kebersihannya sangat buruk. Akibatnya, terutama anak-anak menderita penyakit kulit dan diare. Sayangnya, saat ini mereka hanya memiliki sedikit harapan bahwa keadaan akan membaik," ujar Mogge.
Gambaran yang disampaikan Mogge sejalan dengan penilaian resmi pemerintah Jerman. Dalam jawaban yang baru-baru ini diterbitkan atas pertanyaan parlemen dari Partai Kiri di Bundestag, pemerintah menyatakan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza masih serupa "bencana".
Jerman andalkan diplomasi
Sebagai salah satu donor bilateral terbesar, Jerman telah menyediakan bantuan kemanusiaan hingga 420 juta euro sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pemerintah Jerman juga menyatakan terus menggunakan jalur diplomatik untuk mendesak Israel memperbaiki akses kemanusiaan.
Laporan Aktion gegen den Hunger turut menggambarkan situasi Gaza sebagai kehancuran yang luas. Sebanyak 87 persen lahan pertanian dilaporkan rusak, 81 persen infrastruktur rumah kaca hancur, dan sekitar 90 persen air tidak layak diminum.
Di luar Gaza, laporan tersebut juga lebih banyak memuat kabar buruk daripada perkembangan positif.
'Krisis saling memperparah'
"Kelaparan semakin terkonsentrasi di sejumlah kecil negara yang pada saat bersamaan dilanda konflik, pengungsian, guncangan iklim, dan runtuhnya infrastruktur dasar," kata Direktur Pelaksana Aktion gegen den Hunger, Jan Sebastian Friedrich-Rust.
"Krisis-krisis ini saling memperparah dan mendorong jutaan orang ke dalam kesengsaraan," ujarnya.
Organisasi tersebut memperkirakan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan kronis mencapai 645 juta orang. Angka ini sama dengan perkiraan Welthungerhilfe.
Laporan kelaparan yang untuk pertama kalinya diterbitkan dalam bahasa Jerman itu mengacu pada data Global Report on Food Crises (GRFC), analisis Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Program Pangan Dunia (WFP), serta temuan langsung Aktion gegen den Hunger di lapangan.
'Kami hanya bisa memberikan bantuan darurat'
Aktion gegen den Hunger, yang beroperasi di 54 negara, juga mengkritik pemangkasan anggaran kerja sama pembangunan dan bantuan kemanusiaan yang berlangsung tajam sejak 2023.
"Kami semakin terpaksa menghentikan program-program penting bagi kehidupan, sementara kebutuhan bantuan justru terus meningkat," kata Friedrich-Rust.
Dia menggambarkan rangkaian dampak yang disebutnya sebagai "lingkaran setan". "Sering kali kami hanya bisa memberikan bantuan darurat untuk menyelamatkan nyawa, sementara proyek jangka panjang yang membantu masyarakat menjadi lebih tangguh dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri harus kami hentikan," ujarnya.
Negara-negara Afrika paling terdampak
Afrika mendominasi daftar sepuluh negara dengan jumlah absolut penduduk tertinggi yang mengalami kerawanan pangan akut tingkat tinggi. Nigeria, Kongo, dan Sudan menempati posisi teratas. Sudan Selatan untuk pertama kalinya masuk dalam daftar tersebut. Kini, lebih dari 80 persen penduduk negara itu bergantung pada bantuan kemanusiaan.
Namun, Friedrich-Rust mengingatkan agar penurunan jumlah penduduk dalam daftar tersebut—dari 197 juta menjadi 177 juta orang—tidak ditafsirkan secara keliru. Sejumlah negara yang mengalami krisis serius, seperti Etiopia, tidak dapat dimasukkan kali ini karena kekurangan data.
Padahal, pada tahun sebelumnya, sekitar 22 juta penduduk Etiopia, negara di Afrika Timur, mengalami kerawanan pangan akut tingkat tinggi.
Bukan sekadar kewajiban moral
Menurut Aktion gegen den Hunger, langkah yang harus diambil masyarakat internasional sudah jelas: mengatasi akar penyebab krisis dan menciptakan kondisi yang memungkinkan penduduk menjalani kehidupan tanpa kelaparan dalam jangka panjang.
"Bantuan bukan sekadar kewajiban moral," kata Friedrich-Rust.
Dia menilai pemangkasan anggaran kerja sama pembangunan dan bantuan kemanusiaan sebagai tindakan berpandangan pendek. "Penghematan hari ini hanya menunda tagihan hingga esok hari, bahkan pada akhirnya membuat biayanya jauh lebih besar."
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid
(nvc/nvc)