Di Tengah Perang Lawan AS, Pemerintah Iran Digoyang Kaum Garis Keras

Pemerintahan Presiden Masud Pezeshkian menghadapi tekanan politik yang kian besar. Di tengah perang melawan AS yang belum berakhir dan upaya diplomatik yang nyaris tak menunjukkan kemajuan, perebutan kekuasaan di dalam negeri justru semakin meruncing.

Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menjadi pusat konflik. Misi diplomatiknya ke New York diwartakan menuai perlawanan dari kelompok konservatif di parlemen Iran.

Buntutnya, kelompok garis keras di parlemen mendorong proses pemakzulan Araghchi. Salah satu pemicunya adalah pertemuan sang menteri dengan para negosiator Amerika Serikat di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para pengkritiknya menuding Araghchi tidak memiliki mandat untuk menggelar pertemuan tersebut.

Anggota parlemen Teheran, Amirhossein Sabeti, melalui surat kepada Ketua Parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf, menyatakan telah mendaftarkan usulan pemakzulan Araghchi di portal parlemen. Anggota parlemen lainnya, Hossein-Ali Haji-Deligani, juga menyatakan bahwa parlemen dapat menggunakan perangkat pengawasannya, termasuk mengajukan pemakzulan.

Masalah struktur kekuasaan Iran

"Ketika rezim terpaksa berunding, seperti dalam situasi saat ini dan dalam perundingan dengan AS, pemimpin tertinggi atau lingkaran inti kekuasaan tidak mau bertanggung jawab. Mereka justru mengalihkan tanggung jawab itu kepada lembaga-lembaga demokratik dan kelompok moderat di dalam pemerintahan," kata analis politik yang bermukim di Amerika Serikat, Ali Afshari, kepada Deutsche Welle.

Konflik politik ini mencerminkan persoalan mendasar dalam struktur kekuasaan Iran. Menurut Afshari, mekanisme tersebut memungkinkan kelompok garis keras menyerang kubu moderat atas keputusan yang sebenarnya telah disepakati sebelumnya di dalam lingkaran kekuasaan.

Afshari menilai kelompok garis keras memiliki fungsi penting dalam Republik Islam Iran. "Fungsi kelompok garis keras dalam Republik Islam adalah memengaruhi opini publik, para pendukung tradisional sistem politik, serta nilai-nilai Republik Islam dalam kebijakan dalam dan luar negeri."

Pola serupa terjadi ketika perjanjian nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) diterapkan pada 2015. Saat itu, kelompok garis keras menguasai mayoritas kursi parlemen dan mempertontonkan perlawanan politik. Namun, perlawanan tersebut pada akhirnya tidak memengaruhi penandatanganan perjanjian.

"Kementerian Luar Negeri bukanlah pengambil keputusan. Kementerian hanya melaksanakan apa yang diperintahkan pemerintah—dan Araghchi bekerja dalam kerangka itu," ujar Afshari.

Untuk melanjutkan proses pemakzulan, para anggota parlemen terlebih dahulu harus mengumpulkan jumlah tanda tangan yang disyaratkan.

Gurihnya bisnis minyak

Inisiatif pemakzulan itu muncul pada saat yang genting. Pemerintah Iran tengah menghadapi tekanan ekonomi yang sangat berat. Ekspor minyak, salah satu sumber pendapatan utama negara, merosot tajam akibat blokade Amerika Serikat.

Tekanan tersebut bertambah dengan pengunduran diri Menteri Perminyakan Mohsen Paknejad. Menurut keterangan resmi, ia mundur karena alasan pribadi.

Umud Shokri, ahli strategi energi, analis geopolitik, dan pakar keamanan energi, meragukan pergantian pucuk pimpinan kementerian akan mengubah keadaan. Iran, menurut dia, bergantung pada jaringan yang memungkinkan ekspor minyak tetap berjalan di tengah sanksi. Dalam prosesnya, terbentuk struktur yang tidak transparan sehingga pemerintah kesulitan mengendalikan pendapatan penting negara.

Pengelakan sanksi, kata Shokri, telah menjadi bisnis yang menguntungkan bagi kelompok tertentu di dalam sistem politik Iran.

"Menurut undang-undang, pendapatan tersebut semestinya berada di tangan negara. Namun, kita tahu bahwa selama bertahun-tahun kenyataannya tidak demikian," ujar Shokri.

Ketertutupan ekonomi semakin parah selama periode sanksi. Dalih keamanan nasional dan perlindungan masyarakat kerap digunakan untuk membenarkan keadaan tersebut.

Para pelaku swasta yang memiliki kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan negara, terutama Korps Garda Revolusi Islam, disebut telah mengembangkan cara untuk menjual minyak kepada angkatan bersenjata melalui saluran yang tidak transparan. Harga jual, besaran komisi, hingga nilai keseluruhan transaksi tidak diketahui secara terbuka.

"Pemerintah hanya memiliki pengaruh terbatas terhadap transaksi-transaksi ini. Terutama Garda Revolusi yang mengorganisasi dan mengendalikan transaksi tersebut," kata Shokri.

Dalam beberapa hari dan pekan mendatang, situasi politik dan ekonomi Iran berpotensi semakin memanas.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Ayu Purwaningsih

Tonton juga video "Iran Nasihati Zelensky: Jadi Musuh AS Bahaya, Tapi Berteman Bisa Fatal"