.webp)
Presiden Myanmar Min Aung Hlaing tiba di Malaysia pada Rabu (7/10) untuk kunjungan dua hari dan bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim, di tengah rencana Kuala Lumpur memulangkan ribuan warga Myanmar yang berada di negara itu tanpa dokumen.
Kunjungan tersebut berlangsung ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia memperingatkan risiko yang dapat dihadapi para warga Myanmar setelah kembali ke negara yang masih dilanda perang saudara. Malaysia menyatakan sekitar 5.000 warga Myanmar telah menyetujui pemulangan secara "sukarela", sementara hampir 1.500 orang telah tiba kembali di Myanmar pada Minggu (4/10).
Pemerintah Malaysia mengatakan pembicaraan Anwar dan Min Aung Hlaing akan mencakup pemulangan warga Myanmar dari seluruh kelompok etnis secara "sukarela, bermartabat dan aman".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Malaysia dorong pemulangan warga Myanmar
Kunjungan Min Aung Hlaing berlangsung setelah Malaysia meningkatkan upaya memulangkan warga Myanmar. Menurut Anwar, sekitar 10.000 warga Myanmar telah dideportasi dari Malaysia sejak Januari. Media pemerintah Myanmar menyebut jumlah yang dipulangkan tahun ini juga hampir mencapai 10.000 orang.
Malaysia mengatakan pemulangan tersebut bersifat sukarela. Namun, PBB dan kelompok hak asasi mempertanyakan keamanan kebijakan itu karena konflik bersenjata masih berlangsung di Myanmar.
Anwar mengatakan Myanmar harus menjamin keselamatan warga yang kembali.
"Myanmar harus menjamin perlakuan yang layak terhadap rakyat mereka sendiri sehingga tidak ada penyalahgunaan, penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia," kata Anwar kepada parlemen Malaysia.
"Namun bagi saya, negara mana pun yang ingin membawa pulang rakyatnya dari negara kami, kami menyambutnya," tambahnya.
Pemerintah Malaysia mengatakan pembicaraan bilateral juga akan membahas upaya perdamaian melalui mekanisme ASEAN. Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut kedua pemimpin akan meninjau "upaya yang sedang berlangsung melalui mekanisme ASEAN" untuk mencari penyelesaian konflik Myanmar.
Kunjungan tersebut juga berlangsung di tengah meningkatnya tekanan domestik di Malaysia terhadap migran dan pengungsi Myanmar, khususnya warga Rohingya. Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia sebelumnya menyebut adanya "meningkatnya permusuhan, retorika diskriminatif dan serangan daring" terhadap Rohingya.
Rohingya dikhawatirkan ikut dipulangkan
Kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa Rohingya dapat termasuk dalam kelompok yang terdampak kebijakan pemulangan. Pemerintah Malaysia belum menjelaskan latar belakang etnis para warga Myanmar yang telah dikembalikan.
Malaysia menampung lebih dari 215.000 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar pada badan pengungsi PBB. Lebih dari 126.000 di antaranya merupakan Rohingya dari Myanmar.
PBB dan kelompok hak asasi khawatir para pengungsi Rohingya dapat menghadapi kembali kekerasan di Myanmar. Warga Rohingya tidak memperoleh kewarganegaraan penuh di negara tersebut.
Kepala HAM PBB Volker Trk memperingatkan bahwa situasi saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan pemulangan paksa.
"Ini bukan saatnya memulangkan siapa pun secara paksa ke negara yang dilanda pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia yang sangat berat," kata Trk pekan lalu.
Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan situasi di negara bagian Rakhine, tempat kelompok bersenjata bertempur melawan militer Myanmar. Serangan udara militer dalam dua pekan terakhir menewaskan sedikitnya 58 orang dan melukai puluhan lainnya, menurut Reuters. AFP melaporkan sedikitnya 50 orang tewas dalam serangan udara terhadap sebuah pasar di Rakhine pada pekan lalu.
Kelompok hak asasi juga memperingatkan risiko wajib militer bagi warga yang dipulangkan.
Kunjungan Min Aung Hlaing picu sorotan ASEAN
Kunjungan ke Malaysia menjadi salah satu lawatan diplomatik penting bagi Min Aung Hlaing sejak kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dan memicuperang saudara di Myanmar.
Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 100.000 orang dan menyebabkan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi, menurut angka yang dikutip Reuters.
ASEAN sebelumnya mengecualikan Min Aung Hlaing dan pejabat senior Myanmar dari pertemuan tingkat tinggi karena pemerintah militer tidak menjalankan peta jalan perdamaian yang disepakati blok tersebut.
Namun, sejumlah negara ASEAN mulai kembali menerima kunjungan Min Aung Hlaing. Malaysia menjadi negara ASEAN kelima setelah Thailand, Laos, Vietnam dan Kamboja yang menyambutnya sejak ia menjadi presiden pada April.
Anwar sebelumnya secara terbuka mengaitkan kunjungan tersebut dengan upaya mempercepat pemulangan warga Myanmar. Dalam sebuah wawancara podcast bulan lalu, ia mengatakan hubungan dengan Myanmar tetap dapat dikembangkan jika Myanmar bersedia menerima kembali para pengungsinya.
"Saya ingin mengatakan kepadanya bahwa kita bisa menjadi teman dan berdagang. Kita bisa menerima Myanmar, tetapi mereka harus menerima kembali pengungsi mereka," kata Anwar.
Richard Horsey, penasihat senior Asia di International Crisis Group, menilai kebutuhan Malaysia untuk mendapatkan kerja sama Myanmar menjadi salah satu faktor di balik kunjungan tersebut.
"Di bawah tekanan untuk mengirim kembali para pengungsi, Anwar membutuhkan kerja sama Naypyidaw, dan kunjungan ini adalah harganya," kata Horsey.
Horsey menambahkan, "Dia mengatakan ini bukan pengakuan, tetapi Min Aung Hlaing akan menampilkannya persis seperti itu."
Sementara itu, pemerintah Myanmar menyatakan komitmennya terhadap pemulangan yang "aman dan bermartabat". Namun, perang saudara dan kekerasan yang masih berlangsung membuat kebijakan pemulangan tersebut tetap mendapat sorotan dari PBB dan kelompok hak asasi manusia.
Editor: Rizki Nugraha
Simak juga Video 'Anwar Ibrahim Sindir Junta Myanmar: Berhenti Membunuh-Membakar Rumah Orang':
(nvc/nvc)
