Ledakan Ranjau di Perbatasan, Strategi Korut Perluas Kontrol Perbatasan?

Pyongyang dan Seoul saling melempar tuduhan yang semakin keras melintasi Zona Demiliterisasi (DMZ) yang membelah Semenanjung Korea, 10 hari setelah tiga tentara Korea Selatan (Korsel) terluka akibat ranjau darat di sisi selatan perbatasan.

Ketegangan terbaru ini mungkin mencerminkan upaya Korea Utara (Korut) yang lebih luas untuk menguji tekad Korea Selatan sambil memperluas kontrolnya hingga batas luar wilayahnya, termasuk kawasan yang selama lebih dari 70 tahun praktis menjadi tanah tak bertuan, menurut Choo Jae-woo, profesor kebijakan luar negeri di Universitas Kyung Hee, Korea Selatan.

"Korea Utara merevisi konstitusinya pada Maret tahun ini dan secara resmi menyatakan niat mereka untuk mendefinisikan batas geografis mutlak negara mereka, dan itu mencakup wilayah di dalam DMZ," kata Choo.

"Mereka ingin memaksimalkan wilayah mereka dan menurut saya mereka ingin mendorong Garis Demarkasi Militer (MDL), titik tengah DMZ, lebih jauh ke selatan," katanya kepada DW.

"Saya melihat penempatan ranjau di sisi selatan garis itu sebagai tindakan murni politis dari Utara, sebuah upaya untuk mengancam dan mengintimidasi Selatan."

Alasan Seoul Salahkan Pyongyang

Ketiga tentara itu merupakan bagian dari patroli beranggotakan 18 orang yang sedang membersihkan jalur baru di DMZ sebagai bagian dari penyelidikan atas aktivitas pasukan Korea Utara di sektor barat zona tersebut. DMZ, sebuah jalur selebar empat kilometer itu, telah membelah semenanjung tersebut sejak Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada 1953.

Sekitar pukul 11 pagi pada 21 September 2026, patroli itu berada sekitar 10 meter di selatan MDL ketika ranjau meledak saat diinjak seorang sersan staf. Ranjau kedua meledak saat komandan unit mendekat untuk memberikan bantuan. Kedua prajurit itu berhasil dievakuasi dan menjalani operasi, sementara tentara ketiga dirawat akibat luka ringan.

Militer Korea Selatan telah melakukan penyelidikan bersama Komando PBB, yang mengelola gencatan senjata di perbatasan, dan menyimpulkan dalam laporan yang dirilis pekan ini bahwa ranjau itu berasal dari Korea Utara.

Kepala Staf Gabungan pada Rabu (30/09) menuduh Korea Utara menabur ranjau di sisi selatan MDL, sebuah pelanggaran perjanjian gencatan senjata, dan menuntut permintaan maaf dari Pyongyang serta komitmen untuk menghentikan pembangunan benteng lebih lanjut di sepanjang perbatasan.

"Ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Perjanjian Gencatan Senjata dan merusak semangat perjanjian antara kedua Korea yang sudah ada, dan harus segera dihentikan," kata Kang Hyun-woo, direktur operasi, dalam konferensi pers.

"Korea Utara harus segera menghentikan aktivitas yang meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea, seperti yang mereka sebut 'fortifikasi perbatasan'. Kami menuntut dengan tegas permintaan maaf dan langkah-langkah yang bertanggung jawab dari Utara," tambah Kang.

Dalam sebuah pernyataan, Komando PBB menyebut telah "menyimpulkan bahwa pelanggaran Perjanjian Gencatan Senjata telah terjadi. Komando PBB sedang menangani pelanggaran ini melalui mekanisme Gencatan Senjata yang sudah ada."

Banyak warga Korea Selatan menuntut tindakan yang lebih tegas dengan alasan bahwa kegagalan untuk merespons akan dianggap sebagai tanda kelemahan Seoul.

Na Kyung-won, politisi dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) oposisi konservatif, menuntut agar militer Korea Selatan menggelar latihan yang menyimulasikan "serangan pemenggalan" terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Ia juga menyerukan dimulainya kembali siaran propaganda dari pengeras suara di perbatasan dan mengizinkan kelompok pembangkang untuk meluncurkan balon bermuatan propaganda ke arah Utara.

Pola Konfrontasi Perbatasan

Yu Yong-weon, juga dari PPP, mengatakan kepada wartawan pada Rabu (30/09) bahwa pasukan Korea Utara telah menyeberangi MDL sekitar 20 kali pada Agustus dan 30 kali pada September. Setiap kali penyusupan terdeteksi, pasukan Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan.

Sebuah editorial di Korea JoongAng Daily pada Kamis (01/10) mengatakan Korea Utara harus "diminta pertanggungjawabannya" atas insiden itu, berargumen bahwa penolakan Pyongyang atas tanggung jawab "menuntut respons yang tegas, akuntabilitas yang jelas, dan penegakan perbatasan yang lebih kuat."

Namun, Pyongyang tidak bergeming. Kim Yo Jong, adik pemimpin Kim Jong Un, menuduh Korea Selatan menggelar provokasi dan mengancam akan membalas.

Dalam pernyataan yang diterbitkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Rabu (30/09), Kim Yo Jong menyebut tuduhan Korea Selatan sebagai "sandiwara yang direkayasa sendiri" dan menuduh "gerombolan bersenjata Korea Selatan" menggunakan insiden itu untuk membenarkan provokasi politik dan militer terhadap Pyongyang.

Kecelakaan atau Provokasi?

Andrei Lankov, profesor sejarah dan hubungan internasional di Universitas Kookmin Seoul, lebih bersedia memandang ledakan ranjau itu sebagai kecelakaan.

"Bagi saya tidak masuk akal Korea Utara melakukan ini dengan sengaja," katanya. "Saat ini, Korea Utara ingin menjaga sikap tidak mencolok dan tidak melakukan apa pun yang bisa memprovokasi Selatan. Tidak ada keuntungan dari serangan yang disengaja seperti ini."

Lankov percaya skenario yang lebih mungkin adalah ranjau tersebut bergeser dari sisi utara MDL akibat hujan lebat atau pergerakan alami medan, yang berarti protes Korea Utara atas ketidakbersalahannya mungkin tulus.

"Saya juga tidak berpikir pemerintah Korea Selatan memiliki kepentingan untuk mengeskalasi situasi lebih jauh dan mereka akan berharap ini cepat dilupakan," katanya. "Mereka akan ingin menyembunyikan masalah ini."

Namun, Choo kurang yakin dan merasakan kemarahan yang tumbuh dalam masyarakat Korea Selatan bahwa pemerintah tidak bersikap tegas terhadap provokasi dari utara perbatasan.

"Saya percaya melanjutkan siaran propaganda melintasi perbatasan akan menjadi respons yang efektif, tapi saya tidak percaya pemerintah ini akan melakukannya," katanya. "Pemerintah ini berusaha keras untuk terhubung dengan Utara, tapi saya melihat kegagalan untuk mengambil sikap tegas kali ini akan ditafsirkan oleh Utara sebagai tanda kelemahan Seoul."

"Tidak merespons akan memberi Pyongyang lampu hijau untuk mendorong sedikit lebih jauh dan kemudian sedikit lebih jauh lagi," katanya. "Ada banyak kemarahan di sini bahwa pemerintah tidak berbuat cukup untuk melindungi tentara yang bertugas di DMZ, melindungi rakyat, dan melindungi wilayah kita."

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Fika Ramadhani

Editor: Muhammad Hanafi

Simak juga Video 'Korut Bantah Tuduhan Korsel soal Ledakan Ranjau di Zona Demiliterisasi':