.webp)
Mulai dari COVID, perang di Ukraina dan Timur Tengah, hingga tarif Trump, kebijakan perdagangan yang sulit diprediksi.
Pandemi menyebabkan banyak pabrik di seluruh dunia tutup dan membuat banyak negara ingin segera melepas ketergantungannya dari Cina, negara manufaktur terbesar di dunia.
Perang Ukraina-Rusia dan Peran Iran pun turun mengganggu rantai pasok minyak, gas, pangan, dan pupuk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, tarif yang diberlakukan Presiden AS mendorong bea masuk AS ke level tertinggi dalam beberapa dekade, memaksa perusahaan-perusahaan untuk mencari pemasok dan pasar baru.
Robert Staiger, kepala ekonom di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menyebut gejolak ini sebagai gangguan paling serius dan berkepanjangan sejak sistem perdagangan dunia dibentuk, 80 tahun yang silam.
Perdagangan didongkrak kebutuhan akan pengembangan akal imitasi
Terlepas dari guncangan yang ada, perdagangan global menunjukkan resistensi yang mengejutkan berbagai kalangan.
Menurut laporan tahunan WTO yang diterbitkan pekan lalu, volume perdagangan barang naik 4,6% tahun lalu, didorong oleh permintaan tinggi akan teknologi canggih untuk pengembangan kecerdasan buatan (AI). Volume perdagangan jasa tumbuh sebesar 5,3%.
Cina tetap menjadi eksportir barang terbesar di dunia, sementara AS kembali menjadi importir terbesar dunia. Uni Eropa menempati posisi kedua dalam kedua kategori tersebut.
Namun, Staiger mengatakan kepada kantor berita AFP pekan lalu bahwa ekspor teknologi AI yang signifikan mungkin telah "menyamarkan sebagian penurunan perdagangan dunia."
WTO mencatat dalam prospek perdagangan bulan Maret lalu bahwa negara-negara Asia mendominasi perdagangan barang AI, sementara Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan sebagian besar Eropa nyaris tidak terlihat.
Teknologi pendukung AI menyumbang sekitar seperenam perdagangan barang global, tetapi menyumbang hampir 50% pertumbuhan perdagangan global.
Washington mengabaikan aturan WTO
Sejak kembali menjabat tahun lalu, Trump terus menyimpang dari aturan WTO mengenai perdagangan global.
Presiden AS tersebut telah menetapkan tarif khusus per negara, melanggar aturan perlakuan setara WTO. Sejak itu, Trump telah menegosiasikan pengecualian dan tarif "timbal balik" dengan negara-negara tertentu.
Meskipun demikian, secara global, sekitar 72% barang masih diperdagangkan berdasarkan ketentuan WTO, turun dari angka 80% pada tahun 2022.
Namun, dalam jangka panjang, globalisasi nampak sedang stagnan. Data WTO menunjukkan bahwa sejak sekitar tahun 2015, perdagangan dunia hanya tumbuh secepat pertumbuhan ekonomi global. Meskipun terjadi gejolak geopolitik baru-baru ini, globalisasi belum berbalik arah.
Para pembuat kebijakan dan ekonom mengatakan masih terlalu dini untuk mengetahui apakah perang-perang yang terjadi, bersamaan dengan pergeseran ke arah proteksionisme AS, China, Uni Eropa, dan Inggris pasca-Brexit, menandai akhir dari dunia yang semakin saling terhubung.
"Dunia tentu saja tidak menjadi lebih terglobalisasi," kata Thomas Sampson, seorang profesor di London School of Economics, kepada DW. "Namun, masih menjadi pertanyaan terbuka apakah kita benar-benar berada dalam fase deglobalisasi atau hanya bergeser dalam hal dengan siapa kita bermitra dagang."
Bagaimana perdagangan global berubah?
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Uni Eropa telah secara drastis mengurangi ketergantungannya pada gas pipa Rusia dari 37% pada akhir 2021 menjadi sekitar 10%, menurut Eurostat, badan statistik UE. Impor minyak dan batu bara Uni Eropa dari Rusia kini bisa diabaikan.
Langkah-langkah ini memicu kesepakatan energi baru UE dengan AS, Norwegia, Australia, dan Kazakhstan, di mana gas alam cair (LNG) rencananya akan menggantikan gas pipa Rusia.
Moskow memang menemukan pembeli energi baru, terutama China dan India, yang membeli minyak Rusia dengan diskon besar dibandingkan harga acuan global.
Camille Reverdy, peneliti afiliasi di lembaga think tank Bruegel yang berbasis di Brussels, meragukan apakah UE akan menghidupkan kembali perdagangan energinya dengan Moskow setelah perang berakhir.
"Jika alternatif-alternatif tersebut menjadi sumber yang dapat diandalkan, saya tidak melihat perdagangan energi UE-Rusia akan kembali," jelas Reverdy kepada DW.
Ketika perang Iran dimulai pada akhir Februari, Teheran secara efektif menutup Selat Hormuz, salah satu titik krusial terpenting dalam transit energi dunia. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengirimkan sebagian minyak melalui pipa ke pelabuhan-pelabuhan alternatif.
Menurut Badan Energi Internasional (IEA), dunia juga mengganti jutaan barel minyak yang hilang dengan peningkatan produksi dari AS, Kazakhstan, Brasil, dan Venezuela. Beberapa negara juga telah menarik sekitar 300 juta barel dari cadangan minyak strategis mereka, seperti dilaporkan Reuters pada Agustus.
Hampir tujuh bulan sejak konflik dimulai, harga energi tetap tinggi, dengan harga minyak mentah Brent diperdagangkan di atas $100 (Rp1,8 juta) selama sebagian besar periode perang. Beberapa analis kini memperingatkan tentang pasokan yang sangat ketat pada musim gugur dan musim dingin.
Tekanan akibat tarif yang diberlakukan Trump juga membebani perdagangan.
Impor AS dari China, misalnya, turun sekitar 28% tahun lalu, menurut Peterson Institute for International Economics yang berbasis di Washington. Pada saat yang sama, impor AS dari negara-negara lain di dunia naik hampir sepersepuluh, sebagian besar berasal dari Vietnam, Taiwan, dan Meksiko, sebagai bagian dari upaya pengalihan rute untuk mengurangi ketergantungan negara itu pada pemasok China.
Akankah strategi Trump bertahan lebih lama dari masa jabatannya?
Serangan Trump terhadap WTO telah memunculkan pertanyaan mendalam. Jika badan yang berbasis di Jenewa itu dibubarkan, apa yang akan menggantikannya? Para ahli telah mengusulkan beberapa alternatif.
Alternatif pertama meliputi kelanjutan tarif per negara ala Trump atau alternatif kedua lewat jaringan perjanjian perdagangan bebas antarblok ekonomi, termasuk BRICS di negara-negara "global south."
Alternatif ketiga, menurut think tank Chatham House ada kecenderungan Uni Eropa, Jepang, Kanada, Australia, dan Meksiko akan terus berdagang berdasarkan aturan bergaya WTO pada skala yang tidak dapat diabaikan oleh AS dan Cina.
Reverdy, spesialis perdagangan global dari think tank Bruegel berpendapat bahwa Uni Eropa akan lebih memilih WTO yang direformasi daripada ketiga alternatif tersebut.
"Uni Eropa masih ingin dipandang sebagai pemimpin perdagangan bebas dan multilateral," katanya kepada DW, sambil mencatat bagaimana Brussels telah menambahkan lapisan-lapisan baru dalam kebijakan perdagangan, termasuk kemungkinan menjadikan Kanada sebagai anggota.
Sampson dari LSE memperingatkan bahwa melanjutkan "hukum rimba" ala Trump akan merugikan negara-negara kecil, yang menurutnya memiliki "suara yang lebih besar" di bawah sistem WTO saat ini.
Menyoroti bagaimana "Kepercayaan terhadap AS sebagai mitra dagang telah runtuh," Sampson mengatakan kepada DW,mungkin butuh bertahun-tahun agar kepercayaan itu untuk pulih, bahkan dengan presiden dari Partai Demokrat.
Sementara itu, para ekonom WTO telah memodelkan berbagai skenario masa depan, mencatat bahwa fragmentasi perdagangan berdasarkan garis geopolitik dapat memangkas PDB global sekitar 5% pada tahun 2050.
Di dunia di mana WTO dinonaktifkan, hanya akan menyisakan kumpulan perjanjian perdagangan bebas yang tidak terkoordinasi, PDB global bisa turun mendekati 7%, dengan perekonomian terkecil dan termiskin yang akan paling terdampak. Namun, jika negara-negara memperkuat aturan multilateral maka PDB global akan meningkat sekitar 3%.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Rizki Nugraha
