.webp)
Di tengah gelombang kemunduran dalam perjuangan kesetaraan gender, tekanan untuk menjadikan pemimpin PBB berikutnya sebagai perempuan pertama dalam lebih dari 80 tahun sejarah PBB semakin menguat
Kontradiksi itu tidak luput dari perhatian UN Women, lembaga yang berjuang keras mendorong hak-hak perempuan dan anak perempuan, sekaligus mendorong perempuan untuk berada di puncak organisasi internasional, pemerintahan, dunia bisnis, teknologi, dan perdebatan yang semakin sengit soal kecerdasan buatan.
Menurut laporan 'gender snapshot' terbaru lembaga PBB itu, dengan kecepatan kemajuan saat ini, dibutuhkan 171 tahun lagi untuk mencapai kesetaraan gender, sebuah target PBB yang awalnya ditetapkan untuk 2015 lalu diundur ke 2030. Temuan lainnya sama suram: hampir satu dari tiga perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan seksual. Hampir satu dari lima anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Dan dengan laju lima tahun terakhir, kesetaraan gender di parlemen baru akan tercapai pada 2089.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah bertahun-tahun mengalami kemajuan, kepemimpinan politik perempuan kini kehilangan momentum. Enam dari tujuh negara masih dipimpin oleh laki-laki.
Sarah Hendriks, pejabat senior UN Women, mengatakan Sidang Umum PBB yang baru saja berakhir "sangat mencerminkan dunia yang didominasi laki-laki, baik dari sisi representasi maupun konten."
Ia menyambut baik "dukungan yang melampaui ekspektasi" untuk menjadikan perempuan sebagai Sekjen PBB berikutnya, yang menurutnya melampaui batas-batas kawasan dan perbedaan politik dan terasa "membangkitkan semangat."
"Ini bukan sekadar soal simbolisme," katanya kepada The Associated Press. "Ini soal apakah PBB benar-benar mencerminkan kesetaraan yang ia minta dunia untuk junjung tinggi."
"Kita tidak bisa meminta pemerintah meruntuhkan hambatan bagi kepemimpinan perempuan sambil membiarkan hambatan itu ada di institusi kita sendiri," katanya. "Kita tidak bisa menyuruh perusahaan memecahkan langit-langit kaca sementara PBB membiarkan langit-langit kita sendiri tetap utuh."
Peluang perempuan jadi Sekjen PBB berikutnya
Selama pertemuan tingkat tinggi sepekan yang berakhir Senin (28/09), Hendriks mengatakan para pemimpin menyebut "perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk memegang posisi paling berpengaruh di dunia, terutama posisi ini."
Di antara yang angkat bicara adalah Presiden Timor-Leste Jose Ramos-Horta, penerima bersama Hadiah Nobel Perdamaian 1996. Ia mengatakan setelah lebih dari 80 tahun, "kita seharusnya sudah cukup bijak untuk memilih perempuan dengan integritas yang tak diragukan." Presiden Botswana Duma Boko menyebut ini sebagai "babak yang belum selesai dalam sejarah organisasi ini", bahwa setelah delapan dekade "PBB belum pernah dipimpin oleh seorang perempuan sebagai sekretaris jenderal."
Saat ini ada tujuh kandidat untuk menggantikan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, yang masa jabatan lima tahun keduanya berakhir 31 Desember. Daftarnya terdiri dari empat perempuan dan tiga laki-laki, setelah mantan Presiden Chile Michele Bachelet mengundurkan diri.
Dua perempuan, kepala perdagangan PBB Rebeca Grynspan dari Kosta Rika dan Duta Besar Guyana untuk PBB Caroline Rodrigues-Birkett, memimpin jajak pendapat terbaru di Dewan Keamanan beranggotakan 15 negara pada Selasa, dengan kepala badan nuklir PBB Rafael Grossi di posisi ketiga yang tipis.
Grynspan mendapat 10 suara "dukung" dan tiga "tidak dukung", sementara Rodrigues-Birkett mendapat enam suara "tidak dukung" dan Grossi tujuh, menurut dua diplomat yang berbicara dengan syarat anonim karena jajak pendapat bersifat tertutup. Sejumlah diplomat menyebut hasil ini bisa mendorong munculnya kandidat baru.
Secara tradisi, jabatan sekretaris jenderal bergilir berdasarkan kawasan. Kini giliran Amerika Latin, meski ada dua kandidat dari Afrika. Sementara Majelis Umum punya keputusan akhir, pengambilan keputusan sesungguhnya ada di tangan lima anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis.
Mereka belum mengungkapkan pilihan masing-masing, meski Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Sabtu mengatakan Grynspan dan Rodrigues-Birkett "memenuhi kriteria."
Alasan pentingnya kepemimpinan perempuan
Hendriks yang merupakan Direktur Kebijakan, Program, dan Divisi antarpemerintah UN Women, mengatakan baginya pilihan ini sesungguhnya soal model multilateralisme seperti apa yang PBB inginkan untuk 80 tahun ke depan.
Selama pertemuan tingkat tinggi, katanya, perhatian terhadap kesetaraan gender dalam pidato 193 negara anggota PBB justru berkurang. Para pemimpin banyak bicara tentang konflik di Timur Tengah, Ukraina, dan tempat lain; tentang perdamaian dan keamanan; tentang reformasi PBB; dan dalam beberapa kasus, tentang perubahan iklim, pembangunan, keuangan, dan kecerdasan buatan. "Tapi kesetaraan gender jauh kurang menonjol sebagai prioritas politik."
Hendriks mengatakan dimensi gender dari transformasi teknologi yang tengah berlangsung, termasuk penggunaan AI, nyaris tidak mendapat perhatian. Ia menyebut ini kekhawatiran serius karena "jika kita membangun masa depan teknologi tanpa perempuan," ketimpangan akan tertanam di dalamnya. Saat ini, katanya, perempuan hanya mengisi 22% posisi profesional AI di seluruh dunia dan hanya 14% posisi kepemimpinan, "tapi tidak ada yang membicarakan itu."
Meski begitu, ada sejumlah suara yang lantang. Presiden Liberia Joseph Boakai mengatakan kepada majelis bahwa "kesetaraan gender itu esensial. Ketika perempuan memimpin, perjanjian damai lebih tahan lama, ekonomi tumbuh lebih cepat, dan pemerintah menjadi lebih akuntabel."
Dalam pidato perpisahan state of the world yang membuka pertemuan, Guterres menyebut ketimpangan gender sebagai bentuk ketimpangan yang paling universal.
"Di mana-mana, perempuan dan anak perempuan terus menghadapi diskriminasi, kekerasan, pengucilan, dan pelecehan," katanya. "Di seluruh penjuru dunia, hak-hak mereka terus dipreteli. Suara mereka dibungkam. Tubuh mereka dijadikan medan perang. Dan kebebasan mereka diperlakukan sebagai alat tawar-menawar."
Menyebut ini sebagai "pemborosan yang sungguh-sungguh bagi kemanusiaan," Sekjen PBB itu mengatakan perempuan membuat perdamaian lebih tahan lama, ekonomi lebih dinamis, dan institusi lebih efektif.
Selama 10 tahun menjabat sebagai sekretaris jenderal, Guterres mengatakan PBB untuk pertama kali dalam sejarahnya mencapai kesetaraan gender di jajaran kepemimpinan senior dan seluruh staf di kantor pusat maupun staf profesional.
"Kesetaraan bukan sebuah mimpi. Ini sebuah keputusan," katanya. "Jika PBB bisa berubah, pemerintah pun bisa. Parlemen pun bisa. Dunia bisnis pun bisa. Proses perdamaian pun bisa. Dan Majelis Umum ini pun bisa."
Editor: Muhammad Hanafi
Lihat juga Video 'PBB: Konflik Yaman Paksa 142 Ribu Warga Mengungsi, Akses Medis Krisis':
