.webp)
Malaysia mulai memulangkan 1.476 warga Myanmar pada Selasa (29/9), sebagai tahap pertama program repatriasi yang direncanakan mencakup hingga 5.000 orang. Kementerian Dalam Negeri Malaysia mengatakan kelompok pertama telah diidentifikasi oleh pemerintah Myanmar dan pemulangan dilakukan secara sukarela dari pusat-pusat detensi imigrasi.
Seorang juru bicara Kementerian Dalam Negeri mengonfirmasi proses repatriasi telah dimulai, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Puluhan bus yang dikawal kendaraan keamanan terlihat tiba di sebuah stadion dekat pangkalan angkatan laut Lumut, negara bagian Perak, sebelum para warga Myanmar dibawa menuju pelabuhan.
Di pelabuhan tersebut, dua kapal Angkatan Laut Myanmar dan sebuah kapal rumah sakit telah bersandar. Pemerintah Malaysia mengatakan kelompok pertama akan dipulangkan menggunakan kapal-kapal tersebut. Pemerintah Myanmar sebelumnya menyatakan bekerja sama dengan sejumlah negara untuk memfasilitasi pemulangan warga yang telah diverifikasi secara aman dan bermartabat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perwakilan Kementerian Luar Negeri Myanmar Han Win Aung mengatakan program tersebut melanjutkan operasi pemulangan pada 2021 dan 2022, ketika lebih dari 1.100 warga Myanmar yang berada di Malaysia dipulangkan. Menurutnya, program saat ini melibatkan warga negara Myanmar yang sah dan bukan pemulangan warga Rohingya.
Namun, identitas seluruh anggota kelompok pertama belum diumumkan. Reuters juga melaporkan belum jelas apakah terdapat pengungsi Rohingya di antara mereka yang dipulangkan. Malaysia sendiri mencatat 10.388 warga Myanmar berada di pusat-pusat detensi imigrasi di seluruh negeri hingga pertengahan Agustus.
PBB dan kelompok HAM pertanyakan keamanan
Program tersebut mendapat penolakan dari badan pengungsi PBB, UNHCR, serta organisasi masyarakat sipil. Myanmar masih dilanda perang saudara sejak kudeta militer 2021 yang memicu konflik bersenjata di berbagai wilayah.
UNHCR mengatakan kondisi saat ini "tidak mendukung kepulangan pengungsi dari Myanmar secara aman dan berkelanjutan". Lembaga tersebut juga mengatakan tidak terlibat dalam proses identifikasi orang-orang yang dipulangkan.
Kelompok masyarakat sipil Malaysia sebelumnya menyerukan penghentian deportasi. Lebih dari 160 organisasi dalam pernyataan bersama pekan lalu meminta pemerintah Malaysia "segera menghentikan deportasi" sambil membuka pembicaraan dengan organisasi masyarakat sipil mengenai kondisi di Myanmar.
Kelompok advokasi juga mempertanyakan apakah keputusan untuk kembali benar-benar bersifat sukarela, mengingat kondisi di pusat-pusat detensi Malaysia.
James Bawi Thang Bik, yang mewakili pengungsi dari komunitas Chin di Malaysia, mengatakan dirinya mengetahui adanya sejumlah pencari suaka di antara mereka yang dipulangkan, termasuk pemegang kartu UNHCR. Informasi tersebut, katanya, diperoleh dari para pemimpin komunitas.
"Kami khawatir mereka akan dipaksa bertempur di garis depan konflik. Bagi banyak orang, ini sama saja dengan mengirim mereka menuju hukuman mati di tanah air mereka sendiri," kata James.
Menurutnya, berdasarkan kesaksian pengungsi yang sebelumnya dideportasi, mereka yang dikembalikan berpotensi menghadapi wajib militer atau penahanan di Myanmar.
Nasib Rohingya masih dipertanyakan
Persoalan Rohingya menjadi salah satu perhatian utama dalam program tersebut. Malaysia dan Myanmar belum secara resmi menjelaskan berapa banyak warga Rohingya yang termasuk dalam kelompok pertama yang dipulangkan.
Menurut AFP, Rohingya mencakup sekitar dua pertiga dari sekitar 190.000 pengungsi dan pencari suaka asal Myanmar yang berada di Malaysia, berdasarkan data PBB.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya mengatakan Myanmar telah menyepakati pemulangan hingga 5.000 warga Rohingya. Ia juga mengatakan akan mengundang pemimpin militer Myanmar yang kemudian menjadi presiden, Min Aung Hlaing, untuk melakukan kunjungan resmi ke Malaysia guna membantu mempercepat proses repatriasi.
"Kami bisa berteman dan berdagang, kami bisa menerima Myanmar, tetapi Myanmar harus menerima mereka kembali," kata Anwar dalam podcast yang dipublikasikan pada 16 September. Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan diplomasi yang lebih baik daripada sekadar menyampaikan kemarahan kepada Myanmar.
Pemerintah Malaysia menyatakan program repatriasi merupakan bagian dari upaya diplomatik untuk mencari solusi jangka panjang dan menegaskan bahwa Malaysia tidak dapat menampung pengungsi tanpa batas waktu.
Namun, kelompok masyarakat sipil memperingatkan agar hubungan Malaysia dengan pemerintahan Myanmar tidak mengorbankan reputasi dan integritas Malaysia.
"Hubungan Malaysia dengan junta tidak boleh mengorbankan reputasi dan integritasnya sendiri," kata kelompok masyarakat sipil dalam pernyataan bersama.
Malaysia menampung salah satu komunitas pengungsi terbesar di Asia Tenggara, tetapi negara tersebut bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi PBB 1951 dan tidak secara resmi mengakui status pengungsi. Hingga pertengahan Agustus, Kementerian Dalam Negeri Malaysia mencatat 10.388 warga Myanmar berada di pusat-pusat detensi imigrasi di seluruh negeri.
Di tengah perdebatan tersebut, kelompok pertama warga Myanmar dijadwalkan dibawa melalui jalur laut menggunakan dua kapal Angkatan Laut Myanmar dan sebuah kapal rumah sakit. Sementara itu, pertanyaan mengenai keamanan kepulangan dan kemungkinan keterlibatan pengungsi Rohingya dalam tahap pertama masih belum terjawab.
Editor: Rizki Nugraha
Lihat juga Video: Kapal Rohingya Tenggelam di Perairan Thailand-Malaysia, 11 Tewas
