Kenapa Partai Ekstrem Dipercaya Pemilih Jerman di Tengah Krisis?

Pada 6 September 2026, negara bagian Sachsen-Anhalt di Jerman timur menggelar pemilihan parlemen daerah. Pemenang besarnya adalah partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD), yang meraup 43,8 persen suara—perolehan tertinggi sepanjang sejarahnya.

Belum jelas siapa yang akan memerintah negara bagian itu karena AfD tidak mengantongi mayoritas mutlak.

Namun kemenangan AfD berlangsung telak. Cabang partai di Sachsen-Anhalt diklasifikasikan sebagai ekstremis sayap kanan oleh badan intelijen dalam negeri Jerman. Perkembangan ini membuat banyak warga Jerman cemas.

Sehari setelah pemilu, Kanselir Friedrich Merz dari partai konservatif CDU mengatakan dirinya "sangat terpukul" oleh hasil tersebut. "Bukan hanya sesuatu yang berubah di Sachsen-Anhalt kemarin, tetapi di seluruh Jerman."

CDU pimpinan Merz kehilangan lebih dari separuh perolehan suaranya dibandingkan pemilihan negara bagian sebelumnya di Sachsen-Anhalt. Perolehan CDU merosot dari 37,1 persen pada 2021 menjadi 17,2 persen pada 2026.

Dua pekan kemudian, dalam pemilihan negara bagian Mecklenburg-Vorpommern pada 20 September 2026, CDU bahkan gagal melewati ambang batas 5 persen untuk masuk parlemen, untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di negara bagian timur laut itu, CDU hanya meraih 4,9 persen suara. Partai terkuat sekali lagi adalah AfD dengan 38,2 persen.

Pada hari yang sama, di negara bagian kota Berlin, partai sosialis Die Linke memenangi pemilu dan kemungkinan besar akan memerintah ibu kota Jerman. Di Berlin, CDU menjadi partai terkuat kedua, sedangkan AfD berada di posisi ketiga.

Warga cemaskan kekuatan ekstrem

Pemilihan di sejumlah negara bagian itu menunjukkan bahwa partai-partai di ujung spektrum politik Jerman semakin kuat.

Jerman punya pengalaman dengan pemerintahan ekstrem dari kanan maupun kiri: Nazi yang membawa Jerman ke Perang Dunia II dan Partai Persatuan Sosialis Jerman (SED) yang memerintah Jerman Timur sejak 1949 hingga 1989.

Kembalinya politik ekstrem menjadi prospek yang menakutkan bagi sebagian orang.

Dalam survei bulanan bertajuk "What worries the world?", lembaga jajak pendapat IPSOS menemukan hampir seperlima warga Jerman, 18 persen, mengaku khawatir terhadap meningkatnya ekstremisme di tingkat nasional. Survei tersebut dilakukan terhadap 1.000 orang berusia 16 hingga 74 tahun pada Maret dan April 2026.

Secara umum, warga Jerman juga mencemaskan arah negaranya. Dalam survei IPSOS itu, 82 persen mengatakan Jerman sedang bergerak ke arah yang salah.

Mengukur suasana hati sebuah bangsa

Menanyakan ketakutan atau kecemasan warga hanyalah salah satu cara untuk mengukur suasana hati sebuah bangsa.

Ada banyak cara untuk membaca emosi yang relevan secara politik di tengah masyarakat.

Kerstin Pahl, peneliti di Max Planck Institute for Human Development di Berlin, mengatakan kepada DW bahwa cara itu antara lain melalui survei kuantitatif dan kualitatif, serta analisis terhadap percakapan di dunia maya dan konten yang dibagikan masyarakat di media sosial. Suasana hati sebuah bangsa juga dapat dibaca dari ekspresi emosi di dunia nyata, seperti aksi protes dan demonstrasi.

Bagi peneliti seperti Pahl, menarik pula melihat bagaimana isu politik dapat menjadi simbol yang maknanya jauh melampaui persoalan material atau faktualnya.

"Orang mungkin melihat buruknya infrastruktur di wilayah mereka bukan hanya sebagai bukti kurangnya investasi, tetapi juga sebagai tanda bahwa mereka telah dilupakan [oleh para pemimpin]," kata Pahl.

Polarisasi afektif: pesaing politik jadi musuh

Di permukaan, yang terlihat adalah meningkatnya persentase suara yang diperoleh partai-partai ekstrem. Di baliknya terdapat dua bentuk polarisasi di masyarakat: polarisasi afektif dan polarisasi ideologis.

"Polarisasi afektif adalah meningkatnya kebencian terhadap lawan politik. Sebagian besar penelitian mengkajinya dalam konteks Amerika Serikat, antara pendukung Partai Demokrat dan Partai Republik," kata Eva Walther, kepala Departemen Psikologi Sosial Universitas Trier, Jerman, kepada DW. "Ketika hal ini terjadi di tingkat antarpartai, itu menjadi masalah."

Politisi dari berbagai partai kerap harus bekerja sama dan mencapai kompromi. Mereka tidak harus saling menyukai, tetapi semestinya tetap saling menghormati, kata Walther.

"Ketika sikap saling menghormati itu mulai runtuh, demokrasi menghadapi masalah," ujarnya.

Polarisasi ideologis, masalah prioritas

Fenomena kedua, polarisasi ideologis, terjadi ketika masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan persoalan yang mereka anggap paling mendesak.

Misalnya, banyak warga Jerman yang berada di kanan tengah menganggap migrasi sebagai masalah terbesar. Sementara banyak warga di kiri tengah melihat krisis iklim sebagai persoalan utama.

Ketika berbagai situasi krisis muncul bersamaan, seperti migrasi dan perubahan iklim, para peneliti menyebutnya "polikrisis".

Polikrisis memperkuat polarisasi ideologis dan membuat masyarakat semakin sulit menemukan jalan keluar bersama.

"Sekarang, kita menghadapi krisis iklim yang beririsan dengan krisis keterjangkauan energi, yang lebih merupakan persoalan ekonomi," kata Walther.

Bagi mereka yang menganggap krisis iklim sebagai persoalan paling mendesak, penggunaan bahan bakar fosil harus dihentikan sesegera mungkin. Namun bagi mereka yang paling mencemaskan harga energi, hanya mengandalkan sumber energi terbarukan justru akan membuat harga naik tanpa alasan yang perlu.

Warga inginkan politik solutif

Keyakinan bahwa seorang politisi kompeten dan bersedia menangani tantangan besar—dan bertindak untuk mengatasinya—merupakan faktor penting yang menentukan seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Namun itulah pula yang membuat berbagai krisis yang berkelindan sulit ditangani. Apa pun masalah yang dipilih politisi untuk diselesaikan lebih dulu, sebagian masyarakat akan tetap merasa kecewa.

"Polikrisis membuat politisi kesulitan bertindak. Akibatnya, kepercayaan masyarakat bahwa politisi mampu menyelesaikan persoalan yang penting bagi mereka pun berkurang," kata Walther.

Partai-partai ekstrem kanan, menurut Walther, justru berusaha "memuaskan masyarakat dengan memberikan jawaban-jawaban sederhana atas persoalan yang kompleks".

Hal itu membuat orang percaya bahwa politisi ekstrem mampu menyelesaikan masalah mereka—yang pada gilirannya semakin memperlebar polarisasi.

Namun, menurut Walther, politisi dari partai-partai demokratis dapat belajar dari penelitian klinis untuk menghadapi dilema tersebut.

"Ketika seseorang merasa sakit dan pergi ke dokter, penting bagi dokter untuk mengenali rasa sakit yang dialami pasien," katanya.

Bahkan jika dokter tidak dapat segera menyelesaikan masalah dan menghilangkan rasa sakit itu, menunjukkan bahwa dia menganggap serius persoalan dan pasiennya tetap penting. Hal yang sama berlaku bagi politisi.

"Mereka harus menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pekerjaan sehari-hari," kata Walther. "Orang ingin dilihat, sehingga penting bagi politisi untuk menunjukkan bahwa mereka melihat dan memahami persoalan yang mereka hadapi."

Entah dokter yang gagal menangani pasien atau politisi yang gagal menjawab harapan pemilih, pasien dan pemilih kemungkinan akan berteriak—dan itulah sinyal yang dapat dibaca semua orang.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Yuniman Farid