.webp)
Pemerintah negara-negara Asia Tenggara kembali mempertimbangkan energi nuklir di tengah meningkatnya konsumsi listrik yang memperlihatkan ketergantungan kawasan tersebut terhadap bahan bakar fosil.
Kenaikan tersebut terutama didorong oleh pembangunan pabrik baru, kendaraan listrik, serta ambisi negara-negara di kawasan ini untuk menjadi pusat data center, di tengah upaya menurunkan emisi karbon.
Saat ini, belum ada negara di Asia Tenggara yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) komersial. Namun, sejumlah negara mulai bertaruh pada energi nuklir dan menghidupkan kembali rencana yang sempat terhenti selama bertahun-tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 8 September, perusahaan energi milik negara Vietnam, Petrovietnam, dan perusahaan Korea Selatan, KEPCO, sepakat untuk memperdalam kerja sama dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Ninh Thuan 2 di Vietnam. Enam hari kemudian, pemerintah Singapura mengatakan sedang mengkaji energi nuklir dan reaktor modular kecil (SMR) dengan "pikiran terbuka", meski menegaskan belum mengambil keputusan.
Vietnam ingin mengoperasikan dua PLTN Ninh Thuan pada 2035 dan mengembangkan sedikitnya satu proyek SMR.
Indonesia berencana membangun kapasitas nuklir awal sebesar 500 megawatt, dengan unit pertama ditargetkan mulai beroperasi pada 2032. Sementara itu, Filipina menargetkan kapasitas nuklir pertamanya sebesar 1.200 MW mulai tahun yang sama.
Rancangan terbaru rencana ketenagalistrikan Thailand mengusulkan pembangunan SMR pertama pada 2037. Sementara Malaysia dan Singapura masih berada pada tahap kajian.
Guncangan energi vs. bayang-bayang Fukushima
Minat baru terhadap energi nuklir menandai perubahan tajam dari sikap hati-hati yang muncul setelah bencana nuklir Fukushima di Jepang pada 2011.
Kecelakaan tersebut membuat rencana sejumlah negara Asia Tenggara untuk mengembangkan energi nuklir terhenti, kata Alvin Chew, peneliti senior di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapura, kepada DW.
Namun, serangkaian guncangan geopolitik dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah perdebatan mengenai energi.
Badan Energi Internasional (IEA) mencatat pembangkitan listrik di Asia Tenggara meningkat sekitar 60% sejak 2015. Batu bara menyumbang sebagian besar kenaikan tersebut, sehingga pangsanya dalam pembangkitan listrik kawasan itu meningkat dari 37% menjadi 47%.
Perang di Ukraina dan krisis di Timur Tengah saat ini semakin meningkatkan kekhawatiran mengenai keamanan energi di negara-negara berkembang. Hal itu terjadi ketika sebagian besar pemerintah Asia Tenggara telah berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050 atau 2060, kata Chew.
Permintaan listrik di kawasan tersebut diperkirakan tumbuh rata-rata 5,3% per tahun pada periode 2026 hingga 2030.
"Energi nuklir dipandang sebagai solusi yang layak untuk menjawab dua tantangan sekaligus, yaitu perubahan iklim dan keamanan energi," kata Chew.
Daya tarik reaktor modular
Salah satu alasan pemerintah kembali mempertimbangkan energi nuklir adalah teknologi saat ini sangat berbeda dari teknologi yang digunakan 15 tahun lalu di Fukushima.
SMR telah memperluas pilihan proyek yang dapat dikembangkan. Berbeda dengan reaktor konvensional, SMR dirancang sebagai unit yang lebih kecil dan berpotensi ditambahkan secara bertahap.
"Di masa lalu, pengembangan energi nuklir umumnya berarti membangun reaktor konvensional berukuran sangat besar, dengan masa konstruksi yang panjang, investasi awal yang sangat besar, serta membutuhkan jaringan listrik yang mampu menyerap unit pembangkit berkapasitas sangat besar," kata Jie-Sheng Tan-Soo, asisten profesor sekaligus direktur di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura, kepada DW.
"SMR telah mengubah perdebatan mengenai nuklir di Asia Tenggara karena teknologi ini berpotensi membuat energi nuklir lebih sesuai dengan jaringan listrik yang lebih kecil, negara-negara yang lebih kecil, dan investasi yang dilakukan secara bertahap," tambahnya.
Namun, itu tidak berarti SMR akan menyelesaikan persoalan ekonomi energi nuklir. Banyak desain SMR masih berada pada tahap awal penerapan. Artinya, janji mengenai biaya konstruksi yang lebih murah melalui produksi massal belum terbukti secara luas dalam skala komersial.
Faktor lain yang kembali mendorong energi nuklir ke dalam agenda pemerintah adalah ekspansi pesat data center yang membutuhkan listrik dalam jumlah besar dan pasokan yang andal, kata Julius Cesar Trajano, peneliti di Centre for Non-Traditional Security Studies, RSIS, kepada DW.
IEA memperkirakan konsumsi listrik pusat data di Asia Tenggara akan lebih dari dua kali lipat pada 2030.
Lebih dari 70% kapasitas data center yang ada di kawasan terkonsentrasi di Singapura dan Johor, Malaysia bagian selatan.
"Karena itu, negara-negara kini mempertimbangkan energi nuklir dengan penekanan yang lebih besar pada tata kelola dan kapasitas regulasi dibandingkan dengan upaya-upaya sebelumnya," kata Trajano.
Membangun fondasi keselamatan nuklir
Namun, persoalan tersulit pada dasarnya tetap sama. PLTN, termasuk SMR, tetap membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Negara-negara yang baru mengembangkan energi nuklir juga harus membangun regulator independen, melatih tenaga ahli, serta mengembangkan sistem yang kredibel untuk menangani limbah radioaktif dan situasi darurat.
Faktor geografis menambah tingkat kesulitan. Sejumlah wilayah di Asia Tenggara rentan terhadap gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami, sehingga pemilihan lokasi serta perencanaan keadaan darurat menjadi sangat krusial.
Energi nuklir juga memberikan tuntutan yang sangat besar bagi institusi negara, kata Tan-Soo. Pemerintah membutuhkan institusi yang membutuhkan waktu lama untuk dibangun dan tetap dapat diandalkan selama puluhan tahun.
"Bagi negara-negara yang baru pertama kali mengembangkan energi nuklir, membangun ekosistem ini dapat membutuhkan upaya sebesar membangun pembangkitnya sendiri," tambahnya.
Jalan panjang menuju energi nuklir
Dukungan publik juga menjadi persoalan. Survei pemerintah Filipina yang dirilis tahun lalu menemukan bahwa lebih dari 70% responden mendukung potensi energi nuklir untuk penyediaan listrik.
Sebaliknya, Indonesia Energy Transition Outlook 2026 melaporkan bahwa 78% responden menempatkan energi nuklir sebagai sumber energi yang paling tidak mereka pilih.
"Hambatan terbesar adalah kemauan politik untuk melanjutkan adopsi energi nuklir, yang sampai batas tertentu bergantung pada persepsi publik," kata Chew.
Perbedaan kapasitas nasional dan sistem kelistrikan yang sangat besar di antara negara-negara Asia Tenggara juga membuat kecil kemungkinan adanya satu jalur yang sama, kata Trajano.
Vietnam menghidupkan kembali rencana pembangunan PLTN konvensional berukuran besar. Indonesia dan Thailand memberikan perhatian lebih besar pada SMR, sementara Singapura masih membangun keahlian yang diperlukan untuk menentukan apakah energi nuklir memang cocok bagi negara tersebut.
"Jelas ada momentum politik yang jauh lebih besar untuk energi nuklir di Asia Tenggara saat ini dibandingkan satu dekade lalu, dan saya pikir beberapa negara pada akhirnya dapat mengembangkannya," kata Tan-Soo.
"Namun, berpindah dari sekadar mengumumkan ambisi nuklir menuju pembiayaan, perizinan, pembangunan, dan pengoperasian reaktor secara aman merupakan langkah yang sangat besar.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Yuniman Farid
Tonton juga video "Sejarah Bom Atom dan Pencegahan Nuklir"
