Kongres AS Sepakati Rentetan Sanksi Baru untuk Rusia

Mayoritas parlemen AS telah menyetujui paket sanksi baru terhadap Rusia. 262 anggota parlemen memberikan suara setuju, sementara 159 lainnya menolak. Dengan demikian, undang-undang tersebut disetujui oleh Senat dan juga telah disahkan oleh majelis kedua Kongres (parlemen). Tinggal menanti Presiden AS Donald Trump untuk menandatanganinya.

Ini merupakan undang-undang sanksi pertama terhadap Rusia yang dikeluarkan pada masa jabatan kedua Trump. Undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi pendapatan dari ekspor energi Rusia, yang digunakan negara tersebut untuk membiayai perang melawan Ukraina. Pada saat yang sama, Trump memperoleh kewenangan baru yang lebih luas untuk memberlakukan tarif. Sanksi terhadap Putin dan bank-bank Rusia.

Undang-undang tersebut juga mengatur larangan masuk bagi Presiden Rusia Vladimir Putin dan beberapa pejabat militer Rusia yang dianggap bertanggung jawab atas agresi terhadap Ukraina. Aset mereka di AS akan dibekukan. Hal ini juga berlaku bagi bank-bank Rusia.

Selain itu, paket undang-undang ini juga menargetkan apa yang disebut sebagai "armada bayangan". Melalui kapal-kapal ini, Rusia berusaha menghindari sanksi internasional yang berlaku terhadap ekspor minyaknya.

Selain itu, Trump dapat mengenakan bea masuk tarif hingga 500 persen terhadap impor Rusia.Negara-negara yang terus membeli energi Rusia dalam skala besar kemungkinan juga akan terdampak dari kebijakan AS ini.

China dan India dapat turut terdampak

Undang-undang tersebut turut memberikan sanksi terhadap lima pembeli terbesar sumber energi Rusia dan juga terhadap lima negara yang paling banyak membantu Rusia menghindari sanksi energi.

Barang-barang dari negara-negara tersebut dapat dikenakan bea masuk hingga 100 persen. Di antara pembeli terbesar minyak Rusia adalah China dan India. Dengan demikian, undang-undang tersebut berpotensi membebani hubungan perdagangan Washington dengan China dan India yang sebelumnya sudah bersitegang.

AS akan menentukan pembeli terbesar energi Rusia dalam periode dua belas bulan sebelum undang-undang diberlakukan. Daftar pembeli energi tersebut kemudian akan ditinjau setiap 180 hari. Besaran tarif bea masuk dapat disesuaikan jika suatu negara mengurangi pembelian dari sumber energi Rusia.

Pengecualian diberikan pada negara-negara mengimpor kurang dari 15 persen total ekspor gas alam Rusia. Negara-negara yang mengambil langkah konkret untuk mengurangi pembeliannya juga dapat dikecualikan. "Sekutu-sekutu Eropa kami tidak akan terpengaruh dalam hal ini," tegas Senator dari Partai Demokrat, Richard Blumenthal di bulan Juli.

Potensi dampak UU ini terhadap China menjadi sorotan. Pekan depan, Presiden Xi Jinping dijadwalkan tiba di Washington merespon undangan Donald Trump setelah mengunjungi China, Mei 2026 lalu.

Partai Demokrat mengkritik kewenangan baru bagi Trump

Meskipun memiliki mayoritas yang jelas, persetujuan parlemen tidaklah mudah diperoleh. Tujuh anggota parlemen dari Partai Republik menentang RUU tersebut.

Beberapa tokoh terkemuka Partai Demokrat menyampaikan kekhawatiran mereka menjelang pemungutan suara. Meskipun pada dasarnya mereka mendukung pemberian tekanan yang lebih kuat terhadap Rusia, mereka mengkritik pemberian kewenangan tambahan kepada presiden dalam hal tarif.

Gregory Meeks, anggota Partai Demokrat Komite Urusan Luar Negeri Parlemen, menyebut rancangan undang-undang tersebut "sangat cacat". Para ahli hukum Gedung Putih, menurutnya, telah merancang teks tersebut sedemikian rupa sehingga memaksimalkan peluang Trump untuk memberlakukan tarif baru. Pada saat yang sama, ia menyebut kewajiban untuk benar-benar menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia atau para pendukungnya diminimalkan.

Masih menjadi pertanyaan, apakah Trump benar-benar akan memanfaatkan kewenangan baru ini. Sejauh ini, ia enggan menjatuhkan sanksi kepada China terkait impor energinya yang berasal dari Rusia. Trump sempat memberlakukan bea masuk tambahan sebesar 25 persen terhadap barang-barang dari India karena pembelian minyak Rusia.

Ukraina menyambut baik keputusan AS

Pemerintah Ukraina menyambut baik persetujuan yang diberikan oleh Parlemen. "Ini adalah respons yang tepat terhadap Rusia untuk menghentikan aksi terornya: tekanan tanpa kompromi terhadap pihak agresor, guna memutus pendanaan perangnya," tulis Menteri Luar Negeri Andrij Sybiha di platform X.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah menyambut baik paket sanksi tersebut. Dalam kunjungannya ke Washington pada bulan Juli, ia mendesak AS untuk memberikan tekanan ekonomi lebih lanjut terhadap Rusia.

Undang-undang tersebut dinamai Lindsey Graham

UU Paket sanksi tersebut dinamai Lindsey Graham, Senator Republik yang meninggal pada Juli lalu. Tokoh yang telah lama menjadi orang kepercayaan Trump ini telah memperjuangkan langkah-langkah tersebut selama lebih dari setahun. Tak lama sebelum wafat, ia menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Gedung Putih mengenai paket tersebut.

Rancangan awal telah diajukan pada tahun 2025, namun kemudian tertahan lama di Senat. Setelah kematian Graham, proses tersebut kembali berjalan lancar. Senat mengesahkan undang-undang tersebut pada awal Agustus dengan suara mayoritas.

Trump sebelumnya telah mengisyaratkan persetujuannya, namun pada awalnya belum mengambil sikap yang tegas. "Ya, saya tahu Lindsey sangat menginginkan hal itu," katanya pada bulan Juli di Gedung Putih,"Itu adalah keinginannya." Kemungkinan besar sanksi tersebut akan diterapkan.

Selain menegaskan langkah-langkah AS terhadap Rusia, undang-undang tersebut juga menetapkan kerangka kerja untuk perpanjangan sanksi AS terhadap Iran hingga tahun 2031.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Yuniman Farid

Simak juga Video 'Palestina Dicekal AS Hadiri Sidang PBB, Tapi Jalan Lain Terbuka':