Usulan Penarikan Pasukan AS di Asia Bisa Perkuat Posisi China

Sebuah studi dari lembaga riset kebijakan luar negeri Amerika Serikat menyerukan penarikan besar-besaran pasukan AS dari kawasan sekitar Jepang, Taiwan, dan Filipina atau Pasifik Barat. Menurut para analis, hal ini memicu kekhawatiran di kalangan sekutu lama AS di Indo-Pasifik.

Laporan tersebut ditulis oleh Jennifer Kavanagh, peneliti senior sekaligus direktur analisis militer di Defense Priorities Foundation yang berhaluan konservatif moderat. Kavanagh menyebut AS harus "mempersempit komitmen pertahanannya di kawasan tersebut" dengan mengakhiri aliansi pertahanan bersama dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Filipina.

Menurutnya, prioritas Washington adalah melindungi wilayah dalam negeri AS serta menjaga akses ke pasar ekonomi dan jalur perdagangan utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengamat menilai AS perlu menarik pasukan dari "rantai pulau pertama" yang membentang dari Okinawa di wilayah selatan Jepang, melalui Taiwan, hingga Filipina.

Kavanagh menulis bahwa pasukan AS sebaiknya dikurangi dan dipindahkan ke "rantai pulau kedua", yang membentang dari Jepang bagian timur ke Kepulauan Mariana Utara di tengah Pasifik, Guam, Palau, hingga Papua Nugini.

Laporan tersebut menyebut bahwa pemindahan pasukan ke wilayah yang lebih jauh dari garis depan akan membuat posisi mereka lebih mudah dipertahankan dan "mengurangi risiko terjadinya perang besar dengan China."

Dampaknya akan paling terasa di Taiwan

Jika benar-benar diterapkan, penarikan itu mungkin akan paling terasa dampaknya di Taiwan, yang dianggap oleh Beijing sebagai bagian dari wilayahnya dan harus dipersatukan dengan daratan China.

Dalam laporannya, Kavanagh mencatat bahwa AS tidak memiliki komitmen formal untuk membantu Taiwan jika wilayah tersebut diserang China. Ia memperingatkan bahwa bentrokan bersenjata "akan menimbulkan biaya yang sangat besar bagi Amerika Serikat, jauh melampaui manfaat apa pun yang mungkin diperoleh."

"Dengan perhitungan biaya dan manfaat yang timpang seperti ini, perubahan komitmen AS terhadap Taiwan tampak bijaksana," ujarnya. "Amerika Serikat seharusnya beralih dari ambiguitas strategis menuju kebijakan non-intervensi yang jelas apabila terjadi konfrontasi militer terkait Taiwan."

Negara-negara yang disebut dalam laporan tersebut belum memberikan komentar resmi atas usulan lembaga pemikir itu. Namun, William Yang, analis keamanan yang berbasis di Taiwan dari International Crisis Group, mengatakan kepada DW bahwa kesimpulan laporan tersebut "akan mengejutkan banyak pihak."

Yang menilai, kekhawatiran itu semakin besar karena Defense Priorities Foundation dikenal berpandangan isolasionis dalam urusan luar negeri dan pertahanan. Artinya, mereka lebih mengutamakan kepentingan domestik dan menarik diri dari segala urusan internasional. Lembaga itu juga disebut dekat dengan sejumlah pengambil keputusan senior di Gedung Putih.

Penarikan pasukan AS dinilai "sangat mengakomodasi China"

Menurut Yang, Presiden AS Donald Trump berulang kali mengancam akan menarik pasukan dari negara-negara sekutu di Eropa dan Asia apabila tuntutannya terkait pembayaran yang lebih besar atau konsesi lain dalam hubungan bilateral tidak dipenuhi.

"Ini merupakan langkah menuju agenda pembatasan yang sangat ekstrem dan tampak sangat mengakomodasi China," kata Yang.

Meski belum ada indikasi bahwa Gedung Putih akan mengadopsi usulan Defense Priorities Foundation, Yang mengatakan gagasan tersebut sejalan dengan banyak prinsip isolasionis dan transaksional pemerintahan AS saat ini. Ia menambahkan bahwa jika rencana itu mendapat dukungan Trump, konsekuensinya akan setara dengan "gempa bumi politik."

Laporan Defense Priorities ini diterbitkan di tengah meningkatnya kekhawatiran regional mengenai ketahanan komitmen keamanan AS di Asia, khususnya terkait ketegangan di Taiwan dan Laut China Selatan.

Meski Kavanagh menilai risiko tersebut tidak sebesar yang dikhawatirkan, banyak analis berpendapat bahwa berkurangnya dukungan AS di kawasan tersebut akan mendorong China untuk segera mengambil alih Taiwan. Di saat yang sama, Korea Utara yang memiliki senjata nuklir dapat meningkatkan tuntutannya terhadap Korea Selatan. Situasi ini juga berpotensi memicu lonjakan belanja pertahanan di seluruh kawasan Pasifik Barat dan pada akhirnya merusak upaya non-proliferasi nuklir regional.

AS berpotensi kehilangan pengaruh dalam dinamika geopolitik

Laporan Kavanagh sebenarnya berusaha meredam kekhawatiran tersebut dengan menyimpulkan bahwa "upaya China untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan tidak akan mudah, ancaman terhadap wilayah Amerika Serikat dari Asia relatif terbatas, dan kepentingan ekonomi AS kecil kemungkinannya menghadapi gangguan besar."

Garren Mulloy, profesor hubungan internasional di Daito Bunka University dan pakar isu militer, menyebut studi itu sebagai "versi paling matang dari argumen yang selama bertahun-tahun disampaikan Trump dan orang-orang di sekitarnya: bahwa prioritas AS adalah mempertahankan wilayahnya sendiri, sementara biaya untuk misi di luar negeri dianggap tidak perlu."

"Menurut saya, pandangan ini hanya melihat biayanya, tetapi mengabaikan manfaatnya," kata Mulloy. Ia menyoroti sejumlah kelemahan dalam usulan tersebut. Menurutnya, penarikan AS akan menciptakan kekosongan pengaruh yang kemungkinan besar diisi oleh China, dan bahkan dalam tingkat yang lebih terbatas, Rusia. AS juga akan kehilangan pengaruh dalam dinamika geopolitik kawasan, termasuk dalam pembentukan norma, standar, dan aturan internasional.

"Apakah ini layak dilakukan demi menghemat uang yang kemudian akan dibagikan Trump melalui pemotongan pajak atau janji politik menjelang pemilu?" tanya Mulloy, merujuk pada janji presiden untuk memberikan 5.000 dolar AS (sekitar Rp88 juta) kepada setiap warga dewasa AS jika partainya memenangkan pemilu sela Kongres pada November mendatang.

"Ini adalah bentuk pandangan jangka pendek paling ekstrem yang menghantui para diplomat di seluruh dunia," tambahnya.

Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di kampus Seoul milik Troy University, menyuarakan kekhawatiran serupa dan menyebut rencana tersebut "cacat dan tidak realistis."

"Seluruh premis laporan ini sangat berbeda dengan cara keamanan internasional kolektif dan kooperatif yang dijalankan selama puluhan tahun," kata Pinkston. "Kelompok ini memiliki pandangan dunia yang sangat berbeda. Kita jadi bertanya-tanya apakah mereka benar-benar hanya mengusulkan untuk memindahkan pasukan ke rantai pulau kedua, atau justru menarik diri sepenuhnya hingga ke daratan Amerika," lanjut Pinkston.

Kekhawatiran terhadap pengaruh China yang menguat

Kaum isolasionis di AS memandang NATO dan sekutu-sekutu Amerika lainnya "semata-mata sebagai beban dan biaya", kata Pinkston, sebuah pandangan yang menurutnya "terlalu menyederhanakan masalah."

Dengan menarik diri dari aliansi keamanan di Indo-Pasifik, AS mempertaruhkan hubungan dagangnya dan melepaskan pengaruhnya saat ini atas berbagai "isu kompleks". Isu-isu tersebut mencakup pemberantasan pembajakan, pelanggaran sanksi internasional, penanganan kejahatan siber dan spionase, penyelundupan, perubahan iklim, perikanan, kejahatan keuangan lintas negara, dan berbagai persoalan penting lainnya.

"Naif jika percaya bahwa China akan bersikap murah hati apabila AS mundur, dan akan bertindak demi kepentingan terbaik pihak lain dalam hal supremasi hukum, penyelesaian damai sengketa wilayah, atau hak asasi manusia," ungkap Pinkston.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Pratama Indra

Editor: Adelia Dinda Sani

Tonton juga video "Kapal Komersil Iran Diserang di Selat Hormuz, 1 Orang Tewas"