Israel Balas Sanksi Inggris, Konsulat di Yerusalem Ditutup

Israel Balas Sanksi Inggris, Konsulat di Yerusalem Ditutup

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Rabu, 09 Sep 2026 18:27 WIB
Israel Balas Sanksi Inggris, Konsulat di Yerusalem Ditutup
Jakarta -

Israel memerintahkan Kerajaan Serikat Britania Raya dan Irlandia Utara atau yang lebih dikenal dengan Inggris menutup konsulatnya di Yerusalem Timur dalam waktu 30 hari. Sikap Israel ini dirilis sehari setelah Inggris bersama Prancis dan Kanada mengumumkan larangan impor dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Israel juga mencabut status diplomatik sejumlah diplomat Inggris dan memerintahkan sebagian pejabat Inggris meninggalkan wilayah tersebut.

Dua pejabat Israel dan dua sumber yang mengetahui masalah itu mengatakan kepada Reuters pada Rabu (9/9), diplomat Inggris yang bekerja di konsulat tersebut akan kehilangan status diplomatik mereka dalam 30 hari. Pejabat Inggris yang ditugaskan dalam misi koordinasi Gaza yang dipimpin Amerika Serikat (AS) di Israel, serta diplomat Inggris yang berbasis di Ramallah, diberi waktu tujuh hari untuk meninggalkan wilayah tersebut.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengatakan pemerintahnya tetap akan menjalankan kebijakan tersebut meski memicu perselisihan diplomatik dengan Israel.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Inggris akan terus bertindak untuk mendukung nilai-nilai kami," kata Burnham. Ia menegaskan langkah tersebut "bukan ditujukan kepada rakyat Israel", melainkan untuk mendukung solusi dua negara dan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Inggris sanksi permukiman Israel

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan London mengambil langkah tersebut karena menilai kebijakan permukiman Israel dan kekerasan terhadap warga Palestina membutuhkan respons lebih keras.

ADVERTISEMENT

"Pemerintah Inggris sepakat bahwa terdapat pembersihan etnis terhadap warga Palestina di sejumlah wilayah Tepi Barat, yang dilakukan oleh teroris pemukim," kata Miliband kepada parlemen.

Ia menuduh pemerintah Israel "terlalu sering menutup mata" terhadap kekerasan tersebut. Menurut Miliband, sejumlah anggota pemerintah Israel bahkan telah mengeluarkan pernyataan dan mengambil tindakan yang mendukung pemindahan paksa warga Palestina.

Inggris akan melarang impor barang dari permukiman Israel di Tepi Barat. London juga menyiapkan rezim sanksi terhadap perusahaan dan individu yang menyediakan layanan seperti pembiayaan, konstruksi, serta real estat untuk permukiman tersebut. Iklan dan promosi tanah serta properti di permukiman Israel juga akan dilarang di Inggris.

Miliband mengatakan aturan baru itu dapat membutuhkan waktu hingga sembilan bulan untuk diterapkan. Namun, sanksi terhadap pemukim yang disebut mendukung atau menghasut kekerasan akan diberlakukan segera.

"Menurut saya, rakyat Inggris tidak ingin kita mendukung pendudukan dengan menerima produk dari permukiman di toko dan supermarket kita," katanya.

Prancis dan Kanada juga mengumumkan larangan impor barang dari permukiman Israel. Sembilan negara lain, termasuk Denmark, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol dan Swedia, mendukung atau mengesahkan langkah tersebut.

Dalam pernyataan bersama, Burnham, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan permukiman Israel "menimbulkan ancaman langsung dan mendesak" terhadap solusi dua negara.

Israel balas tindakan Inggris

Israel merespons dengan serangkaian tindakan terhadap Inggris. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengumumkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem dan larangan masuk bagi 12 warga Inggris, termasuk sejumlah anggota parlemen.

Saar mengecam pernyataan Miliband di parlemen Inggris sebagai "kebohongan yang keterlaluan". Ia sebelumnya menyebut langkah Inggris sebagai tindakan yang "menyimpang secara moral" dan bentuk "campur tangan terang-terangan dalam urusan negara berdaulat dan proses pemilihannya".

Israel juga mengakhiri pelatihan Inggris bagi pasukan keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Perwakilan Inggris di pusat dukungan Gaza yang terkait dengan rencana gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat juga akan dikeluarkan.

Mereka yang dilarang masuk Israel antara lain mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, anggota parlemen Diane Abbott, Zarah Sultana, Naz Shah, John McDonnell dan Richard Burgon. Larangan tersebut juga mencakup anggota parlemen Partai Hijau serta Fahad Ansari, direktur organisasi Riverway to the Sea.

Saar mengatakan langkah Inggris dilakukan ketika Israel menghadapi pemilu bulan depan. Tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pemerintah Israel akan membahas respons lebih lanjut terhadap negara-negara lain yang ikut memberlakukan atau mendukung sanksi terhadap permukiman.

Perbedaan sikap AS dan kritik di Inggris

Miliband mengatakan perubahan kebijakan Inggris diperlukan setelah rencana pembangunan E1 di Tepi Barat dinilai dapat membuat solusi dua negara tidak lagi layak. Ia juga mengatakan jumlah permukiman yang disetujui pemerintah Benjamin Netanyahu selama empat tahun terakhir lebih banyak dibandingkan dua dekade sebelumnya.

"Pemerintah Inggris menilai pendudukan seluruh Tepi Barat adalah ilegal," kata Miliband. Ia juga mengatakan terdapat semakin banyak bukti bahwa kejahatan perang tampaknya telah dilakukan di Gaza dan Inggris mendukung proses hukum untuk menentukan hal tersebut.

Namun, ia menegaskan dukungannya terhadap Israel. "Saya adalah seorang Yahudi Inggris yang bangga," katanya, seraya menyatakan dukungannya terhadap Negara Israel tetap "tidak tergoyahkan", sementara kritik Inggris ditujukan pada tindakan pemerintahnya.

Amerika Serikat tidak bergabung dalam sanksi baru tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington tidak ingin melakukan sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas Tepi Barat. Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee menyebut langkah Inggris sebagai tindakan "irasional" dan mengatakan kebijakan itu merupakan diskriminasi terhadap pemerintah Israel dan rakyat Yahudi.

Di Inggris, Menteri Luar Negeri bayangan Tom Tugendhat mengatakan larangan perdagangan tersebut tidak akan efektif dan justru dapat memperkuat kelompok garis keras menjelang pemilu Israel. Sejumlah organisasi Yahudi Inggris juga mengkritik kebijakan tersebut, sementara kelompok Yachad mengatakan langkah itu bukan tindakan anti-Israel ataupun antisemit.

Menurut pemerintah Inggris, perdagangan dengan wilayah Palestina yang diduduki mencapai sekitar 38 juta poundsterling pada 2025. Sementara itu, produk dari permukiman Israel terutama mencakup produk pertanian, anggur, kosmetik Laut Mati, dan berbagai produk industri.

Editor: Rizki Nugraha

(ita/ita)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini