Inggris Siapkan Sanksi Keras terhadap Israel, Ada Apa?

Menteri Luar Negeri Kerajaan Serikat Britania Raya dan Irlandia Utara atau yang dikenal dengan Inggris, Ed Miliband, dijadwalkan mengumumkan sanksi terhadap permukiman Israel di Tepi Barat pada Selasa (8/9), sebagai bagian dari perubahan kebijakan pemerintah Perdana Menteri Andy Burnham terhadap Israel.

Miliband diperkirakan akan menyampaikan apa yang disebut sebagai "reset" hubungan dengan Israel dalam pernyataan di parlemen. Pemerintah Inggris juga mengisyaratkan bahwa barang yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat dapat dikenai pembatasan perdagangan.

Perubahan kebijakan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kekerasan di Tepi Barat. Permukiman Israel di wilayah Palestina itu telah menjadi lokasi bentrokan dan kekerasan antara pemukim Israel dan warga Palestina dalam beberapa bulan terakhir.

Inggris ubah sikap terhadap Israel

Perdana Menteri Burnham sebelumnya menyatakan akan mengubah pendekatan pemerintah terhadap konflik setelah mulai menjabat pada Juli. Ia termasuk tokoh senior Partai Buruh yang menyerukan gencatan senjata pada akhir Oktober 2023.

Burnham juga menyampaikan kekhawatiran khusus mengenai permukiman E1, setelah Israel memberikan persetujuan akhir untuk proyek kontroversial di kawasan tersebut.

Rencana Inggris berpotensi memicu kritik dari Amerika Serikat (AS), sekutu terdekat Israel. Burnham membahas Timur Tengah dengan Presiden AS Donald Trump melalui percakapan telepon pada Senin (7/9), menjelang pengumuman tersebut.

Menurut keterangan Kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street, Burnham menegaskan "komitmen Inggris untuk bekerja menuju perdamaian dan keamanan di kawasan" serta pentingnya solusi dua negara. Namun, keterangan itu tidak menyebutkan bagaimana respons Trump terhadap rencana Inggris.

The Times melaporkan pemerintahan Trump akan mengeluarkan pernyataan yang menyerang langkah Inggris tersebut.

Israel sendiri telah mengancam akan mengambil tindakan balasan jika Inggris menjatuhkan sanksi terkait perluasan permukiman. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar sebelumnya memperingatkan, "Jika Inggris bertindak terhadap Israel, Israel akan bertindak terhadap Inggris."

Israel ancam perang skala penuh

Ketegangan di Tepi Barat meningkat pada saat yang sama. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada Senin memperingatkan akan terjadi "perang skala penuh" terhadap Otoritas Palestina jika badan keamanan Palestina mempersiapkan serangan terhadap pasukan Israel atau permukiman Yahudi seperti serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

"Jika mekanisme keamanan Otoritas Palestina dan badan-badan terkait memulai, atau kami mengetahui dengan pasti bahwa mereka akan memulai, serangan teror bergaya 7 Oktober terhadap pasukan IDF dan permukiman Yahudi, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saya telah menginstruksikan IDF untuk bersiap membuka perang skala penuh," kata Katz.

Menurut Katz, operasi tersebut akan menyasar "kepemimpinan senior dan mekanisme" Otoritas Palestina di Ramallah serta "seluruh infrastruktur teror" di Tepi Barat. Ia juga mengatakan operasi dapat mencakup "pembunuhan terarah terhadap tokoh-tokoh senior" serta evakuasi penduduk dari wilayah yang menjadi lokasi aktivitas teror, disertai kehadiran militer Israel secara permanen.

Peringatan itu disampaikan setelah serangan penikaman yang melukai seorang pemukim Israel di Tepi Barat bagian utara. Militer Israel mengatakan telah menembak dan membunuh pelaku Palestina.

Namun, tidak ada indikasi bahwa serangan tersebut dilakukan dengan persetujuan atau sepengetahuan Otoritas Palestina. Otoritas Palestina secara resmi tidak terlibat dalam aktivitas militan dan pasukan keamanannya telah melakukan penindakan terhadap kelompok militan lokal di Tepi Barat.

Ketua Dewan Nasional Palestina Rawhi Fattouh mengecam pernyataan Katz sebagai cerminan "sifat agresif dan rasis pemerintah Israel". Menurutnya, pernyataan tersebut "menegaskan bahwa mereka tidak mencari mitra untuk perdamaian, melainkan bahan bakar permanen untuk konflik serta penyebaran kekacauan dan ketidakstabilan".

Kekerasan mengancam solusi dua negara

Pada hari yang sama, pejabat senior Dewan Perdamaian yang didukung AS, Nickolay Mladenov, memperingatkan bahwa perkembangan di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat dapat membuat solusi dua negara tidak mungkin diwujudkan.

"Jika Gaza terus seperti sekarang, atau tidak bergerak menuju pelaksanaan rencana yang kami miliki, solusi dua negara secara praktis akan menjadi tidak mungkin," kata Mladenov dalam Hili Forum di Abu Dhabi.

Ia mengatakan kondisi di Tepi Barat, ditambah fakta bahwa lebih dari 50% Gaza berada di bawah kendali militer Israel dan kurang dari 50% berada di bawah Hamas, membuat "tidak ada jalur kredibel menuju penyelesaian politik konflik".

Mladenov mengatakan diperlukan pemerintahan transisi, penonaktifan senjata, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Hamas sebelumnya menyepakati peta jalan yang mencakup penyerahan senjata kepada badan pemerintahan Palestina baru.

Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan pengusiran duta besar Inggris. Menteri Keamanan Publik Israel Itamar Ben-Gvir juga menyerukan agar Israel mengakui Kepulauan Falkland sebagai wilayah Argentina dan menjatuhkan sanksi terhadap Inggris.

Di Inggris, mantan menteri keamanan Tom Tugendhat memperingatkan bahwa perubahan kebijakan dapat berdampak pada kerja sama keamanan. "Israel adalah salah satu mitra intelijen terpenting kami, dan telah demikian selama bertahun-tahun," katanya kepada The Telegraph.

Sementara itu, Jonathan Hall, peninjau independen undang-undang terorisme Inggris, mengatakan sebagian kekerasan pemukim dapat dikategorikan sebagai terorisme, tetapi memperingatkan dampaknya terhadap kerja sama internasional dan komunitas Yahudi di Inggris.

"Saya pikir ada risiko bahwa jika Anda mengaduk situasi dengan menjadikan Israel sebagai negara paria, hal itu akan kembali memicu ketegangan," kata Hall kepada BBC Newsnight.

Editor: Rizki Nugraha

Tonton juga video "Dampak Serangan Israel ke Selatan Lebanon, 9 Orang Tewas"