.webp)
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghabiskan sebagian besar masa jabatannya dengan menegaskan bahwa Kuala Lumpur tidak akan bisa dipaksa untuk memilih antara Amerika Serikat atau Cina.
Namun, dua pernyataannya pada bulan lalu memunculkan pertanyaan mengenai seberapa lama posisi tersebut dapat dipertahankan, di tengah rivalitas kedua negara adidaya yang semakin meluas hingga ke Asia Tenggara.
"Saya melihat Taiwan sebagai bagian dari Cina, titik," kata Anwar dalam wawancara dengan media Al Jazeera yang ditayangkan pada 16 Agustus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beijing menganggap Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis, sebagai bagian dari wilayahnya. Meski para pemimpin Cina menyatakan lebih mengutamakan "reunifikasi secara damai", mereka tidak pernah menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk membuat pulau itu berada di bawah kendali Beijing.
Yang lebih menuai kontroversi, Anwar tampak menerima argumen Beijing bahwa penggunaan kekuatan militer dapat dibenarkan.
"Jika ada satu provinsi memutuskan untuk memisahkan diri, apakah kita akan menggunakan kekuatan? Saya rasa iya, untuk melindungi keutuhan dan persatuan negara," ujarnya.
Kekhawatiran di kawasan
Pernyataan tersebut disambut antusias oleh Beijing. Sebaliknya, Kementerian Luar Negeri Taiwan menuduh Anwar secara tidak langsung melegitimasi penggunaan kekuatan militer terhadap pulau itu.
Taiwan juga memperingatkan bahwa "dukungan sepihak terhadap Cina dapat mengurangi kepercayaan pelaku usaha Taiwan untuk berinvestasi di Malaysia," termasuk di sektor semikonduktor yang memiliki nilai strategis bagi negara tersebut.
Dua hari setelah pernyataannya mengenai Taiwan ditayangkan, Anwar mengatakan Malaysia perlu memperkuat pertahanannya di Sabah. Ia mengaitkannya dengan perluasan fasilitas militer yang didukung Amerika Serikat di Pulau Balabac, Filipina.
Filipina tengah meningkatkan fasilitas militernya di Balabac, yang berjarak sekitar 50 kilometer dari Pulau Banggi dan Pulau Balambangan di Malaysia.
Balabac merupakan salah satu dari empat lokasi tambahan yang dimasukkan ke dalam Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) pada 2023. Perjanjian ini memungkinkan pasukan AS mengakses fasilitas militer tertentu di Filipina, membangun infrastruktur, serta menempatkan peralatan militer di lokasi tersebut.
Jika dilihat secara keseluruhan, pernyataan Anwar memunculkan kekhawatiran bahwa Malaysia semakin mendekat ke Cina, sekaligus semakin waspada terhadap kehadiran militer AS di kawasan.
Malaysia ubah haluan?
Malaysia juga menjadi salah satu negara di kawasan yang paling vokal mengkritik tindakan Israel di Gaza.
Anwar berulang kali menuduh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa bersikap hipokrit serta menerapkan standar ganda karena menggaungkan demokrasi dan hukum internasional, tetapi menurutnya, gagal meminta pertanggungjawaban Israel secara memadai.
Namun, para pengamat mengingatkan agar retorika Anwar tidak langsung dimaknai sebagai bukti adanya perubahan arah strategis dalam kebijakan luar negeri dari negara itu.
"Malaysia masih menjaga hubungan yang sangat baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya," kata Ngeow Chow Bing, Direktur Institute of Cina Studies di Universiti Malaya, kepada DW.
Menurut Bing, hubungan tersebut memang tidak selalu terlihat sejelas retorika publik Anwar yang belakangan semakin hangat terhadap Beijing. Namun, fondasi hubungan Malaysia dengan negara-negara Barat tetap kuat.
"Memang benar ruang bagi Malaysia untuk mempertahankan strategi menjadi penyeimbang tradisional antara Cina dan AS kini semakin sempit dibanding sebelumnya. Namun, ruang itu masih ada, dan Malaysia akan terus memanfaatkannya," tambah Bing.
Perubahan retorika, bukan stretegi
Pernyataan Anwar mengenai pembangunan fasilitas militer Filipina lebih banyak berkaitan dengan sengketa wilayah yang telah berlangsung antara Kuala Lumpur dan Manila, kata Chee Meng Tan, asisten profesor di University of Nottingham Malaysia, kepada DW.
Filipina masih mengeklaim teritorial atas Sabah, yang menjadi bagian dari Malaysia ketika federasi tersebut dibentuk pada 1963. Malaysia menolak klaim tersebut dan menganggap kedaulatannya atas Sabah tidak dapat diganggu gugat.
Ketegangan ini secara berkala kembali mencuat. Pada Agustus, Kuala Lumpur kembali mengajukan keberatan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pengajuan Filipina mengenai landas kontinennya.
"Negara tetangga yang mengklaim sebagian wilayah Anda sedang membangun pangkalan militer yang hanya berjarak 20 menit dari lepas pantai, pemerintah mana pun pasti akan bereaksi," kata Tan.
Anwar menyerukan penguatan pertahanan Malaysia sendiri, bukan meminta bantuan Cina, "dan ia juga berusaha menegaskan bahwa hubungan dengan Manila tetap baik," tambah Tan.
Anwar juga berupaya meredakan ketegangan terkait Taiwan setelah pernyataan sebelumnya. Dalam wawancara dengan media Malaysia setelah acara tersebut, ia menegaskan bahwa Kuala Lumpur menginginkan penyelesaian damai atas ketegangan di Selat Taiwan dan memastikan bahwa posisi Malaysia tidak berubah.
Malaysia secara resmi menerapkan kebijakan "Satu Cina" sejak menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1974.
Media pemerintah Cina dengan cepat menafsirkan pernyataan Anwar menggunakan istilah yang selama ini dipilih Beijing. Xinhua melaporkan bahwa pemimpin Malaysia tersebut telah "menegaskan kembali prinsip satu Cina", sesuatu yang menurut para analis Malaysia tidak benar.
Malaysia tidak meninggalkan posisi tradisionalnya. Namun, retorika Anwar "terkadang lebih akomodatif terhadap Beijing daripada yang diperlukan," kata Khoo Ying Hooi, profesor madya hubungan internasional di Universiti Malaya, kepada DW.
"Hal itu dapat menimbulkan kesan bahwa Malaysia condong ke Beijing, meskipun secara lebih luas strategi Malaysia tetap berhati-hati dan pragmatis," tambahnya.
Ruang gerak Malaysia semakin sempit
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghadapi tekanan politik yang semakin besar setelah koalisi Pakatan Harapan yang dipimpinnya mengalami tiga kekalahan berturut-turut dalam pemilihan tingkat negara bagian.
Kekalahan tersebut semakin memperuncing ketegangan di dalam koalisi besar yang dipimpin Anwar dan memunculkan spekulasi bahwa ia dapat menggelar pemilihan umum lebih awal.
Namun, di luar retorika Anwar dan perhitungan politik dalam negeri, Malaysia menghadapi persoalan yang lebih struktural.
Strategi jangka panjang Malaysia untuk menjaga keseimbangan antara Amerika Serikat dan Cina menjadi semakin sulit, seiring dengan meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Beijing serta pendekatan Washington terhadap hubungan luar negeri yang semakin transaksional.
"Malaysia tidak meninggalkan strategi tradisionalnya untuk menjaga keseimbangan, tetapi ruang untuk bersikap ambigu semakin menyempit," kata Hooi.
Anwar diperkirakan akan mengunjungi Cina pada akhir September, dalam kunjungan pertamanya ke negara itu dalam lebih dari setahun.
Ia dilaporkan akan menghadiri Global Digital Trade Expo di Hangzhou dan bertemu dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang, saat Kuala Lumpur berupaya mempererat hubungan ekonomi dengan mitra dagang terbesarnya.
Namun, hubungan yang semakin dekat dengan Beijing tidak menghilangkan ketergantungan Malaysia terhadap pasar, investasi, dan teknologi Barat, maupun sejumlah perbedaan kepentingan dengan Cina.
Meski hubungan politik kedua negara cukup hangat, Kuala Lumpur tetap menolak klaim maritim Cina di Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan wilayah perairan yang dianggap Malaysia sebagai bagian dari wilayahnya.
Pada Februari, Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan kembali menegaskan bahwa Malaysia tidak akan mengakui klaim Cina yang bertentangan dengan batas maritim Malaysia di Laut Cina Selatan.
Sementara itu, Anwar belakangan menegaskan bahwa eksplorasi minyak dan gas Malaysia akan terus dilakukan di wilayah perairan tersebut meski mendapat keberatan dari Beijing.
Bagi Tan dari University of Nottingham, kemampuan Malaysia untuk terus menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua negara tersebut pada akhirnya lebih bergantung pada seberapa penting posisi Malaysia bagi keduanya, dibandingkan retorika Anwar.
"Cina membutuhkan negara-negara tetangga yang bersahabat untuk terus berdagang, sementara Amerika membutuhkan pabrik-pabrik Malaysia, tempat sebagian besar chip dunia diuji dan dikemas," kata Tan.
"Keduanya tidak akan mendapatkan keuntungan jika mendorong Malaysia untuk lebih dekat dengan pihak yang lain."
Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz
Editor: Tezar Aditya Rahman
