Partai Kecoak Sidak Sekolah, Pemerintah India Batasi Akses

Gerakan aktivis India yang tergabung dalam Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Kecoak menjadi perhatian publik di seluruh India pada Mei lalu setelah memimpin aksi protes selama beberapa pekan terkait skandal kebocoran ujian masuk universitas. Aksi ini memberi tekanan besar kepada pemerintah dan akhirnya berujung pada pengunduran diri Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan, pada Juli lalu.

Kini, CJP mengalihkan fokusnya ke sekolah-sekolah negeri di India dengan mengorganisasi kunjungan sukarelawan ke ruang kelas, mendokumentasikan kondisi sekolah, dan menuntut pertanggungjawaban atas berbagai permasalahan yang ditemukan.

Diluncurkan pada 15 Agustus 2026, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan India, aksi ini mengajak orang tua, siswa, dan sukarelawan untuk memeriksa sekolah serta mencatat kondisi fasilitas dasar seperti toilet, air minum, listrik, perabot kelas, dan bangunan sekolah. CJP menyatakan bahwa hasil temuan tersebut akan digunakan untuk mendesak pemerintah agar melakukan perbaikan.

Target awal mereka adalah melakukan audit terhadap 100 sekolah negeri di daerah pedesaan dalam waktu dua bulan. CJP juga mengusulkan pemberian penghargaan kepada pemimpin desa yang berhasil meningkatkan kualitas sekolah di wilayahnya.

Berbeda dengan aksi demonstrasi jalanan Partai Kecoak, audit sekolah ini memerlukan bentuk aktivisme lokal yang lebih berkelanjutan. Para sukarelawan diharapkan bekerja secara konsisten di tingkat lokal, mendokumentasikan kondisi sekolah, dan melakukan tindak lanjut dengan pejabat pemerintah, orang tua, serta masyarakat setempat.

Organisasi ini juga harus berhadapan dengan berbagai lapisan birokrasi di India. Tanggung jawab pengelolaan sekolah negeri dibagi antara pemerintah negara bagian, administrasi lokal, dan badan pemerintahan desa yang dipilih rakyat. Karena itu, CJP harus menghadapi aturan dan kepentingan politik yang berbeda-beda di berbagai wilayah India.

Menurut data Kementerian Pendidikan India, terdapat lebih dari satu juta sekolah negeri di negara tersebut. Jumlah itu mencakup hampir 70% dari seluruh sekolah di India, tapi hanya melayani kurang dari setengah dari total 247 juta siswa sekolah di negara itu.

CJP: "Kami tidak takut"

Luasnya cakupan sekolah negeri memberikan ruang yang sangat besar bagi aksi CJP. Namun, hal itu juga menghadirkan tantangan baru. Pihak berwenang mulai mempertanyakan aturan dan lokasi pelaksanaan audit CJP, termasuk soal perlindungan siswa ketika anak-anak berada di lingkungan sekolah.

Tanggapan pemerintah berbeda-beda di setiap negara bagian. Sebagian pihak berwenang memerintahkan inspeksi mereka sendiri, sementara yang lain membatasi akses atau bahkan mengambil tindakan hukum terhadap relawan CJP.

Pemerintah di negara bagian Maharashtra dan Rajasthan menolak kunjungan ke sekolah yang dilakukan tanpa izin. Dalam salah satu kasus, laporan dari pihak sekolah membuat kepolisian mengambil tindakan terhadap anggota CJP setelah mereka memasuki area sekolah untuk melakukan audit.

Di Rajasthan, diberlakukan pembatasan bagi orang luar yang ingin memasuki sekolah negeri, termasuk pembatasan untuk pengambilan gambar, wawancara, dan bentuk dokumentasi lainnya. Relawan CJP di Rajasthan juga mengaku bahwa mereka diserang saat melakukan inspeksi di sebuah sekolah.

"Kami tidak takut. Kami hanya menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah," kata juru bicara CJP, Ashutosh Ranka.

Pemerintah: Sekolah bukan ruang publik terbuka

Di negara bagian Uttar Pradesh, Kepala Menteri Yogi Adityanath memerintahkan pejabat pemerintah untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas sekolah. Ia juga menginstruksikan polisi untuk menindak video-video yang dianggap menyesatkan mengenai sekolah dan perguruan tinggi.

CJP menilai langkah-langkah tersebut melemahkan pengawasan publik. Namun, pihak berwenang berpendapat bahwa sekolah bukanlah tempat yang bisa diperiksa oleh siapa saja tanpa izin, terutama ketika siswa sedang berada di dalamnya.

Vinita Gursahani Singh, pengelola kampanye pemberdayaan warga negara We, The People mengatakan bahwa batasannya telah diatur oleh hukum.

"Berdasarkan Undang-Undang Hak atas Informasi (Right to Information Act), setiap warga negara dapat melakukan inspeksi terhadap sekolah, tetapi harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Hal itu masuk akal karena perlu mempertimbangkan kepentingan siswa dan proses belajar mengajar," ujar Singh kepada DW.

"Semua bentuk pengawasan publik adalah sah. Memang tugas kita untuk melakukan pengawasan, tetapi pengawasan harus mengikuti prosedur dan dilakukan secara adil. Aturan yang berlaku bagi satu warga negara harus berlaku bagi semua orang," tambahnya.

Bisakah aktivis bertindak sebagai inspektur?

CJP menegaskan bahwa sekolah negeri adalah lembaga yang dibiayai oleh uang publik sehingga masyarakat memiliki hak yang sah untuk mengetahui bagaimana sekolah-sekolah tersebut beroperasi.

Para relawannya menggunakan formulir audit standar untuk mencatat kondisi sekolah dan mengirimkan hasil temuannya kepada CJP. Organisasi itu menyatakan akan menggunakan data tersebut untuk menekan pemerintah daerah agar merespons berbagai permasalahan yang ditemukan.

Namun, para pengkritik mempertanyakan apakah aktivis warga bisa mengambil peran sebagai inspektur sekolah. Ada kekhawatiran mengenai apakah para relawan memiliki keahlian yang cukup untuk menilai masalah keselamatan atau infrastruktur, serta bagaimana kebenaran tuduhan yang dipublikasikan di media sosial dapat diverifikasi.

Mohandas Pai, seorang pemerhati pendidikan, mendukung fokus CJP terhadap sekolah negeri, tetapi tidak setuju dengan metode yang digunakan. "Saya senang melihat anak muda peduli pada pendidikan sekolah. Sistem ini memang bermasalah dan membutuhkan reformasi," kata Pai kepada DW.

Namun, ia menentang praktik masuk ke sekolah secara berkelompok besar lalu mengajukan pertanyaan kepada kepala sekolah dan siswa. "Anda tidak bisa begitu saja masuk ke sekolah hanya karena merasa berhak melakukannya," ujar Pai. Ia menekankan bahwa anak-anak harus berada dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

Menurut Pai, CJP seharusnya mengirim tim kecil yang telah mendapat izin, mengumpulkan data secara sistematis, menerbitkan laporan berkala, lalu menggunakan bukti tersebut untuk menekan pemerintah agar melakukan perbaikan.

Juru bicara CJP, Saurav Das, menolak pandangan bahwa aksi itu harus mengandalkan jalur konvensional. Menurutnya, pendekatan seperti itu selama ini gagal menghasilkan perubahan yang berarti.

Menanggapi kritik Pai melalui platform X, Das bahkan menantangnya untuk ikut dalam kunjungan sekolah berikutnya dan menunjukkan kepada para relawan bagaimana audit tersebut seharusnya dilakukan.

Pertanyaan tentang privasi siswa

Aksi audit ini juga memunculkan pertanyaan mengenai privasi, persetujuan (consent), dan potensi gangguan terhadap proses belajar ketika relawan memasuki sekolah, merekam di dalam kelas, atau mewawancarai siswa.

Namun, Kavita Srivastava, Presiden People's Union for Civil Liberties (PUCL) Rajasthan, menentang pembatasan terhadap orang luar yang ingin memasuki sekolah serta mengambil foto dan video di negara bagian tersebut.

"Para aktivis mengunjungi sekolah negeri untuk mendokumentasikan kondisinya dan menuntut pertanggungjawaban. Perlindungan privasi anak-anak tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalangi pengawasan publik yang sah terhadap sekolah negeri," kata Srivastava kepada DW.

Peran baru bagi CJP

Aktivis Amrita Johri mengatakan bahwa kampanye pertama CJP berhasil menyoroti persoalan lama terkait kurangnya akuntabilitas dalam sistem ujian di India, yang telah menyebabkan jutaan anak muda kehilangan waktu dan uang.

"Tuntutan akan pertanggungjawaban mendapat dukungan luas karena tidak ada respons nyata dari pemerintah," ujar Johri kepada DW.

Ia mendukung kampanye audit sekolah dan menyatakan bahwa pengawasan publik seharusnya disambut baik.

"Audit publik merupakan bagian penting dari hak warga negara untuk memperoleh informasi dan seharusnya diterima sebagai kesempatan untuk memperbaiki akuntabilitas," katanya.

Johri menambahkan bahwa agar kampanye ini efektif, CJP perlu melatih para relawan, mendokumentasikan masalah secara sistematis, dan terus menindaklanjuti temuan mereka kepada pihak berwenang.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Hani Anggraini

Editor: Ayu Purwaningsih

Simak juga Video 'Hakim AS Batalkan Kasus Crazy Rich India Gautam Adani':