Bagaimana Tatanan Dunia Baru Setelah Era Multilateralisme?

Pada September 2025, Presiden Donald Trump datang ke Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York untuk berbicara di hadapan Majelis Umum. Namun sebelum kata-kata itu dimulai, eskalator di lobi utama yang dinaikinya mendadak berhenti. Ketika pidato berlangsung, giliran teleprompter yang macet. Dua gangguan kecil, yang segera dibaca sebagai semacam tanda.

Trump, bekas bintang televisi yang tahu bagaimana sebuah pertunjukan harus berlangsung, menanggapinya dengan setengah bergurau di hadapan para kepala negara dan pemerintahan: "Inilah dua hal yang saya dapat dari PBB: eskalator dan teleprompter yang rusak."

PBB merupakan institusi sentral dalam tatanan dunia yang dibentuk Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Lembaga ini didesain dengan gagasan multilateralisme yang artinya tatanan berbasis kerja sama antarnegara. Ketika didirikan pada 1945, misi utama PBB adalah mencegah meletusnya perang dan menjaga damai di muka bumi. Belakangan, mandat itu diperluas ke berbagai bidang: Kesehatan global, pembangunan, dan perlindungan iklim. Namun, badan-badan sentral PBB, terutama Dewan Keamanan PBB, dinilai sudah usang dan membutuhkan pembaruan, seperti halnya markas besar organisasi itu di tepi Sungai East River.

Usai pidato Trump 2025 silam, PBB sempat harus menepis tudingan bahwa kerusakan eskalator disengaja. Belakangan ketahuan, gangguan itu disebabkan juru kamera Trump sendiri yang tanpa sadar mengaktifkan mekanisme pengaman.

Di balik kejadian kecil itu, muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah politik America First milik Trump hanya gejala melemahnya tatanan dunia multilateral, atau justru faktor yang ikut merusaknya? Para politikus dan analis di berbagai negara kini mendebatkan: apakah era multilateralisme telah berakhir? Jika ya, tatanan apa yang akan menggantikannya?

Tatanan dunia baru atau kekacauan berkepanjangan?

Sebagai satu dari sedikit kepala negara yang meraih gelar doktor dalam hubungan internasional, Presiden Finlandia Alexander Stubb berpendapat bahwa dunia saat ini berada dalam kevakuman kekuasaan. Menurutnya, dari kekosongan itu akan terbentuk tatanan dunia baru dalam lima tahun mendatang.

Pakar lain memperkirakan penataan ulang akan berlangsung lebih lama. "Momen ini bukan sekadar masa peralihan singkat antara tatanan yang dipimpin Amerika Serikat dan tatanan yang dipimpin China," tulis Mark Leonard, direktur lembaga pemikir European Council on Foreign Relations, dalam sebuah artikel di majalah Foreign Affairs baru-baru ini. "Untuk sementara waktu, dunia akan berada tanpa tatanan apa pun." Leonard memperingatkan "godaan untuk menjadikan beragam titik tekan ekonomi, teknologi dan geografis sebagai senjata."

Kemandekan reformasi

"Kerangka multilateralisme era pascaperang dan masa keemasan PBB sudah menjadi masa lalu," kata Teresa Nogueira Pinto, pakar globalisasi yang berfokus pada Afrika di Universida de Lusfonia, Lisbon. "Sistemnya tidak lagi berfungsi. Sebagian besar misi perdamaian telah gagal, dan sulit membayangkan bagaimana reformasi PBB yang sangat mendesak dapat diwujudkan." Dalam wawancara dengan DW, Pinto mencontohkan Dewan Keamanan yang menurutnya tidak lagi mencerminkan realita geopolitik pada 2026. "Namun, siapa yang harus bergabung? India? Pakistan? Nigeria? Etiopia? Bahkan membayangkan reformasinya saja sangat sulit."

"Saya tidak sependapat dengan anggapan bahwa era ini sudah sepenuhnya berakhir," kata Johannes Thimm, kepala kelompok riset Amerika di Stiftung Wissenschaft und Politik yang berbasis di Berlin. "Hukum internasional sangat beragam dan mencakup banyak hal yang sebenarnya tidak kita sadari dalam hubungan sehari-hari antarnegara, seperti kebiasaan diplomatik, perjanjian, dan sebagainya. Dan masih banyak yang bertahan karena memang tidak terlalu spektakuler."

Namun, tidak diragukan lagi bahwa belakangan ini semakin banyak pelanggaran hukum internasional—misalnya perang agresi seperti di Ukraina dan Iran. Pelanggaran hukum humaniter internasional, seperti yang terjadi di Gaza, juga menggerogoti tatanan multilateral.

Thimm menyebut penarikan diri Amerika Serikat dari puluhan organisasi dan perjanjian internasional sebagai faktor lain yang menggerus stabilitas multilateralisme. Di antaranya Organisasi Kesehatan Dunia, Perjanjian Iklim Paris dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, serta organisasi kebudayaan UNESCO. Baru-baru ini, pemerintah AS kembali memperkeras langkah terhadap Mahkamah Pidana Internasional yang selama ini dikritiknya. "Jika negara yang masih menjadi kekuatan terbesar bertindak seperti itu," kata Thimm, "maka hal tersebut membahayakan sistem secara keseluruhan. Saya bahkan akan mengatakan dampaknya lebih besar daripada jika, misalnya, Rusia melancarkan perang agresi."

Aliansi lama retak, yang baru bermunculan

Trump kerap merujuk Doktrin Monroe dari tahun 1823, yang membatasi pengaruh eksklusif Amerika Serikat di belahan bumi Barat. Jika diterapkan pada masa kini, artinya dunia di luar kawasan tersebut tidak lagi didominasi Amerika, melainkan oleh kekuatan-kekuatan besar dan menengah lainnya—tatanan dunia multipolar setelah Amerika Serikat meninggalkan posisi sebagai pemain utama.

Bagi banyak negara yang diuntungkan sistem lama, perubahan ini membawa risiko surutnya pengaruh dan kemakmuran. Namun bagi negara lain, perubahan tersebut justru dapat menjadi momentum guna mengamankan posisi di dalam dunia multipolar yang tidak lagi didominasi Barat.

Bukan kebetulan jika aliansi BRICS semakin penting dan terus berekspansi. Kelompok yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu semakin percaya diri merangkai alternatif cetak biru bagi arsitektur keuangan dunia yang dibentuk Barat, atau dikenal sebagai sistem Bretton Woods.

Teresa Pinto mengatakan, "Banyak negara Afrika menyadari bahwa model-model sebelumnya tidak begitu menguntungkan mereka dalam hal pertumbuhan berkelanjutan. Karena itu, mereka memanfaatkan peluang. Hal tersebut berjalan beriringan dengan kembalinya geopolitik. Dulu kita lama percaya geopolitik sudah menjadi sejarah, tetapi ternyata tidak."

Perubahan itu terasa pula dalam arsitektur keamanan dunia. Di NATO, bayang-bayang mundurnya Amerika Serikat kian panjang. Bahkan ada kekhawatiran aliansi itu dapat retak dari dalam jika Trump terus mengejar ambisinya atas Greenland, wilayah yang dikelola Denmark.

Di Indo-Pasifik, terutama di Timur Tengah, sekutu-sekutu Amerika mulai bertanya-tanya tentang arti sebuah janji pertahanan. Mereka meragukan apakah Washington masih akan datang ketika mereka membutuhkan. Maka aliansi baru pun dicari. Pada awal Agustus, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan—negara pemilik senjata nuklir—membentuk Pakta Pertahanan Mekah, dengan jaminan bantuan yang menyerupai NATO.

Pakta itu, juga koalisi negara-negara Eropa yang mendukung Ukraina, menunjukkan kecenderungan baru: kelompok-kelompok yang lebih kecil, lebih lentur, dan tidak terlalu menunggu sebuah kekuatan besar. Ia disebut "minilateralisme."

Dalam dunia yang kian tak pasti, militer dan diplomasi berjalan beriringan. "Dunia tanpa aturan hanya menguntungkan yang kuat," kata Thimm, pakar SWP. Yang lain—negara-negara berkekuatan menengah, apalagi yang lemah—akan tersisih. Karena itu, Eropa, yang termasuk kelompok negara berkekuatan menengah, punya kepentingan besar mempertahankan sebuah tatanan. Dunia, menurutnya, "tak boleh menjadi tempat di mana yang kuat bebas memaksakan kehendak dan kepentingannya."

Namun dunia tidak hanya mencari perlindungan dalam urusan militer. Banyak negara mulai menoleh pada kemitraan ekonomi dan politik yang baru, yang lebih luas. Teresa Pinto memperkirakan aliansi regional akan semakin berarti. Bisa jadi, justru di tingkat kawasan, solusi lebih mudah ditemukan ketimbang melalui lembaga global. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), misalnya, pernah memainkan peran penting pada abad ke-20. Kini, organisasi itu telah lama tersendat. "Mungkin sudah waktunya melihat pendekatan regional, seperti Kawasan Perdagangan Bebas Afrika."

Penyatuan pasar Afrika menawarkan harapan untuk menjawab banyak persoalan. Namun harapan itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Kawasan perdagangan bebas yang sejak 2018 diratifikasi hampir seluruh negara Afrika masih bergerak lambat dalam pelaksanaannya.

Tatanan dunia layani kepentingan siapa?

Teresa Pinto menyebut tiga faktor yang dapat mempengaruhi pembagian kekuasaan di dunia multipolar mendatang: kedaulatan, akses terhadap sumber daya, dan, yang tak kalah penting, demografi. Masyarakat muda yang terus tumbuh di Afrika atau Asia dapat membuat negara-negara tersebut menjadi kekuatan yang tak tergantikan. "India dapat naik menjadi negara adidaya pada akhir abad ini," kata dia.

Merosotnya pengaruh Amerika Serikat, meningkatnya kekuatan aktor lain seperti China, minilateralisme, dan aliansi regional—belum ada jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai tatanan dunia seperti apa yang akan terbentuk dari kepingan-kepingan tersebut.

Setidaknya dalam jangka pendek, Johannes Thimm khawatir: "Dunia akan menjadi lebih penuh kekerasan. Akan ada lebih banyak perang. Perang akan menjadi lebih brutal. Akan semakin sulit mengorganisasi kerja sama. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika pandemi berikutnya pecah. Saya tidak tahu apa yang terjadi jika krisis keuangan global berikutnya muncul." Belum lagi krisis iklim sebagai tantangan utama yang hanya dapat diatasi secara bersama-sama.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Ayu Purwaningsih

Simak juga Video: Budi Arie Sebut Kopdes Merah Putih Akan Ubah Tatanan Sosial Ekonomi Desa