.webp)
China mengecam apa yang disebutnya sebagai "sanksi sepihak yang ilegal" setelah Amerika Serikat mengumumkan langkah baru untuk menutup seluruh sumber pendapatan potensial Iran.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Senin (24/08) menyebut paket tersebut sebagai "Hari H ekonomi" bagi Teheran dan memperingatkan bahwa pihak mana pun yang menjalin hubungan ekonomi dengan Iran akan menghadapi seluruh kekuatan sanksi Washington.
China merupakan mitra dagang utama Iran sekaligus penyokong penting perekonomian Teheran, terutama melalui pembelian minyak, serta kerja sama di sektor perbankan, teknologi, dan barang penggunaan ganda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya apakah bank-bank China juga akan menjadi sasaran, Bessent menegaskan bahwa "tidak ada yang kebal terhadap sanksi AS." Namun, menjelang rencana pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping pada September, Washington juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan dagang China-Iran.
Sejumlah bank besar China masih aman
Sejauh ini, paket sanksi terbaru AS belum menyasar bank-bank besar China. Washington lebih memfokuskan langkahnya pada sekitar 60 entitas, individu, dan kapal di China daratan maupun Hong Kong yang dituduh terlibat dalam jaringan pendukung pengadaan teknologi nuklir dan rudal, operasi siber, serta perdagangan minyak yang menjadi sumber pemasukan Iran.
China membeli hingga 90 persen ekspor minyak Iran. Sebagian minyak tersebut diproses oleh kilang independen atau teapot refineries, yang kerap menggunakan perantara atau mengganti asal-usul produk untuk menghindari sanksi AS.
Pada Mei lalu, Kementerian Perdagangan China memerintahkan perusahaan domestik dan kilang-kilang independen untuk mengabaikan pembatasan AS yang menyasar sejumlah fasilitas tersebut. Menanggapi sikap Beijing, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa pembelian minyak Iran oleh China sama saja dengan "mendanai negara pendukung terorisme terbesar."
Manuver politik China di tengah ketegangan Iran
Pada Selasa (25/08), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan bahwa kerja sama antara China dan Iran "selalu dilakukan dalam kerangka hukum internasional dan tidak boleh dicampuri atau diganggu."
Beijing mempertahankan hubungan yang pragmatis dengan Teheran, sembari menggambarkan ketidakstabilan di Timur Tengah sebagai kegagalan kebijakan AS. Di saat yang sama, China berupaya menampilkan diri sebagai kekuatan global yang stabil dan bertanggung jawab serta menghindari kesan terlalu dekat dengan negara-negara yang kerap menjadi sasaran kritik Washington. Hubungan dagang yang kuat dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga mendorong Beijing untuk menjaga keseimbangan dalam berhubungan dengan para rival regional Iran.
Perkembangan di Timur Tengah dan paket sanksi terbaru AS diperkirakan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Kirgistan pada 31 Agustus hingga 1 September. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dijadwalkan menghadiri pertemuan tersebut. SCO merupakan organisasi yang berfokus pada keamanan Eurasia dan menjadi bagian dari upaya China memperkuat tatanan dunia multipolar sebagai penyeimbang pengaruh global AS.
Menurut William Yang, analis senior Asia Timur Laut di International Crisis Group, China terus memperdalam keterlibatan dan memperluas hubungan dengan negara-negara Teluk. Dalam konteks itu, Iran tetap menjadi mitra yang penting dan bermanfaat bagi Beijing, tetapi bukan mitra yang tidak bisa digantikan.
"Dalam beberapa hal, China mendapat manfaat dari keterlibatan berkelanjutan Washington dalam keamanan dan pertahanan regional, dan tidak berupaya menggantikan AS dalam hal tersebut," kata Yang kepada DW.
Apakah pengaruh AS di Timur Tengah semakin memudar?
Namun, menurut Gu Xuewu, ilmuwan politik sekaligus Direktur Pusat Studi Global Universitas Bonn, rangkaian kegagalan militer AS selama perang Iran memunculkan keraguan terhadap payung keamanan yang selama ini ditawarkan Washington dan turut mengubah lanskap strategis di Timur Tengah.
"Dengan latar belakang ini, Beijing tidak akan menyerah pada tekanan AS untuk memutuskan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Iran atau membantu AS mempertahankan kehadirannya di Timur Tengah," kata Gu kepada DW.
Sejak perang Iran pecah pada akhir Februari, Beijing secara konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik. Pekan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan strategi "pembatasan ekonomi" yang ditempuh Washington tidak akan menyelesaikan krisis dan justru berpotensi memperburuk ketegangan di Timur Tengah.
"China tidak setuju dengan perilaku agresif AS di kawasan ini, dan bahkan lebih tidak bersedia menerima upaya AS yang menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk menghalangi kerja sama antara negara-negara Arab dan Tiongkok di bidang energi, militer, sains, teknologi, dan perdagangan," ujar Gu.
Meski demikian, Gu menilai Beijing tidak berminat terlibat dalam "pertempuran menentukan" dengan AS di Timur Tengah. "Cukup dengan memprovokasi AS agar melakukan kesalahan di Timur Tengah dan membiarkannya terus melakukan kesalahan-kesalahan selanjutnya tanpa campur tangan," katanya.
Pertemuan Trump dan Xi jadi sorotan
Pada 2025, ketika AS berupaya menekan China melalui tarif dalam skala besar, Beijing merespons dengan ancaman pembatasan pasokan mineral tanah jarang. Langkah tersebut mendorong pemerintahan Donald Trump melunakkan posisinya.
Sejak itu, Trump berupaya menstabilkan hubungan dengan China, termasuk melalui pertemuan tingkat tinggi yang mendapat perhatian luas di Beijing pada Mei lalu. Presiden China Xi Jinping juga dijadwalkan berkunjung ke Washington pada September.
"Karena Beijing dan Washington sama-sama fokus mempersiapkan pertemuan puncak yang sangat dinantikan pada 24 September, saya tidak berpikir salah satu negara pun akan mengambil tindakan drastis terhadap Iran yang dapat membahayakan pertemuan tersebut," kata William Yang.
Meski demikian, Yang menilai China akan tetap mempertahankan hubungan dasarnya dengan Iran dan siap melindungi kepentingan ekonominya apabila AS mulai menjatuhkan sanksi sekunder terhadap perusahaan-perusahaan China.
Profesor Gu Xuewu mengatakan Beijing kemungkinan akan membalas jika Washington menjatuhkan sanksi kepada perusahaan atau bank-bank besar China. Namun, menurutnya, langkah tersebut tidak akan membuat China mengorbankan rencana KTT dengan AS yang telah dipersiapkan melalui negosiasi panjang.
"Kita akan melihat Tiongkok dan AS berada di jalur bentrokan terkait isu Iran, meskipun mereka terlibat dalam diskusi yang ramah selama KTT antara Xi Jinping dan Trump," kata Gu.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Levie Wardana
Editor: Ayu Purwaningsih
