Akankah Suriah Terseret Jadi Medan Konflik Israel dan Turki?

Menyusul mediasi Amerika Serikat, perwakilan Suriah dan Israel bertemu di Yordania akhir pekan lalu untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Pembicaraan itu bertujuan meredakan ketegangan akibat serangan Israel terbaru di wilayah Suriah, sekaligus mencegah permusuhan antara Israel dan Turki meluas ke Suriah.

Eskalasi ini dipicu oleh serangan Israel terhadap pangkalan udara militer Abu Duhur di Provinsi Idlib, Suriah, pada 18 Agustus. Menurut sumber-sumber Suriah, serangan itu menghantam landasan pacu dan fasilitas penyimpanan tanpa menimbulkan korban jiwa. Israel menyatakan bahwa Suriah telah melanggar, atau setidaknya mengancam akan melanggar, perjanjian keamanan sebelumnya dengan membiarkan pasukan Turki menggunakan pangkalan udara tersebut. Pemerintah Suriah dan Turki menolak tuduhan ini.

Amerika Serikat mengkritik serangan sekutunya, Israel, sebagai "eskalasi yang tidak perlu." Dalam bahasa diplomatik, ini merupakan dukungan retorika yang cukup jelas bagi Ankara dan Damaskus.

Israel memandang kehadiran militer Turki di Suriah sebagai garis merah. Namun, belum jelas apakah pengerahan semacam itu memang direncanakan dalam jangka panjang, atau bahkan apakah hal itu sudah akan terjadi saat serangan dilancarkan. Bukti mengenai hal ini tidak tersedia secara publik.

Meski demikian, sejak April 2025, kantor berita Reuters mengutip sumber-sumber anonim yang menyebut Turki telah menginspeksi setidaknya tiga pangkalan udara di Suriah sebagai lokasi penempatan pasukan dalam rangka pakta pertahanan bersama yang direncanakan. Serangan udara Israel pun sudah terjadi sejak saat itu.

Lembaga pemikir berbasis Washington, Foundation for Defense of Democracies (FDD), yang dipandang pro-Israel, membenarkan serangan itu dengan alasan: "Israel khawatir Ankara pada akhirnya bisa menggunakan kehadiran militernya di Suriah sebagai platform untuk menekan atau mengancam Israel, dan tetap waspada terhadap eratnya hubungan antara Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa dan kepemimpinan Turki."

Suriah, Turki, dan Israel berbeda soal tatanan masa depan

Bagi Bente Scheller, pakar Suriah dari Heinrich Bll Foundation yang berafiliasi dengan Partai Hijau Jerman, penjelasan itu tidak cukup.

"Belum ada bukti bahwa pasukan Turki memang seharusnya ditempatkan di sana," katanya kepada DW. Meski Israel mungkin memiliki intelijen tersendiri, serangan terbaru ini harus dilihat dalam konteks kebijakan Israel secara keseluruhan terhadap Suriah dan peran regional Turki yang kian besar, tambahnya.

Marcus Schneider, analis Timur Tengah dari Friedrich Ebert Foundation Jerman yang berafiliasi dengan Partai Sosial Demokrat (SPD) di Beirut, juga menunjukkan bahwa perebutan kekuasaan dan pengaruh tengah berlangsung di Suriah dan kawasan yang lebih luas.

"Serangan ini memunculkan pertanyaan tentang tatanan militer seperti apa yang akan terbentuk di Suriah ke depannya," katanya kepada DW. Menurutnya, Israel ingin menjaga Suriah tetap lemah, karena negara berdaulat yang mengendalikan wilayah udaranya sendiri akan membatasi kebebasan bertindak militer Israel.

"Koridor untuk serangan terhadap Iran melewati Suriah," jelas Schneider. Suriah yang berdaulat karenanya bisa menjadi hambatan strategis bagi Israel.

Pasca serangan teror Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, kekhawatiran keamanan Israel yang meningkat memang bisa dipahami, tambah Scheller. Selain itu, Israel juga mencermati dengan khawatir sebuah perkembangan yang melampaui konteks Suriah.

"Israel tidak diragukan lagi menyadari bagaimana Turki saat ini berupaya memposisikan diri sebagai hegemon regional," kata Scheller. Serangan terhadap Abu al-Duhur karenanya "jelas juga merupakan pesan untuk Turki."

Turki mendukung Presiden Suriah al-Sharaa dan berkomitmen pada Suriah yang bersatu, termasuk wilayah timur laut yang mayoritas dihuni penduduk Kurdi Suriah. Selama bertahun-tahun, Turki menyerang bekas zona otonom yang dipimpin Kurdi di sepanjang perbatasan selatannya. Pada Selasa, komandan Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi mengumumkan pembubaran resmi kelompok tersebut.

Sebuah analisis dari lembaga pemikir AS, Carnegie Foundation, menggambarkan situasi ini sebagai rivalitas strategis antara Israel dan Turki: "Timur laut juga menjadi arena utama di mana dua visi strategis yang didorong dari luar bertabrakan."

International Crisis Group pun memandang Suriah sebagai garis patahan antara Turki sebagai kekuatan regional yang bangkit dan Israel.

Hubungan Suriah yang membaik dengan AS

Hubungan Suriah yang membaik dengan AS memberikan prospek baru bagi negara itu, meski pemimpinnya, Presiden Ahmad al-Sharaa, memiliki masa lalu Islamis. Pada musim panas 2025, AS mulai mencabut sanksi secara bertahap, dan pada November tahun itu al-Sharaa diterima oleh Presiden Trump di Gedung Putih. Keduanya bertemu lagi di sela KTT NATO di Ankara pada Juli 2026. Pada awal 2026, AS menarik pasukannya dari Suriah, dan pada Senin (24/08), AS secara resmi mengeluarkan Suriah dari daftar negara sponsor terorisme.

Namun dalam kondisi saat ini, Suriah tampaknya lebih mengandalkan dirinya sendiri, termasuk dalam hubungannya dengan Turki. Bagi analis Marcus Schneider, potensi kehadiran Turki tidak bisa dibandingkan dengan kehadiran Iran di era rezim Assad.

Berbeda dari pandangan Israel, menurutnya Ankara terutama berkepentingan pada Suriah yang stabil dan pengamanan perbatasan selatannya. "Gagasan bahwa Turki, anggota NATO, akan menyerang Israel, negara bersenjata nuklir, adalah hal yang absurd," katanya. Masalah sesungguhnya, menurutnya, adalah Israel yang semakin memandang Turki sebagai lawan strategis dan menafsirkan kemampuan Turki sebagai bukti niat permusuhan.

Al-Sharaa mencari dukungan kebijakan luar negeri dari mana pun yang bisa ia temukan, kata Scheller. "Dalam beberapa bulan terakhir, Turki semakin menjadi salah satu negara tempat Damaskus mengharapkan bantuan konkret." Ini bukan hanya soal keamanan: Ankara ingin memperluas pengaruh regionalnya dan sekaligus berkepentingan menjaga stabilitas di sepanjang perbatasan bersama, tambahnya.

Siapa yang akan menentukan tatanan keamanan Suriah?

Setelah penggulingan penguasa lama Suriah Bashar Assad pada Desember 2024, Israel mendirikan zona keamanan di utara Dataran Tinggi Golan dan berulang kali menyerang target-target di Suriah. Menurut analisis Carnegie Foundation, seruan untuk zona penyangga semacam itu berakar dalam dalam pemikiran keamanan Israel. Namun niat untuk secara permanen memecah-belah Suriah demi menjaganya tetap lemah, yang terkadang dikaitkan dengan Israel oleh para analis, masih belum jelas.

Lembaga FDD berpandangan berbeda, menunjuk pada skeptisisme Israel terhadap militer Suriah yang baru dan dukungan Turki. Namun Schneider mencatat bahwa rezim baru di Suriah telah mengulurkan tangan kepada Israel sejak awal, meski berasal dari akar ideologis yang berbeda.

"Damaskus tidak menginginkan perang dengan Israel," katanya, seraya menambahkan bahwa Suriah ingin merebut kembali kedaulatannya. Justru aspirasi inilah yang berbenturan dengan kehadiran militer Israel dan garis-garis merahnya.

Suriah butuh tatanan politik yang layak

"Suriah terjepit di antara dua tetangga yang secara militer kuat dan tidak menghormati kedaulatannya maupun integritas wilayahnya," kata Scheller.

Menurutnya, hasil akhirnya kini bergantung pada kemampuan negosiasi al-Sharaa. "Bagaimana ia bisa mempertahankan kedaulatan Suriah dari dua tetangga ini dan benar-benar menentukan jalannya sendiri?" Namun kelemahan Suriah tidak hanya terletak pada inferioritas militernya. Negara ini harus lebih dulu membangun tatanan politik yang layak, tambahnya.

Ini juga menjadi titik tolak ilmuwan politik Haid Haid dalam analisisnya untuk lembaga pemikir Inggris, Chatham House: "Keberhasilan kebijakan luar negeri Suriah cukup signifikan, namun tidak bisa sendirian menjamin stabilitas. Dalam hal ini, kerentanan terbesar Suriah bukan terletak di perbatasannya, melainkan di dalamnya."

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Fika Ramadhani

Editor: Rizki Nugraha

Simak juga Video 'Sekjen PBB Mengecam Aksi Zionis Israel Duduki Pusat Pelatihan UNRWA':