Kunjungan Putin ke Kepulauan Kuril untuk Hukum Jepang Soal Ukraina

Kunjungan pertama Presiden Rusia Vladimir Putin ke salah satu pulau Kuril yang disengketakan Rusid dan Jepang di lepas ujung utara Jepang pekan lalu langsung memicu protes keras dari Tokyo.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut kunjungan tersebut "sama sekali tidak dapat diterima". Melalui unggahan di media sosial, ia kembali menegaskan bahwa pulau-pulau yang di Jepang dikenal sebagai "Wilayah Utara" merupakan "wilayah Jepang yang secara hukum dan sejarah merupakan bagian dari Jepang".

Pernyataan itu pun direspons Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan bahwa Kepulauan Kuril merupakan "bagian tak terpisahkan" dari Rusia.

Sengketa atas kepulauan tersebut telah berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II. Pasukan Soviet menguasai Kepulauan Kuril dua pekan setelah Jepang resmi menyerah pada 15 Agustus 1945. Dalam kurun setahun berikutnya, sekitar 17.300 warga Jepang yang tinggal di wilayah itu dipaksa meninggalkan pulau-pulau tersebut.

Dalam kunjungannya, Putin mengunjungi sebuah sekolah, rumah sakit, dan sejumlah fasilitas industri di Pulau Iturup, yang oleh Jepang disebut Etorofu. Kunjungan itu berlangsung hanya dua hari sebelum peringatan ke-81 menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia II.

"Ini jelas merupakan pesan untuk Jepang," kata James Brown, profesor hubungan internasional spesialis dalam urusan Rusia di kampus Temple University di Tokyo.

"Rusia merasa marah atas dukungan Jepang terhadap Ukraina dan hubungan Tokyo yang semakin erat dengan negara-negara anggota NATO di Eropa," katanya kepada DW.

"Jadi, ada keinginan yang jelas untuk menghukum Jepang," katanya. "Namun, ada juga unsur domestik di balik hal ini … karena kunjungan seperti ini dapat memicu dukungan patriotik di kalangan warga Rusia dari berbagai latar belakang politik," tambahnya.

Sengketa teritorial berkepanjangan antara Rusia dan Jepang

Pemerintah Jepang secara konsisten mempertahankan posisi bahwa Kepulauan Kuril dianeksasi secara ilegal. Sengketa wilayah ini telah lama membayangi hubungan Tokyo dan Moskow, bahkan membuat kedua negara belum pernah menandatangani perjanjian perdamaian resmi hingga kini.

Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 dan masalah ekonomi yang terjadi setelahnya sempat membuat Jepang berharap bahwa Moskow dapat diyakinkan untuk mengembalikan pulau-pulau tersebut dengan imbalan bantuan ekonomi, atau bahkan kerja sama untuk mengembangkan wilayah tersebut.

Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menjadi salah satu pemimpin yang paling aktif mendorong penyelesaian masalah ini. Ia beberapa kali bertemu langsung dengan Vladimir Putin untuk mencari titik temu terkait status kepulauan yang diperebutkan kedua negara.

Namun, semua upaya diplomasi tersebut tidak membuahkan hasil. Pada 2020, Rusia mengamandemen konstitusinya dengan memasukkan ketentuan yang melarang penyerahan wilayah Rusia kepada negara lain. Hubungan kedua negara semakin memburuk setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022.

Profesor ilmu politik Universitas Waseda, Toshimitsu Shigemura, mengatakan kepada DW bahwa perkembangan terbaru ini semakin memperkecil peluang Jepang untuk mendapatkan kembali pulau-pulau tersebut.

"Tokyo telah memanggil duta besar Rusia dan mengajukan protes diplomatik resmi, tapi sanksi terkait perang di Ukraina sudah diberlakukan, dan menurut saya akan sulit bagi Jepang untuk menambah sanksi lagi," kata Shigemura.

"Jepang masih mengimpor energi dari Rusia, dan karena situasi yang melibatkan Iran, impor itu menjadi semakin penting. Hal ini menempatkan Tokyo dalam posisi yang relatif lemah," tambahnya.

Putin menguji Jepang?

Shigemura meyakini bahwa Putin, yang kemungkinan bekerja sama dengan Cina dan Korea Utara, sedang berusaha melemahkan Perdana Menteri Jepang Takaichi karena sikap tegasnya terhadap masalah keamanan di kawasan. Ia menambahkan bahwa Putin menyadari tingkat dukungan Takaichi di dalam negeri mulai menurun dan kemungkinan menilai pemimpin Jepang itu tidak akan merespons lebih keras selain dengan protes.

Shigemura menambahkan bahwa perubahan konstitusi Rusia dan semakin kuatnya nasionalisme yang didorong propaganda pemerintah secara efektif membuat pengembalian pulau-pulau tersebut kepada Jepang menjadi "mustahil".

"Putin mungkin sedang berada dalam posisi lemah saat ini, tetapi ia bekerja sama dengan Cina dan Korea Utara untuk menantang Takaichi, yang memiliki sedikit pilihan," katanya. "Dan bahkan setelah Putin lengser, pemerintah Rusia yang baru tidak akan tertarik untuk mengembalikan pulau-pulau tersebut."

Brown setuju, dengan mengatakan bahwa meskipun beberapa "kritikus yang terlalu bersemangat" di Jepang akan melihat kepergian Putin dari Kremlin nantinya adalah sebuah peluang, siapa pun yang akhirnya memimpin Rusia setelahnya kemungkinan tidak akan mendukung kepentingan Jepang terkait wilayah tersebut.

"Hal itu tidak terjadi ketika Uni Soviet runtuh, maupun selama berbagai kesulitan ekonomi yang dialami Rusia setelahnya. Jadi, saya tidak melihat akan ada pemimpin baru Rusia yang akan bersedia mengembalikan pulau-pulau tersebut," katanya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Levie Wardana

Editor: Tezar Aditya

Tonton juga video "Putin Sambangi Pulau Sengketa, PM Jepang Berang"