.webp)
Secara resmi mereka disebut dinas intelijen. Pada hakikatnya, Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) dan Bundesnachrichtendienst (BND) adalah badan rahasia: yang satu mengintip ke dalam negeri, yang lain menatap ke luar batas. Sudah lama kedua lembaga merasa kewenangannya diikat dibanding dinas-dinas rahasia dari negeri sahabat.
CIA dan Mossad lebih tajam
Baik Central Intelligence Agency (CIA) di Amerika Serikat, Mossad di Israel, maupun badan intelijen serupa di Inggris dan Prancis, semuanya memiliki kemampuan operasional. Dinas intelijen Jerman, sebaliknya, berdasarkan hukum yang berlaku pada dasarnya hanya boleh melakukan satu hal: mengumpulkan informasi. Pemerintah kini ingin mengubah keadaan itu secepat mungkin.
Untuk meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri, kabinet Jerman pada Rabu (12/8) menyetujui rancangan undang-undang dalam rapat di Berlin. Persetujuan parlemen masih diperlukan. Masa reses musim panas Bundestag berakhir pada awal September. Namun, persetujuan itu diperkirakan hanya formalitas karena mayoritas parlemen yang terdiri atas kubu konservatif (CDU/CSU) dan Partai Sosial Demokrat (SPD) diperkirakan akan memberikan lampu hijau.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Reformasi terbesar sejak akhir Perang Dunia II
Diperkirakan pada awal 2027 era baru bagi dinas intelijen Jerman akan dimulai. Wewenang mereka akan jauh melampaui kewenangan yang berlaku sekarang. Misalnya, mereka dapat membalas serangan siber dengan melumpuhkan infrastruktur teknologi informasi milik musuh.
Jika situasi menjadi lebih berbahaya dan terjadi kondisi ketegangan atau pertahanan militer, BND dapat melakukan sabotase di luar negeri. BND, seperti halnya badan intelijen dalam negeri, juga akan memperoleh kewenangan untuk memanipulasi atau menghapus data.
Badan intelijen dalam negeri juga akan diberi kewenangan memasuki rumah tanpa izin hakim. Bahkan polisi belum diperbolehkan melakukan hal itu—mereka secara tegas membutuhkan persetujuan lembaga peradilan.
Reformasi ini, baik menurut pendukung maupun penentangnya, akan menjadi reformasi terbesar dalam sejarah Jerman sejak berakhirnya Perang Dunia II pada 1945.
Intelijen dan Polisi: Di mana batas pemisah?
Saat itu, sebagai pelajaran dari kekejaman Gestapo, polisi rahasia Nazi, Jerman membentuk pembagian kewenangan yang terpisah. Sejak itu, badan intelijen pada dasarnya bertanggung jawab mengumpulkan informasi, sedangkan polisi menangani pencegahan ancaman dan penegakan hukum. Prinsip yang dikenal sebagai kewajiban pemisahan ini kini berada di ujung tanduk.
Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt (CSU) menyebut lembaga-lembaga itu sebagai "dinas intelijen yang sesungguhnya". Ia berharap reformasi tersebut menghasilkan arsitektur keamanan yang lebih kokoh.
"Sabotase, spionase, serangan siber, dan aksi rahasia kekuatan asing membutuhkan jawaban baru," katanya. Pemerintah, menurut dia, memberikan kemampuan operasional dan kewenangan aktif kepada badan-badan tersebut agar dapat menghadapi terorisme negara modern dan kekerasan ekstremis secara efektif.
RUU bertentangan dengan konstitusi?
Dalam tugas utama mereka selama ini, yakni mengumpulkan dan menganalisis informasi, BND dan Verfassungsschutz juga akan memperoleh kewenangan baru. Di antaranya analisis data dalam jumlah besar dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI) serta pencocokan data biometrik dengan informasi di Internet. Masa penyimpanan data juga akan diperpanjang.
Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), organisasi yang memperjuangkan kebebasan sipil, menilai sebagian besar rancangan undang-undang pemerintah yang tebalnya lebih dari 700 halaman itu bertentangan dengan konstitusi. Untuk badan intelijen dalam negeri, khususnya yang bermasalah adalah kewenangan luas mengakses rekaman pengawasan video pribadi dan publik secara waktu nyata, kata pakar GFF Kai Dittmann dalam tanggapan tertulis kepada Deutsche Welle.
Risiko salah sasaran?
Menurut organisasi nirlaba yang dibiayai melalui donasi itu, hal serupa berlaku untuk pencocokan biometrik dengan gambar yang tersedia untuk publik di Internet dan penggunaan data yang dikumpulkan intelijen untuk melatih AI.
"Untuk intervensi sedalam ini, yang terutama juga dapat berdampak pada tak terhitung banyaknya orang yang tidak bersalah, tidak tersedia batas-batas yang memadai dan didefinisikan secara jelas," kritik Dittmann.
GFF juga memandang kewenangan tambahan yang direncanakan untuk BND bermasalah secara konstitusional. Badan intelijen luar negeri itu tak lagi hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga akan mencegah ancaman, beroperasi di dalam negeri, dan menjalankan operasi siber aktif.
"Dengan demikian, batas-batas konstitusional antara dinas intelijen, polisi, dan militer menjadi kabur," kata Dittmann.
Pengawasan melemah?
Gesellschaft für Freiheitsrechte juga memiliki keberatan serius terhadap rencana reformasi pengawasan dinas intelijen. Pengawasan tersebut akan dipusatkan pada Unabhängiger Kontrollrat (UK), atau Dewan Pengawasan Independen.
Pada saat yang sama, pemerintah berencana sebagian besar mencabut kewenangan Komisaris Federal untuk Perlindungan Data dan Kebebasan Informasi (BfDI) dalam mengawasi kegiatan intelijen.
Kesimpulan Dittmann: "Dinas intelijen memperoleh kekuasaan yang jauh lebih besar, sementara pengawasan dalam keadaan tertentu justru akan semakin lemah."
Clara Bünger, pakar politik dalam negeri dari Partai Kiri yang beroposisi di Bundestag, menyampaikan kekhawatiran serupa. "Karena di masa depan badan intelijen dalam banyak kasus tidak lagi wajib memberi tahu pihak yang terdampak, perlindungan hukum yang efektif tidak lagi terjamin."
Partai Kiri, kata Bünger, akan menentang perubahan negara menuju sistem otoriter. "Di Jerman, polisi rahasia tidak boleh pernah ada lagi."
Kritik dan pujian dari oposisi
Sementara itu, Partai Hijau yang juga berada di kubu oposisi memberikan pujian sekaligus kritik. Pakar intelijen partai tersebut, Konstantin von Notz, menilai reformasi itu "sangat diperlukan". Dia juga mendukung kewenangan BND yang "lebih kuat", katanya kepada kantor berita AFP.
Namun, menurut dia, kewenangan yang direncanakan untuk Verfassungsschutz akan "sulit dipadukan" dengan prinsip pemisahan kewenangan intelijen dan kepolisian.
Kekhawatiran juga disampaikan asosiasi industri Internet eco. Dalam situasi keamanan yang berubah, dinas intelijen memang membutuhkan kemampuan teknologi modern, kata anggota dewan Klaus Landefeld.
"Namun, batasnya tercapai ketika negara memiliki kepentingan untuk membiarkan celah keamanan tetap terbuka demi aksesnya sendiri. Kerentanan harus ditutup dan tidak boleh dijadikan alat untuk mengakses sistem oleh dinas intelijen."
Sementara itu, Marc Henrichmann, Ketua Komite Pengawasan Parlemen untuk dinas intelijen (PKGr), tidak melihat adanya persoalan. "Saya kira sekarang saatnya mempercayai negara sendiri, termasuk aparat keamanan sendiri," kata politikus Partai Demokrat Kristen itu dalam siniar Table Media.
Jerman, kata Henrichmann, memiliki dinas intelijen yang paling ketat pengawasannya di dunia. "Dan itu harus tetap demikian."
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid
Lihat juga Video: Friedrich Merz Terpilih Jadi Kanselir Jerman
