.webp)
Bagaimana mungkin sebuah drone berbahan peledak bisa terbang tanpa hambatan menuju Bandara Leipzig dan bersembunyi selama berjam-jam tanpa terdeteksi? Insiden ini menunjukkan bahwa sistem pertahanan drone Jerman masih jauh dari memadai.
Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt menyebut kejadian itu sebagai "skenario serangan hibrida". Dia menduga "kekuatan asing" berada di baliknya. Kecurigaan mengarah kepada Rusia, antara lain karena drone tersebut dilaporkan ditemukan di dekat pesawat angkut Antonov milik Ukraina. Saat ini, Jaksa Federal Jerman telah mengambil alih penyelidikan.
Lebih dari 1.000 penerbangan drone pada 2025
Drone yang membawa bahan peledak dan berhasil mencapai kawasan bandara menunjukkan tingkat ancaman baru. Namun, bahaya drone sebenarnya bukan hal baru. Dalam beberapa waktu terakhir, penampakan drone di atas bandara, pelabuhan, fasilitas industri, dan instalasi militer di Jerman kian sering terjadi. Pada 2025, Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman (BKA) mencatat lebih dari 1.000 penerbangan drone yang mencurigakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oktober lalu, drone melumpuhkan lalu lintas udara di München selama berjam-jam dan membuat banyak penumpang terlantar. Perlindungan terhadap drone di bandara-bandara Jerman belum memadai, kata pakar keamanan Nico Lange kepada DW. "Kami tidak memiliki jaringan sensor dan jangkauan sensor yang diperlukan untuk mendeteksi semua jenis drone, terutama drone yang terbang rendah dan bergerak lambat."
UAV DACH, salah satu asosiasi profesi penerbangan nirawak terbesar di Eropa, juga telah lama memperingatkan kelemahan pertahanan drone di Jerman. "Bahwa sebuah drone tampaknya dapat mencapai apron bandara tanpa terdeteksi dan baru ditemukan secara kebetulan menunjukkan di mana letak inti persoalannya," kata Ketua Dewan UAV DACH Gerald Wissel menanggapi insiden terbaru.
Asosiasi itu karena itu mendesak "pembentukan gambaran situasi waktu nyata untuk wilayah udara rendah serta kewajiban penandaan elektronik bagi semua pengguna wilayah udara melalui ADS-L". ADS-L merupakan sistem radio yang membuat drone di wilayah udara dapat terdeteksi secara elektronik.
Lembaga baru masalah lama
Selama bertahun-tahun, Jerman relatif lamban menangani persoalan pertahanan drone. Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt hendak memperbaikinya dengan membentuk sejumlah lembaga baru. Pada Desember, misalnya, dia mendirikan Pusat Pertahanan Drone Bersama (GDAZ) di Berlin. Di sana, informasi dari polisi federal, kepolisian negara bagian, badan intelijen, dan militer Jerman dihimpun sepanjang waktu menjadi satu gambaran situasi.
Namun, insiden di Bandara Leipzig menunjukkan bahwa institusi baru pun tidak banyak berguna jika drone berbahaya di obyek vital tidak dapat dideteksi dan dicegat.
Drone bergerak dengan kecepatan tinggi. Keputusan mengenai tindakan penanggulangan harus diambil dalam hitungan menit. Persoalan menjadi lebih rumit karena kewenangan di Jerman terbagi-bagi. Ketika sebuah drone terbang, penanganan awal berada di tangan kepolisian negara bagian. Jerman memiliki 16 badan kepolisian untuk 16 negara bagian. Kepolisian Federal baru dapat bertindak jika drone bergerak di atas bandara komersial besar atau jalur kereta api.
Kewenangan yang tak jelas hambat pertahanan
Pakar keamanan dan kubu oposisi di Bundestag telah lama menuntut pembagian kewenangan yang lebih jelas dan terpusat. "Kekacauan kewenangan dalam pertahanan drone merupakan ancaman substansial bagi keamanan dalam negeri kita," kata politikus Partai Hijau Irene Mihalic, yang juga pernah menjalani pendidikan kepolisian.
Partai Hijau, antara lain, menuntut agar Kepolisian Federal menjadi institusi utama dalam pertahanan drone. Pada Desember 2025, Kepolisian Federal membentuk unit khusus baru untuk menangani ancaman drone. Setelah insiden di Bandara Leipzig/Halle, Menteri Dalam Negeri Dobrindt ingin memperbesar unit tersebut.
Semula tersedia 130 posisi di empat lokasi. Ke depan, jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 300 personel di delapan lokasi agar "dapat hadir di lapangan dengan cepat dan fleksibel ketika dibutuhkan", menurut Kementerian Dalam Negeri.
Siapa yang berhak tembak jatuh drone di Jerman?
Seperti yang kerap terjadi setelah peristiwa dramatis, seruan untuk melibatkan militer kembali terdengar. Perdana Menteri Negara Bagian Schleswig-Holstein Daniel Günther, misalnya, meminta Bundeswehr dikerahkan untuk menghadapi drone di bandara.
Tapi Kementerian Pertahanan menolak tututannya itu. Salah satu alasannya adalah ketentuan hukum yang berlaku, yang menetapkan polisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri Jerman.
Alasan lainnya, kata juru bicara kementerian, melindungi instalasi militer sendiri dengan "puluhan ribu kilometer pagar" saja sudah merupakan tantangan. Menambah tugas melindungi infrastruktur sipil sepanjang waktu "akan menciptakan rasa aman semu yang tidak mungkin kita capai".
Dalam keadaan darurat, polisi memang dapat meminta bantuan Bundeswehr untuk menangkal drone. Untuk memberikan kepastian hukum, Undang-Undang Keamanan Penerbangan direvisi pada Maret. Untuk pertama kalinya, aturan itu memungkinkan Bundeswehr menembak jatuh drone di luar instalasi militer mereka sendiri. Namun, hal tersebut hanya diperbolehkan jika tindakan itu dapat mencegah "kecelakaan yang sangat serius".
Bandara Masih Belum Cukup Terlindungi
Kesiapan teknologi untuk menghadapi drone juga masih jauh dari memadai. "Di bandara, banyak diumumkan bahwa sistem pertahanan drone akan ditempatkan. Kenyataannya, itu lebih merupakan sistem deteksi. Sampai sekarang, sistem tersebut belum mencegat satu pun drone, dan di sejumlah bandara bahkan belum tersedia," kata Manuel Atug kepada DW. Atug merupakan juru bicara Kelompok Kerja Infrastruktur Kritis, sebuah kelompok independen.
Serikat Polisi Jerman (GdP) juga mengeluhkan minimnya sumber daya untuk pertahanan drone. "Stasiun kereta yang tidak aman, bandara yang tidak aman, dan polisi yang harus memohon anggaran, perubahan undang-undang, serta teknologi pertahanan tercanggih dalam skala besar sungguh sulit dipahami," kata Ketua Federal GdP Jochen Kopelke.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri mengatakan bandara-bandara besar secara bertahap akan dilengkapi teknologi pertahanan drone. "Kepolisian Federal sudah membeli sejumlah perangkat. Delapan bandara besar menjadi prioritas: Frankfurt am Main, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart, dan Leipzig/Halle."
Menurut rencana, hingga akhir tahun seluruh bandara tersebut akan memiliki perangkat pertahanan drone bergerak.
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid
