.webp)
Sulit untuk mengetahui janji mana dari para politisi Jerman yang paling diandalkan oleh "staf lokal", yakni istilah yang merujuk pada warga Afganistan yang membantu upaya Jerman di negara tersebut.
Salah satunya mungkin janji dari Menteri Luar Negeri saat itu, Heiko Maas, yang pada 26 Agustus 2021, kira-kira 11 hari setelah Taliban mengambil alih kekuasaan, mengatakan "pekerjaan kami akan terus berlanjut hingga semua orang yang menjadi tanggung jawab kami di Afganistan berada dalam keadaan aman."
Hingga Juni 2026, lebih dari 37.000 warga Afganistan tiba di Jerman sejak Taliban kembali berkuasa. Mereka adalah orang-orang yang bekerja bersama angkatan bersenjata Bundeswehr Jerman atau program bantuan Jerman, beserta kerabat mereka. Jumlah tersebut juga mencakup orang-orang yang berada dalam risiko tinggi, misalnya, aktivis dan jurnalis yang memperjuangkan hak asasi manusia dan menentang Taliban.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi Ahmad Samid, seorang teknisi audio di Bundeswehr, pemerintah Jerman telah menepati janjinya. Namun, bagi Javad Niazi, yang bekerja di Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, hal itu tidak terjadi. Dia masih terjebak di Kota Peshawar, Pakistan. Saat bercerita, keduanya menggunakan nama samaran karena masih takut pada Taliban serta dampak buruk yang mungkin akan menimpa dirinya serta keluarga mereka.
Ratusan warga Afganistan masih menanti
Samid bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel di kota besar di Jerman dan mengatakan kepada DW dalam bahasa Jerman yang sangat lancar.
"Saya sangat berterima kasih kepada Jerman. Namun, jika seseorang berkata, 'Saya akan membantu Anda,' maka janji itu harus ditepati. Orang harus menepati janji."
Pada Agustus 2026, lima tahun setelah Taliban dengan cepat merebut kembali kekuasaan di Afganistan, tampaknya Jerman tidak lagi ingin mengingat janji-janji besar yang pernah dibuatnya.
Dalam kasus Javad Niazi, ia merasa Jerman mengingkari janjinya. Dia berada dalam situasi yang sama dengan 600 warga Afganistan lainnya yang bertahan dengan putus asa di Peshawar dan Kabul, di mana mereka terus berharap agar bisa berangkat ke Jerman. Kepada DW, dia dan keluarganya mengatakan merasa terjebak dalam sangkar kecil.
Tabungan mereka telah habis, dia tidak memiliki izin tinggal di Pakistan dan tidak bisa meninggalkan tempat tinggal sementara karena takut pada pasukan keamanan Pakistan, yang setiap hari menangkap dan mendeportasi warga Afganistan.
"Anak laki-laki saya yang berusia 14 tahun pergi berbelanja saat hari mulai gelap di sini. Kami tidak bisa pergi ke pasar, taman, atau rumah sakit mana pun, anak-anak saya tidak bisa bersekolah. Ini merupakan beban yang sangat berat bagi kami. Kami tidak pernah menyangka bahwa negara seperti Jerman akan menarik kembali keputusannya, ini sungguh tak bisa dipercaya."
Pemerintahan baru tolak rekrut staf lokal
Pemerintahan baru Jerman di bawah Friedrich Merz yang terdiri dari koalisi blok konservatif Partai CDU/CSU serta Partai SPD dengan haluan tengah-kiri telah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan program-program pemindahan warga Afghanistan ke Jerman sejak Mei 2025. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Javad Niazi.
Setengah tahun kemudian, mereka yang merasa ditinggalkan pemerintah Jerman mengajukan permohonan bantuan langsung kepada kanselir melalui surat dua halaman yang memohon pertolongan. "Kami ingin dan perlu melarikan diri dari kekuasaan Taliban demi bertahan hidup. Kami tidak bisa kembali ke Afganistan. Kebanyakan dari kami, hal itu akan berakhir dengan cara yang kejam dan brutal," tulis mereka.
Namun, pemerintah Merz tetap teguh pada pendiriannya. Di saat yang sama, pemerintahan tersebut juga bekerja sama dengan Taliban "di level teknis" lewat misi perwakilan diplomatik Afganistan di Jerman untuk memulangkan warga yang diduga telah melakukan aktivitas kriminal di wilayah federal Jerman. Kemudian baru-baru ini, Jerman juga mendeportasi orang pertama dari Afganistan yang tidak memiliki catatan kriminal.
Menteri Luar Negeri Jerman Alexander Dobrindt menawarkan uang kepada para pengungsi Afganistan yang sedang menunggu sebagai imbalan agar mereka membatalkan keberangkatan ke Jerman. Pembayaran satu kali sebesar hingga €2.500 (sekitar Rp51 juta) sebelum keberangkatan, hingga €10.000 (sekitar Rp205 juta) untuk kembali ke Afganistan atau negara ketiga, ditambah perawatan medis, makan, dan akomodasi selama beberapa bulan. Sejauh ini, 300 orang telah menerima tawaran ini, sehingga mereka melepaskan harapan akan masa depan di Jerman.
Nasib staf lokal di tangan pengadilan Jerman
Sejak saat itu, masalah masa depan 600 warga Afganistan yang sedang menunggu tersebut diatur khusus melalui sistem peradilan. Pada Juli 2026, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman mengeluarkan putusan sepihak yang mencabut program penerimaan bagi warga Afganistan, yang berisiko melanggar larangan konstitusional terhadap tindakan sewenang-wenang. Kasus spesifik dan kepentingan individu setiap orang harus dipertimbangkan.
Menanggapi pertanyaan dari DW, Kementerian Dalam Negeri Jerman tetap berpendapat bahwa pihaknya berada di pihak yang benar. "Mahkamah Konstitusi Federal pada dasarnya sejalan dengan argumen Pemerintah Federal bahwa pernyataan terkait penerimaan dapat dicabut jika kepentingan politik berubah. Namun, Mahkamah Konstitusi Federal juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri untuk mempertimbangkan keadaan individu orang-orang yang terdampak saat mengambil keputusan semacam itu."
Menurut Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Konstitusi Federal memberikan keleluasaan yang luas bagi pengambilan keputusan politik dalam menentukan penerimaan warga negara asing.
Lembaga bantuan Jerman terus beri dukungan
Bagi Javad Niazi, kekhawatiran akan masa depan dirinya dan keluarganya masih terus berlanjut. Dia mungkin sudah menyerah sejak lama jika bukan karena dukungan dari organisasi Kabul-Luftbrücke. Ketika terjadi kekacauan di Bandara Kabul lima tahun lalu, organisasi non-pemerintah asal Jerman ini menyewa pesawat carter untuk mengevakuasi 18 orang keluar dari Afganistan. Sejak saat itu, organisasi tersebut telah menyelamatkan 4.424 orang dari Taliban, sebagian besar melalui jalur darat ke Pakistan.
Eva Beyer, yang pernah bekerja sebagai pembuat film di Afganistan, mengenang awal mula organisasi tersebut pada tahun 2021 kepada DW. "Kami menyewa pesawat ini, terbang ke Kabul dan berhasil mengevakuasi beberapa orang. Lalu kami menyadari, sebenarnya pekerjaan ini baru saja dimulai. Sejak awal 2022 , saat itu saya berada di Pakistan, di sana saya mengorganisir transportasi darat di sisi Pakistan, menjemput orang-orang di perbatasan, dan merawat mereka di Islamabad. Apa yang semula direncanakan berlangsung 4 minggu kini telah menjadi 5 tahun."
Belakangan ini, Kabul-Luftbrücke lebih berfokus dalam pemberian bantuan hukum dan dukungan kepada warga Afganistan. Upaya ini membuahkan hasil. Mereka telah memenangkan lebih dari 200 gugatan hukum dan sebagai hasilnya, 1.018 orang telah dapat berangkat ke Jerman sejak 1 September 2025.
"Sekitar 75% dari orang-orang yang kini masih menunggu adalah perempuan dan anak-anak. Artinya, bagi semua perempuan dan anak-anak ini, yang tidak bersekolah, yang tidak lagi dapat membangun kehidupan mandiri atau mengejar karier, jalan menuju masa depan yang aman telah terhalang," kata Beyer.
Dia mendesak agar orang-orang yang telah lolos semua pemeriksaan keamanan dapat segera mendapatkan visa. "Ada juga orang-orang yang sudah memiliki visa di paspor mereka dan mereka yang visanya sudah diterbitkan, tetapi pada menit-menit terakhir tidak bisa naik pesawat karena penerbangannya dibatalkan."
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman
Diadaptasi dari bahasa Inggris oleh Muhammad Hanafi
Editor: Adelia Dinda Sani & Ayu Purwaningsih
