Pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan pekan ini di Yordania mengindikasikan apa yang mungkin terjadi selanjutnya.
Pelanggaran Israel terhadap salah satu situs paling suci dalam Islam, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, dapat memicu "konflik agama dengan dampak yang menjalar melampaui kawasan serta mengancam perdamaian dan keamanan regional maupun internasional". Demikian pernyataan para menteri luar negeri dari 10 negara anggota Liga Arab seusai pertemuan darurat di Amman, Yordania, Rabu lalu. Pernyataan itu juga ditandatangani menteri luar negeri Indonesia, Pakistan, Turki, dan Malaysia.
Menteri Luar Negeri Yordania menyerukan pertemuan tersebut karena semakin banyak bukti bahwa pemerintah Israel diam-diam mengubah kesepakatan yang telah berlaku selama puluhan tahun. Kesepakatan itu dimaksudkan untuk menjaga perdamaian antarkomunitas di kompleks Masjid Al-Aqsa, kawasan yang sangat penting bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen.
"Kami memperingatkan bahwa mengutak-atik status quo ... dapat memicu konflik agama yang gaungnya akan melampaui Palestina dan Yordania hingga ke seluruh dunia Islam," kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi kepada surat kabar Inggris, The Guardian, sebelum pertemuan.
Kementerian Luar Negeri Israel menanggapi dengan mengatakan pernyataan tersebut tidak akurat. Menurut mereka, Yerusalem "tak pernah lebih terbuka dan mudah diakses oleh umat dari semua agama" seperti sekarang.
Mengapa Al-Aqsa begitu penting?
Al-Aqsa dianggap sebagai tempat paling suci ketiga dalam Islam, setelah Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Kompleks ini, yang juga dikenal sebagai Temple Mount, merupakan situs tersuci dalam agama Yahudi—dua Bait Suci Yahudi diyakini pernah berdiri di sana. Tempat itu juga penting bagi umat Kristen karena kaitannya dengan kehidupan Yesus Kristus sebagaimana tercatat dalam Alkitab.
Al-Aqsa memiliki bobot politik yang besar. Bagi banyak orang, masjid itu merupakan perwujudan identitas Palestina sekaligus titik panas di sebuah kota yang diinginkan sebagai ibu kota negara Palestina kelak.
Karena arti penting situs tersebut, ketika Israel pertama kali menduduki Yerusalem Timur pada 1967, pemerintah Israel menilai kepentingan keamanan nasional mengharuskan umat Islam tetap diperbolehkan beribadah di sana. Orang Yahudi hanya boleh berkunjung dan tidak diperkenankan berdoa di dalam kompleks. Sebagai gantinya, pengunjung Yahudi menjalankan ritual keagamaan di tembok di bawah kompleks masjid, yang dikenal sebagai Tembok Barat atau Tembok Ratapan.
Yordania juga diperbolehkan mempertahankan perwalian atas situs tersebut yang telah berlangsung selama satu abad. Hingga kini masjid dikelola lembaga keagamaan yang disebut Waqaf Islam, yang dibiayai Yordania sekitar US$ 20 juta atau €17 juta per tahun. Otoritas Israel tetap bertanggung jawab atas keamanan di sana.
Kesepakatan rapuh ini dikenal sebagai "status quo". Namun, sejumlah laporan terbaru menunjukkan keadaan tersebut mulai berubah.
Warga Yerusalem mengatakan puluhan pejabat masjid yang dipekerjakan Yordania telah dilarang memasuki Al-Aqsa sepanjang tahun ini.
Jumlah jemaah Muslim juga turun hingga separuh sepanjang 2025, menurut pemantau yang berbasis di Yerusalem. Sebaliknya, semakin banyak jemaah Yahudi yang diperbolehkan masuk dan semakin terang-terangan menjalankan ritual keagamaan—sesuatu yang selama puluhan tahun dilarang, termasuk oleh otoritas keagamaan Yahudi sendiri. The Times of Israel melaporkan pada Januari bahwa polisi untuk pertama kalinya secara terbuka mengizinkan pengunjung Yahudi membawa lembaran doa ke dalam kompleks.
Pada Juni, muncul pula laporan mengenai rencana Israel-Amerika Serikat untuk mengubah kawasan masjid menjadi "pusat multikeagamaan". Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio kemudian membantah mengetahui adanya rencana tersebut.
Mengapa terjadi sekarang?
Ini bukan kali pertama pemerintah negara-negara mayoritas Muslim dan para aktivis di Yerusalem mengeluarkan peringatan semacam itu.
Selama puluhan tahun, kelompok-kelompok Yahudi garis keras, yang kerap disebut gerakan Temple Mount, menuntut hak untuk berdoa di situs tersebut. Kelompok paling ekstrem bahkan menginginkan masjid dihancurkan dan sebuah Bait Suci Yahudi baru dibangun di sana.
Pada awalnya, kelompok-kelompok itu sebagian besar diabaikan, tulis pengacara yang berbasis di Yerusalem, Daniel Seidemann, pada 2025. Seidemann adalah pendiri Terrestrial Jerusalem, organisasi yang memantau perkembangan di kota tersebut. Namun, menurut dia, "kelompok garis keras" itu kini telah bergerak ke arus utama politik.
"Seiring waktu, gerakan Temple Mount, yang didukung lebih dari 100 rabi yang terkait dengan gerakan pemukim di Tepi Barat, menjadi semakin terlihat, semakin lantang, dan semakin provokatif," kata Seidemann.
"Krisis ini telah dipersiapkan selama puluhan tahun," kata Omar Rahman, peneliti di Middle East Council on Global Affairs. "Upaya kelompok ekstremis agama untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa sudah ada setidaknya sejak 1980-an, ketika sejumlah rencana untuk melakukan hal itu terbongkar. Namun kelompok-kelompok dan ideologi tersebut kini memperoleh representasi yang lebih besar di Knesset, parlemen Israel."
Laporan Ir Amim Association pada Oktober 2025, organisasi yang berfokus pada isu Israel-Palestina di Yerusalem, menemukan bahwa para politikus—termasuk dari partai Likud yang berhaluan nasional-konservatif dan dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu—kerap melanggar aturan mengenai status quo Al-Aqsa, tetapi tidak pernah menghadapi konsekuensi dari otoritas.
"Dalam praktiknya, Netanyahu membiarkan dan menormalisasi pelanggaran serius terhadap status quo," tulis organisasi itu. Namun Netanyahu "terus menyatakan bahwa pemerintahnya tetap berkomitmen pada status quo dan tidak ada yang berubah."
Apa yang terjadi jika status quo Al-Aqsa terus terkikis?
"Akan sangat tidak bijaksana membuat prediksi apa pun," kata Joost Hiltermann, penasihat khusus untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di lembaga pemikir Crisis Group, kepada DW.
Namun Hiltermann mengatakan penting untuk memahami bahwa "meskipun nasib Yerusalem sebagai sebuah kota mungkin menjadi perhatian utama Palestina, nasib situs-situs suci Islam di Yerusalem merupakan kepedulian yang terus melekat bagi umat Islam di seluruh dunia. Bukan hanya dunia Arab, tetapi juga negara-negara Muslim terbesar seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Karena itu, setiap upaya Israel mengubah status quo akan menghadapi reaksi global."
Perubahan di masa lalu telah memicu kekerasan. Pada 2000, Ariel Sharon, yang saat itu merupakan pemimpin oposisi sayap kanan Israel, mengunjungi Al-Aqsa. Peristiwa itu dipandang sebagai salah satu pemicu pemberontakan Palestina yang dikenal sebagai Intifada Kedua. Pada 2017, ketika otoritas Israel memasang kamera dan detektor logam di situs tersebut, pecah demonstrasi yang menewaskan sejumlah orang.
UNESCO telah menetapkan Kota Tua Yerusalem, termasuk Temple Mount, sebagai situs Warisan Dunia. Karena itu, menurut para pengamat, setiap perubahan di kawasan tersebut dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum internasional.
Salah satu kemungkinan jika pelanggaran terhadap status quo terus berlanjut adalah pecahnya demonstrasi besar-besaran di negara-negara mayoritas Muslim.
"Pemerintah negara-negara Arab akan enggan terlibat dalam konfrontasi apa pun dengan Israel, tetapi rakyat mereka akan murka," kata Hiltermann. "Pemerintah harus mengelola kemarahan itu. Mereka akan berusaha melakukannya dengan melancarkan kritik keras terhadap Israel tanpa diikuti tindakan apa pun—mereka sudah sangat piawai melakukan itu. Hal yang sama akan terjadi di Indonesia dan negara-negara lain. Namun, semuanya mungkin kesulitan mengendalikan kemarahan di dalam negeri."
Menurut Rahman, konsekuensi pelanggaran Israel selanjutnya akan bergantung pada seberapa jauh perubahan terjadi di Al-Aqsa.
"Ini akan memicu reaksi yang cukup signifikan, tetapi skalanya sulit diperkirakan," ujarnya. "Bisa memicu perang agama yang katastrofik, atau mungkin hanya menghasilkan reaksi diplomatik. Bisa pula sekadar menambah timbunan kekecewaan terhadap Israel."
Karena arti penting Al-Aqsa bagi umat Islam, sejumlah negara juga mungkin kesulitan menahan gelombang sentimen anti-Israel, meski sebenarnya ingin melakukannya. Negara seperti Maroko dan Uni Emirat Arab, misalnya, yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, bisa merasa terpaksa membatalkan hubungan tersebut.
Karena Al-Aqsa juga sangat penting bagi identitas Palestina, kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza kerap menyatakan bahwa mereka membela masjid tersebut. Kelompok-kelompok ekstremis berlatar belakang Islamis juga menggunakan isu pembelaan Al-Aqsa untuk merekrut anggota.
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid
Lihat juga Video Masjid Al Aqsa yang Kembali Dibuka Usai Ditutup Israel Sebulan Lebih
(ita/ita)