Jepang Perkuat Militer, Penyintas Bom Atom Beri Peringatan

Pada peringatan 81 tahun pengeboman atom Hiroshima, para penyintas dan aktivis mengatakan kepada DW bahwa penguatan militer Jepang berisiko mengikis komitmen negara itu terhadap pasifisme.

Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat (AS) menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada hari-hari terakhir Perang Dunia II. Ledakan tersebut menewaskan hampir 80.000 orang. Tiga hari kemudian, bom atom dijatuhkan di Nagasaki.

"Jepang mengadopsi konstitusi pasifis sebagai refleksi atas Perang Dunia II," kata Masako Wada, Wakil Sekretaris Jenderal Nihon Hidankyo atau Konfederasi Organisasi Korban Bom Atom dan Hidrogen Jepang.

Menurut Wada, yang selamat dari pengeboman Nagasaki saat masih berusia satu tahun, Jepang memperoleh kepercayaan masyarakat internasional sebagai negara yang berjanji tidak akan pernah lagi berperang.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir Jepang meningkatkan anggaran pertahanan, melonggarkan pembatasan ekspor senjata, dan memperluas peran militernya dengan alasan meningkatnya risiko dari China, Korea Utara, dan Rusia.

"Pemerintahan saat ini sedang menghancurkan kepercayaan itu," kata Wada kepada DW, merujuk pada langkah-langkah Jepang yang dinilainya menjauh dari puluhan tahun kebijakan pasifisme pascaperang.

Masashi Ieshima, penyintas Hiroshima yang kini berusia 84 tahun dan selamat dari ledakan saat berumur tiga tahun, berpendapat bahwa peningkatan kekuatan militer Jepang saat ini tidak berbeda dengan menciptakan kembali perlombaan senjata yang pernah membawa negara tersebut menuju Perang Dunia II.

Peringatan dari para penyintas

Saat ledakan terjadi, Ieshima sedang bermain di pintu masuk rumahnya yang berjarak sekitar dua kilometer dari pusat ledakan. Ledakan itu menghancurkan seluruh jendela rumah dan pecahan kacanya mengenai sang ibu.

Tujuh puluh tahun kemudian, ia menjalani operasi kanker tiroid yang secara resmi diakui sebagai penyakit terkait bom atom. Ayahnya, yang juga terpapar radiasi akibat pengeboman Hiroshima, meninggal karena kanker laring.

"Saya sangat geram melihat Jepang membenarkan penguatan militernya dan pelonggaran pembatasan ekspor senjata dengan alasan kemungkinan terjadinya konflik di Taiwan," kata Ieshima, yang menjabat sebagai Ketua Toyukai, organisasi afiliasi Nihon Hidankyo di Tokyo.

"Jika Jepang terus menempuh jalan ini, hal itu dapat mengarah pada perang. Dan jika perang lain pecah, saya percaya itu akan menjadi perang nuklir."

Usia rata-rata para penyintas bom atom Jepang atau hibakusha kini hampir mencapai 87 tahun. Mereka menghadapi tantangan mendesak untuk mewariskan kesaksian dan pesan perdamaian kepada generasi yang lebih muda, termasuk anak, cucu, dan para pendukung mereka.

Takako Nakamura, penyintas bom atom generasi kedua dari Nagasaki, mulai aktif menyampaikan kesaksian keluarganya sejak Februari 2026 setelah pensiun dari pekerjaannya.

"Orang-orang terbunuh tanpa meninggalkan jejak, bahkan tulang-belulang mereka pun tidak tersisa. Itulah hakikat sebenarnya dari bom atom," kata perempuan berusia 73 tahun itu kepada DW.

Wada mengajak masyarakat dunia untuk menyadari bahwa bahaya senjata nuklir bukanlah sesuatu yang hanya ada di masa lalu, melainkan ancaman yang masih ada hingga saat ini.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan rasa kasihan bagi para penyintas, melainkan empati.

"Saya ingin orang-orang memandangnya sebagai persoalan mereka sendiri."

Jepang dorong penguatan militer, prinsip nonnuklir berisiko terancam

Pada Selasa (04/08), Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan negara itu perlu memperkuat militernya dengan "rasa urgensi dan krisis" karena penilaian terbaru pemerintah kembali menyoroti meningkatnya risiko dari China, Korea Utara, dan Rusia. Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita AFP.

Dalam pengantar buku putih pertahanan tahunan terbaru Jepang, Koizumi menulis bahwa Jepang perlu semakin memperkuat dan mentransformasikan kemampuan pertahanannya dengan tingkat urgensi dan kewaspadaan yang lebih besar daripada sebelumnya.

Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan kepada DW bahwa penguatan kemampuan pertahanan diperlukan untuk meningkatkan daya tangkal sambil tetap mempertahankan kebijakan yang berorientasi murni pada pertahanan.

Pihak kementerian mengacu pada kondisi keamanan yang semakin berat, termasuk ekspansi militer China dan aktivitasnya di Laut China Timur, Laut China Selatan, serta di sekitar Taiwan.

Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri pada Oktober 2025, Sanae Takaichi memperkenalkan berbagai langkah untuk memperkuat kemampuan pertahanan Jepang.

Pada April 2026, pemerintahnya juga melonggarkan pembatasan ekspor senjata sehingga memungkinkan ekspor senjata mematikan.

Pemerintah Jepang saat ini juga tengah mempertimbangkan revisi terhadap komitmen lama negara tersebut terhadap tiga prinsip nonnuklir, yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.

Pada November 2025, Takaichi menyatakan bahwa serangan militer China terhadap Taiwan dapat dianggap sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" Jepang, yang berpotensi memungkinkan Tokyo menggunakan hak hukumnya untuk melakukan pertahanan diri kolektif.

Namun, Koichi Nakano, profesor ilmu politik di Universitas Sophia, Tokyo, mengatakan bahwa argumen bahwa Jepang perlu memperkuat militernya karena kemungkinan invasi China terhadap Jepang atau Taiwan tidak cukup meyakinkan bagi masyarakat Jepang.

Dalam keterangannya kepada DW, Nakano mengatakan aktivitas militer China, termasuk ekspansi maritimnya, masih terbatas jika dibandingkan dengan perang Rusia di Ukraina dan serangan Amerika Serikat terhadap Iran.

"Jepang sedang diarahkan secara terampil ke dalam narasi bahwa negara ini harus sejalan dengan Eropa dan Amerika Serikat untuk menghadapi apa yang disebut sebagai negara-negara pembangkang seperti China, Korea Utara, dan Rusia," katanya.

"Jepang harus secara bertanggung jawab mengupayakan perlucutan senjata dan membangun dialog. Jepang harus berhenti mendemonisasi China dan mengakuinya sebagai negara yang memungkinkan untuk menjalin dialog yang bermakna."

Anak muda Jepang turun ke jalan dalam aksi protes antiperang

Sementara itu, sekitar 27.000 orang berkumpul di luar gedung parlemen Jepang di Tokyo pada 10 Juli. Mereka membawa plakat bergambar berwarna dengan pesan seperti "Tidak untuk Perang" dan melambaikan tongkat cahaya di tengah kegelapan.

Reina Tashiro, 36 tahun, anggota organisasi sipil We Want Our Future, mengatakan kepada DW bahwa mereka berupaya memudahkan masyarakat untuk mengambil langkah pertama dan ikut serta dalam aksi protes.

"Ini berbeda dari citra tradisional demonstrasi, ketika orang mengepalkan tangan dan meneriakkan slogan," katanya. "Aksi protes kami bahkan mungkin terlihat modis."

Nahoko Hishiyama, yang telah aktif dalam gerakan sipil selama 24 tahun sejak usia 13 tahun dan kini menjabat sebagai wakil ketua kelompok aktivis lainnya, mengatakan bahwa aksi-aksi protes belakangan ini semakin banyak dipimpin oleh orang-orang berusia 20 hingga 40 tahun. Ia juga melihat semakin banyak perempuan yang terlibat.

"Perempuan Jepang sering dikatakan terlalu memikirkan bagaimana mereka dipandang oleh orang lain. Namun, dalam aktivisme, hal itu telah diubah menjadi sebuah kekuatan, yakni memikirkan bagaimana menyampaikan pesan kami dengan cara yang dapat diterima dan beresonansi dengan masyarakat."

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Levie Wardana

Editor: Muhammad Hanafi