Hamas Bubarkan Pemerintahan Gaza, Apa Alasannya?

Awal pekan ini, kelompok militan Hamas yang menguasai Jalur Gaza mengumumkan bahwa mereka akan membubarkan pemerintahan dan menyerahkan kewenangan administratif yang dikelola setelah hampir dua dekade.

Hamas menyebut bahwa langkah ini dimaksudkan untuk membuka akses bagi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Rencananya, NCAG akan mengambil alih administrasi sipil di Gaza sebagai bagian dari rencana perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat (AS), Oktober 2025 lalu.

Namun, masih menjadi perdebatan apakah pengumuman tersebut benar-benar menandai titik balik politik atau hanya sekadar simbolis. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar langsung bereaksi dengan skeptis, menyatakan bahwa selama Hamas masih memegang senjata, pemerintah sipil mana pun akan bertindak mengikuti arahan Hamas.

Saar juga menegaskan kembali bahwa pelucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Jalur Gaza tetap menjadi prasyarat bagi restrukturisasi politik.

Bukan sekadar simbolisme, bukan juga penyerahan kekuasaan

Banyak pengamat memandang langkah ini bukan sekadar simbolisme dan bukan juga penyerahan kekuasaan yang sesungguhnya, melainkan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali proses politik yang mandek selama berbulan-bulan, tanpa terlebih dahulu berkomitmen pada pelucutan senjata.

Pada Oktober 2025, rencana perdamaian AS telah menguraikan pembentukan pemerintahan baru yang terdiri dari teknokrat independen. NCAG, sebuah badan transisi yang terdiri dari para ahli Palestina dan diawasi oleh Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Donald Trump mulai beroperasi pada Januari 2026. Namun, para anggotanya masih berada di Kairo, Mesir, menunggu izin untuk masuk ke Gaza.

Simon Wolfgang Fuchs, seorang pakar studi Islam yang mengajar di Universitas Hebrew Yerusalem, mengatakan bahwa yang menjadi penentu bukanlah pembubaran resmi pemerintahan Hamas, melainkan pesan politik di baliknya.

"Dengan langkah yang lebih berhati-hati, Hamas ingin mengirimkan sinyal bahwa kelompok tersebut tidak dapat disalahkan atas proses politik yang mandek," kata Fuchs kepada DW.

Berbeda dengan sebelumnya, Hamas menahan diri dari tindakan permusuhan dan berusaha menyampaikan kesan bahwa mereka mematuhi rencana perdamaian yang dimediasi AS serta bersiap mengambil langkah konkret.

Memulai proses transisi di Gaza

Berdasarkan rencana perdamaian tersebut, pemerintahan transisi seharusnya sudah mulai bekerja dan Israel seharusnya sudah secara bertahap menarik pasukannya dari Jalur Gaza.

"Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya," kata Fuchs.

Israel kini menduduki area yang lebih luas di Jalur Gaza dibandingkan beberapa bulan lalu. Itulah sebabnya Fuchs memandang pernyataan Hamas sebagai upaya "untuk keluar dari kebuntuan dan menggerakkan kembali proses politik."

Lembaga think tank The Washington Institute mencatat bahwa penyerahan administrasi sipil kepada pemerintahan transisi teknokratis telah menjadi bagian dari rencana perdamaian AS sejak Februari 2026.

Minggu ini, surat kabar Inggris The Guardian mengutip pernyataan para pakar Timur Tengah Max Rodenbeck dan Muhammad Shehada yang menyatakan bahwa Hamas ingin menghilangkan alasan Israel yang menyebut bahwa rekonstruksi gagal akibat pemerintahan Hamas, sekaligus meningkatkan tekanan politik terhadap Israel dan AS. Menurut mereka, isu saat ini bukan lagi soal siapa yang memerintah Gaza, melainkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memulai rekonstruksi Gaza.

Namun tetap ada keraguan besar. Meskipun Hamas telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan administrasi sipil, mereka belum menyerahkan senjatanya. Berbagai analisis mengidentifikasi hal ini sebagai titik perselisihan yang sesungguhnya.

Berdasarkan think tank Security Council Report yang memberikan konsultasi kepada Dewan Keamanan PBB, laporan Dewan Perdamaian menyerukan peta jalan 15 poin di mana Hamas akan melepaskan semua fungsi militer, kepolisian, dan administratif, serta pemerintahan transisi akan sepenuhnya dijalankan oleh badan teknokrat.

Menurut peta jalan yang disusun oleh Dewan Perdamaian, pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel secara bertahap harus berjalan secara paralel. Laporan Dewan Keamanan menekankan bahwa langkah-langkah yang saling terkait ini sejauh ini terhenti, sehingga menghambat proses transisi.

Konflik Israel-Hamas belum selesai

Fuchs juga menganggap isu militer sebagai ujian penentu yang krusial. Di satu sisi, terdapat indikasi bahwa Washington saat ini ingin memprioritaskan pembentukan pemerintahan sipil daripada pelucutan senjata Hamas secara segera. Di sisi lain, hal inilah yang justru menjelaskan rasa skeptis yang dimiliki Israel.

"Ada kekhawatiran bahwa meskipun Hamas ingin membahas struktur sipil, mereka menunda pertanyaan persoalan militer tanpa batas waktu," kata Fuchs.

Selain itu, serah terima kekuasaan yang diumumkan sejauh ini nyaris tidak memiliki konsekuensi praktis. Para anggota pemerintahan transisi tetap berada di luar Jalur Gaza, terdapat kekurangan dana, personel serta pasukan keamanan, dan pasukan stabilisasi internasional sejauh ini hanya ada di atas kertas. Kementerian-kementerian akan melanjutkan tugasnya untuk sementara waktu.

"Saat ini, pembubaran pemerintahan tersebut pada dasarnya bersifat simbolis," kata Fuchs. "Itulah sebabnya, untuk saat ini, segalanya tetap sama."

Surat kabar Israel Jerusalem Post menunjukkan skenario lain yang mungkin terjadi: Hamas dapat membubarkan pemerintahannya dan mundur dari tanggung jawab langsung, sambil tetap mempertahankan pengaruhnya di balik layar. Para penulis surat kabar tersebut bertanya-tanya apakah organisasi tersebut benar-benar melepaskan kekuasaan atau sekadar mengubah perannya.

Masih perlu dilihat lebih jauh apakah pernyataan Hamas tersebut benar-benar akan membawa terobosan politik baru. Meskipun hal itu dapat menggerakkan kembali proses transisi yang terhenti, namun tidak benar-benar menyelesaikan konflik.

Selama pemerintahan transisi tidak dapat memulai kerjanya dan tidak ada kemajuan dalam hal keamanan, pelucutan senjata atau rekonstruksi, langkah tersebut kemungkinan besar akan tetap menjadi satu hal utama: sinyal politik tanpa hasil yang pasti.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Rizki Nugraha dan Muhammad Hanafi

Tonton juga video "Hamas Bubarkan Pemerintahan di Gaza, Warga Nantikan Rekonstruksi"