"Saya yang membuat mereka melakukannya," kata Donald Trump pada Senin (6/7), merujuk pada keputusan kontroversial FIFA untuk membatalkan larangan bermain akibat kartu merah bagi penyerang Amerika Serikat (AS), Folarin Balogun, menjelang kekalahan timnya dari Belgia di babak 16 besar Piala Dunia.
Presiden AS berkilah bahwa dirinya hanya meminta kartu merah bagi Baologun ditinjau ulang. Namun FIFA dan presidennya, Gianni Infantino, bersikeras bahwa keputusan tersebut diambil oleh Komite Disiplin yang independen. Dalam pernyataan persnya hari Senin, komite tersebut menegaskan kasus Balogun bukan berupa pembatalan kartu merah, melainkan penundaan hukuman larangan bermain, sesuai pasal 27 statuta FIFA.
Baik peninjauan ulang kartu merah di Piala Dunia maupun campur tangan politik dalam bentuk apa pun dilarang dalam aturan organisasi.
Ditambah harga tiket yang melambung tinggi, penolakan visa bagi suporter, ofisial, keluarga pemain, bahkan seorang wasit, semuanya turut mewarnai turnamen yang membuat FIFA dan Trump menjadi sorotan. Berbagai persoalan tersebut turut memicu lonjakan ketidakpopuleran terhadap organisasi yang kini dinahkodai Gianni Infantino itu.
Hubungan Infantino dan Trump gerus kepercayaan kepada FIFA
Sejumlah faktor telah memicu meningkatnya frustrasi terhadap FIFA.
Keputusan memberikan Penghargaan Perdamaian perdana FIFA kepada Presiden AS Donald Trump pada Desember lalu dilaporkan merupakan keputusan sepihak Presiden FIFA Gianni Infantino. Langkah itu semakin mengikis kepercayaan, baik di dalam maupun di luar organisasi, terutama karena diberikan tak lama sebelum Trump memulai perang dengan Iran, salah satu peserta Piala Dunia 2026,
FIFA menerapkan kebijakan rotasi tuan rumah Piala Dunia. Artinya, setiap konfederasi mendapat giliran menjadi tuan rumah secara bergantian, kecuali Oseania yang dinilai belum memiliki fasilitas yang memadai sejak Australia bergabung dengan konfederasi Asia. Namun, karena pertandingan Piala Dunia 2030 dijadwalkan berlangsung di Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan, kondisi itu membuka jalan bagi Arab Saudi untuk memperoleh hak tuan rumah Piala Dunia 2034 tanpa pesaing dan jauh lebih awal dibandingkan dengan giliran Asia yang seharusnya baru tiba pada 2042.
Dengan Infantino yang diperkirakan akan melampaui batas masa jabatan presiden yang lazim, yakni 12 tahun, dan kembali hampir pasti tanpa penantang, rasa frustrasi terhadap FIFA disebut mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah menurut banyak pengamat. Namun, apakah ada yang bisa dilakukan?
Bagaimana FIFA mempertahankan kekuasaannya?
FIFA bertanggung jawab atas pengembangan sepak bola secara global, tetapi juga bertindak sebagai operator komersial olahraga tersebut, sebuah sistem yang banyak dipersoalkan oleh para pakar tata kelola.
Piala Dunia merupakan sumber utama pendapatan FIFA. Namun, Piala Dunia Antarklub yang baru saja diperluas kini juga menjadi kontributor penting. Kompetisi tersebut memicu banyak keluhan dari pemain dan serikat pemain terkait kalender pertandingan yang semakin padat dan dianggap menimbulkan beban yang tidak masuk akal.
"Saya rasa para pemain tidak terlalu didengarkan, kalau boleh jujur," kata penyerang Bayern Munchen dan timnas Inggris, Harry Kane, tahun lalu.
Secara struktural, masing-masing dari 211 negara anggota FIFA yang tergabung dalam enam konfederasi memiliki satu suara untuk memilih presiden setiap 4 tahun. Asosiasi anggota kemudian memperoleh berbagai bentuk dukungan finansial melalui beragam skema dan program.
"Dimensi komersial adalah fondasi sistem kekuasaan FIFA. Uang digunakan oleh para presiden untuk mengumpulkan dan mengonsolidasikan kekuasaan mereka," kata Miguel Maduro, mantan Ketua Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan FIFA, kepada DW. Ia diberhentikan dari jabatannya pada 2017 setelah berupaya menegakkan aturan netralitas politik terkait Rusia.
"Itulah yang menopang sistem patronase, di mana para presiden memberi penghargaan kepada mereka yang loyal dan menghukum siapa pun yang berani mengkritik. Hal itu menjelaskan mengapa presiden yang sedang menjabat hampir tidak pernah ditantang dan dapat terus berkuasa tanpa batas."
Dapatkah politik dan Uni Eropa memaksa FIFA untuk berubah?
Seperti Maduro, Nick McGeehan dari organisasi hak asasi manusia FairSquare juga meyakini bahwa reformasi hanya dapat dipaksakan dari luar FIFA. Karena negara-negara anggota secara individual tidak memiliki insentif maupun kemampuan untuk mendorong perubahan, ia menyerukan agar Uni Eropa mengambil peran tersebut.
"Perlu ada intervensi politik. Tidak ada cara lain untuk memperbaiki FIFA," katanya kepada DW.
"Saya kira contoh yang paling jelas adalah Uni Eropa, yang dapat mengatur dan mengawasi olahraga sebagaimana mereka mengatur hal-hal lain seperti perusahaan teknologi besar."
FairSquare telah mengajukan pengaduan kepada Kamar Investigasi Komite Etik FIFA terkait hubungan Infantino dengan Trump. Secara terpisah, kelompok pendukung Football Supporters Europe (FSE) dan organisasi advokasi Euroconsumers mengajukan pengaduan kepada Komisi Eropa mengenai harga tiket sesaat sebelum Piala Dunia dimulai.
Juru bicara Komisi Eropa tidak memberikan tanggapan mengenai kemungkinan Uni Eropa mengambil langkah terhadap FIFA. Kepada DW, ia hanya mengatakan bahwa pengaduan dari FSE dan Euroconsumers sedang diproses "sesuai dengan prosedur standar kami."
Ketika ditanya apakah Komisi akan turun tangan terkait berbagai praktik penjualan tiket Piala Dunia yang dipersoalkan, juru bicara tersebut menegaskan bahwa hukum Uni Eropa "tidak mengatur tingkat harga barang dan jasa, seperti tiket acara."
Namun, ia menambahkan, "Pelaku usaha harus memberikan informasi yang memadai kepada konsumen mengenai harga total yang ditawarkan dan menghindari praktik komersial yang menyesatkan, seperti mengiklankan harga awal tiket yang sebenarnya tidak tersedia atau menggunakan teknik penjualan yang menekan konsumen saat mereka sedang menunggu dalam antrean virtual."
Meski sejauh ini tindakan politik yang tegas masih sangat terbatas, McGeehan tetap optimistis.
"Akan ada seorang politisi di suatu tempat yang menyadari nilai politik dari meminta pertanggungjawaban pihak-pihak seperti ini. Menurut saya, itu adalah prospek yang menarik karena saya rasa hal itu pada akhirnya tidak terelakkan."
Mungkinkah ketegangan antara UEFA dan FIFA memicu pemisahan?
Meski berada di bawah payung FIFA, hubungan FIFA dengan konfederasi Eropa, UEFA, diwarnai ketegangan yang terus meningkat. Ketegangan itu memuncak dalam kasus Balogun, ketika UEFA mengeluarkan pernyataan bahwa FIFA telah "melewati batas" dan menyatakan "tidak percaya terhadap keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dibenarkan."
Sebelumnya, selama turnamen berlangsung, ketegangan itu juga terlihat ketika UEFA menunjuk wasit asal Somalia, Omar Artan, untuk memimpin final Piala Super Eropa, hanya beberapa hari setelah ia ditolak masuk ke Amerika Serikat untuk memimpin pertandingan Piala Dunia.
"Sepak bola diciptakan untuk menghubungkan orang," kata Presiden UEFA Aleksander Ceferin.
Tahun lalu, delegasi UEFA meninggalkan Kongres FIFA sebagai bentuk protes. Mereka menuduh Infantino lebih mengutamakan "kepentingan politik pribadi" setelah datang terlambat dari tur diplomatik di Timur Tengah bersama Trump.
"Ada ketegangan antara UEFA dan FIFA. UEFA adalah konfederasi yang sangat besar dan memiliki pengaruh terhadap sejumlah negara sepak bola terbesar dan paling bersejarah. Jadi jika suatu saat terjadi pemisahan dalam sepak bola, itu kemungkinan harus dipelopori oleh UEFA atau sekelompok negara anggota UEFA," kata Geoff Walters, profesor bisnis olahraga di University of Liverpool, Inggris, kepada DW.
"Namun, dalam konteks politik sepak bola, sangat sulit untuk tampil berbeda karena risikonya besar. Jika Anda bersuara, apa konsekuensinya? Apakah itu akan mengurangi peluang Anda untuk menjadi tuan rumah turnamen yang menguntungkan? Apakah Anda akan dikucilkan dari komunitas internasional?"
Jerman menjadi salah satu contohnya. Setelah para pemain tim nasional menutup mulut mereka sebagai bentuk gestur politik sebelum pertandingan pertama di Qatar pada 2022, tim dan federasi kemudian mengurangi dukungan mereka terhadap berbagai isu politik, kemungkinan dengan mempertimbangkan peluang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 atau 2038.
Namun, sejalan dengan sejumlah pimpinan federasi lainnya, Presiden Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) Bernd Neuendorf tetap menyuarakan kritik terhadap kasus Balogun.
"Kesan bahwa telah terjadi campur tangan politik secara aktif dalam olahraga harus segera dan secara meyakinkan dibantah. Integritas kompetisi dan kredibilitas FIFA sedang dipertaruhkan," katanya.
UEFA sendiri pernah menghadapi ancaman liga tandingan Super League yang digagas klub-klub elit pada 2021 beserta berbagai persoalan hukumnya. Maduro mengatakan organisasi tersebut "mengalami kelemahan tata kelola yang sama dengan FIFA, meskipun tidak sejelas dan tidak se-ekstrem FIFA."
Apa dampak pemisahan FIFA bagi negara-negara lain?
Posisi UEFA di mata federasi-federasi lain juga disebut melemah setelah Ceferin dilaporkan mengatakan bahwa format Piala Dunia yang diperluas membuat banyak pertandingan menjadi "sama sekali tidak menarik." Koalisi 13 asosiasi sepak bola dari Afrika dan Asia menyatakan mereka "dengan tegas menolak" komentar tersebut, yang dilaporkan oleh media daring Slovenia, Zurnal24.
Prestise dan pengaruh Eropa serta Amerika Selatan, khususnya Brasil dan Argentina, juga tidak sekuat yang terlihat jika dibandingkan dengan basis dukungan Infantino di Asia dan Afrika. Walters mengatakan hal itu menjadi alasan lain mengapa kemungkinan pemisahan masih sangat kecil.
"Jika pemisahan dipimpin oleh negara-negara besar, bagaimana nasib negara-negara kecil di seluruh dunia? Bagaimana kemampuan mereka dalam mengembangkan sepak bola di negara masing-masing?
"Itulah tantangan dalam olahraga global, bukan hanya dalam konteks Piala Dunia, tetapi juga berbagai liga olahraga lainnya. Tim-tim besar mulai ingin memisahkan diri. Mereka ingin mempertahankan bagian terbesar dari kue pendapatan komersial yang dihasilkan olahraga tersebut."
Apakah FIFA menjangkau wilayah yang tidak dijangkau oleh pihak lain?
Meski banyak pihak mempertanyakan motif komersial FIFA, Infantino bersikeras bahwa seluruh pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan sepak bola.
"Setiap dolar yang kami hasilkan akan kembali ke sepak bola," katanya kepada wartawan sehari sebelum turnamen dimulai pada 10 Juni.
"Jika kami menjual hak siar kepada televisi berbayar seperti yang dilakukan pihak lain, kami akan memperoleh pendapatan yang 4 kali lebih besar. Kami bahkan bisa membagikan semua tiket secara gratis, tetapi tiket itu tetap akan berakhir di pasar gelap.
"Sebagai presiden FIFA, kami harus menjaga keseimbangan. Kami berinvestasi di negara-negara yang tidak dilirik siapa pun, seperti Sudan Selatan dan Bhutan. Tidak ada pihak lain yang melakukan itu."
Untuk saat ini, pernyataan tersebut memang benar. Dalam dunia sepak bola, tidak ada organisasi lain yang memiliki mandat maupun sumber daya sebesar FIFA. Dan mengingat betapa kuatnya posisi FIFA dalam ekosistem sepak bola global, kemungkinan terjadinya pemisahan masih tampak sangat kecil.
Meski ketidakpuasan terhadap FIFA belum pernah setinggi sekarang, kecuali ada federasi, aliansi negara, atau tokoh berpengaruh yang berani mengambil langkah, peluang terjadinya reformasi tampaknya hanya sedikit lebih besar dibanding sebelumnya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Rizki Nugraha
Simak juga Video: Trump Ngomongin Alasan Protes Kartu Merah Balogun ke Bos FIFA
(ita/ita)