Jejak 250 Tahun AS dalam Membentuk Tatanan Dunia

"Hidup, kebebasan dan menggapai kebahagiaan," merupakan "hak-hak yang tidak dapat dicabut" dan menjadi inti ketika para pendiri Amerika Serikat memproklamasikan kemerdekaan dari Inggris pada 4 Juli 1776. Selama 250 tahun setelahnya, Washington selalu menggariskan cita-cita demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental sebagai landasan utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Namun, warga AS kini semakin meragukan apakah negaranya benar-benar setia pada nilai-nilai yang melandasi pendiriannya. Pada 2024, sebanyak 72 persen responden dalam sebuah survei menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa "demokrasi di Amerika Serikat dulu merupakan teladan yang baik, tetapi tidak lagi demikian dalam beberapa tahun terakhir."

DW menelusuri bagaimana misi dan strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat berubah selama 250 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan, Amerika semakin mengandalkan kekuatan militer ketimbang diplomasi demi memaksakan kepentingannya.

Kekuatan Militer Amerika lampaui kapasitas diplomasi

Ilmuwan politik Monica Duffy Toft dan Sidita Kushi mengidentifikasi lebih dari 500 intervensi militer Amerika Serikat sepanjang 250 tahun terakhir. Data itu memperlihatkan semakin besarnya ketergantungan Washington pada intervensi militer.

"Pada masa lalu, Amerika Serikat masih menganggap rivalnya bertindak secara rasional. Namun setelah peristiwa 11 September, keyakinan bahwa musuh bertindak berdasarkan nalar terlihat memudar," kata Kushi, asisten profesor di Mount Holyoke College.

"Gagasannya kemudian menjadi: 'Jika kita tidak bisa berunding dengan musuh, jika diplomasi tidak lagi efektif, maka yang tersisa hanyalah kekerasan—yakni penggunaan kekuatan militer,'" ujar Kushi. "Dengan anggaran Departemen Pertahanan yang melonjak drastis dan anggaran Departemen Luar Negeri yang terus menyusut setelah 11 September, yang terjadi adalah: jika satu-satunya alat yang Anda miliki adalah palu, maka semua persoalan akan tampak seperti paku."

Jika Amerika Latin sejak awal abad ke-19 menjadi kawasan yang paling sering menjadi lokasi intervensi Amerika, dalam beberapa dekade terakhir perhatian itu bergeser ke Asia, termasuk Timur Tengah.

"Data kami menunjukkan adanya pergeseran yang jelas menuju Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Sub-Sahara sebagai lokasi berbagai intervensi Amerika Serikat," kata Kushi. "Sebagian besar dapat dijelaskan oleh perang global melawan teror pasca-11 September. Selain itu, hal tersebut juga mencerminkan kemampuan Amerika memproyeksikan kekuatannya sebagai satu-satunya negara adidaya. Setelah Perang Dingin berakhir, dengan kapasitas militer yang terus berkembang, Amerika memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan ke berbagai belahan dunia sekaligus mendefinisikan ulang kepentingannya sehingga hampir seluruh dunia dipandang berkaitan dengan kepentingan Amerika."

Penggulingan rejim sebagai instrumen luar negeri

Bukan hanya kawasan sasarannya yang berubah, tujuan intervensi pun ikut bergeser. Menurut Kushi, dekade 1990-an merupakan "era intervensi kemanusiaan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat", yakni ketika kepentingan nasional diperluas dengan memasukkan misi menghadapi berbagai bencana kemanusiaan paling serius di dunia, mulai dari genosida di Balkan hingga kelaparan di Somalia.

"Banyak intervensi dalam kumpulan data kami menunjukkan bahwa negara-negara lain memang mengundang Amerika Serikat melakukan intervensi militer," katanya.

Namun setelah 1990-an, terutama sejak 2001, data yang dihimpun Kushi dan Toft menunjukkan bahwa "mempertahankan atau membangun otoritas rezim asing" menjadi salah satu motif utama intervensi militer Amerika.

Tahun ini saja terdapat dua contoh intervensi militer Amerika yang bertujuan menyingkirkan rezim asing: penculikan Presiden Venezuela Nicols Maduro dan peluncuran perang terhadap Iran pada Februari.

Ada pula tujuan lain yang menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Pada masa awal, perlindungan kepentingan ekonomi merupakan alasan utama penggunaan kekuatan militer. Namun sejak berakhirnya World War II, motif intervensi telah jauh bergeser.

Ekonomi lewat diplomasi

Bukan berarti kepentingan ekonomi tak lagi dilindungi, hanya saja tidak lagi melalui perang. Berdasarkan proyek Measuring American Diplomacy yang disusun ilmuwan politik Calvin Thrall dan Matt Malis, sejak dekade 1960-an hingga 1980-an pemerintah Amerika semakin aktif menandatangani perjanjian perdagangan.

"Diplomat sangat efektif dalam mendorong ekspor ketika mereka memiliki sumber daya dan personel yang memadai," kata Thrall, asisten profesor ilmu politik di Columbia University. "Mereka juga sangat piawai merundingkan perjanjian investasi dan menyelesaikan sengketa perdagangan."

Menurut Thrall, Amerika Serikat cenderung kurang aktif menjalin hubungan dengan negara-negara yang dianggap tidak memiliki kepentingan ekonomi besar bagi Washington.

"Saat ini kami bahkan belum memiliki duta besar di negara-negara seperti Bolivia, Pakistan, dan Malawi. Jika melihat Afrika secara keseluruhan, hubungan Amerika dengan negara-negara di sana sering kali dijalankan secara tidak konsisten. Sebaliknya, negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor Amerika atau penting bagi perusahaan multinasional Amerika akan selalu mendapat perhatian, siapa pun yang berkuasa."

Redupnya multilateralisme

Data yang dihimpun Thrall dan Malis menunjukkan jumlah perjanjian baru yang dibuat Amerika terus menurun sejak dekade 1980-an, baik di bawah pemerintahan Partai Republik maupun Partai Demokrat.

Presiden-presiden Amerika semakin memilih menggunakan executive agreement—kesepakatan langsung dengan kepala negara lain yang tidak memerlukan ratifikasi Kongres AS—dibandingkan perjanjian internasional formal. Namun jumlah kesepakatan semacam itu juga terus menurun di berbagai pemerintahan, terutama dalam satu dekade terakhir.

Fenomena tersebut beriringan dengan kecenderungan lain, yakni semakin seringnya Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian multilateral. Thrall dan rekan-rekannya mencatat bahwa sejak dekade 1980-an pemerintah Amerika lebih memilih menjalin kesepakatan bilateral, yang umumnya berkaitan dengan perdagangan.

"Dalam perjanjian bilateral, negara yang lebih kuat—dan dalam hubungan Amerika hampir selalu Amerika Serikat—memiliki posisi untuk menentukan syarat-syarat perjanjian," kata Thrall.

"Yang paling menonjol dari pemerintahan sekarang, berbeda dari pemerintahan sebelumnya, adalah bahkan tidak lagi berusaha mempertahankan retorika tentang tatanan internasional liberal atau tatanan berbasis nilai," ujarnya. "Presiden Donald Trump lebih terus terang mengatakan: 'Kami melakukan ini demi kepentingan finansial kami. Ini bukan soal nilai-nilai atau menjaga tatanan internasional.'"

Thrall dan Malis juga menemukan bahwa jumlah jabatan duta besar Amerika yang kosong saat ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah. Kondisi itu dapat merugikan kepentingan Amerika sendiri.

"Semakin banyak kajian akademik menunjukkan betapa pentingnya peran para duta besar maupun diplomat karier dalam menghasilkan berbagai capaian yang diinginkan suatu negara. Yang kita lihat sekarang adalah investasi yang secara historis sangat rendah terhadap kapasitas birokrasi yang sesungguhnya dibutuhkan untuk mewujudkan kepentingan internasional mereka."

Bahkan, kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi konflik. Penelitian Malis menunjukkan Amerika Serikat lebih mungkin terlibat konflik militer dengan negara-negara tempat mereka tidak memiliki duta besar.

"Tampaknya keseimbangan instrumen kebijakan luar negeri Amerika kini bergeser semakin berpihak pada penggunaan kekuatan militer," kata Kushi. "Dan hal itu belum tentu menguntungkan bagi keamanan Amerika Serikat maupun keamanan global."

Citra Amerika Serikat memburuk

Sebanyak 62 persen responden Amerika dalam survei Pew Research pada April menyatakan tidak yakin bahwa Donald Trump menggunakan kekuatan militer secara bijaksana atau mengambil keputusan yang tepat dalam kebijakan luar negeri.

Temuan itu sejalan dengan tren jangka panjang. Sejak awal 1960-an, lembaga riset Gallup rutin menanyakan tingkat kepuasan warga Amerika terhadap posisi negaranya di dunia. Setelah mencapai rekor tertinggi 71 persen pada 2002, kini hanya 38 persen warga dewasa Amerika yang menyatakan puas terhadap posisi Amerika Serikat di panggung internasional.

Sejarah beberapa tahun terakhir tampaknya juga mengubah cara dunia memandang Amerika Serikat. Survei Pew Research pada 2025 serta survei organisasi Denmark Alliance of Democracies pada tahun ini menunjukkan citra Amerika di luar negeri terus memburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Alliance of Democracies, citra Amerika Serikat hanya membaik di tiga dari 48 negara yang disurvei, yakni Israel, Russia, dan China.

Data, kode, dan metodologi yang digunakan dalam laporan ini tersedia di repositori GitHub yang menyertai artikel. Laporan-laporan DW berbasis data lainnya juga dapat diakses melalui laman khusus mereka.

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Ayu Purwaningsih

Tonton juga video "Trump Klaim Perundingan Nuklir dengan Iran Berjalan Baik"