.webp)
Kesepakatan yang diajukan oleh Komisi Eropa pada tahun 2025 muncul seiring meningkatnya popularitas partai-partai sayap kanan di seluruh Uni Eropa, yang mendorong adanya kebijakan yang lebih ketat terhadap migrasi ilegal.
Kantor berita Jerman DPA melaporkan bahwa kesepakatan ini mendapat dukungan dari partai-partai sayap kanan di Parlemen Eropa, sebuah hal yang tergolong tidak biasa.
Meski jumlah migran yang masuk ke Uni Eropa secara ilegal turun 26% pada tahun 2025 dan mencapai level terendah sejak 2021, Uni Eropa tetap menyepakati aturan ini. Namun, menurut pejabat Uni Eropa, persoalan utamanya adalah rendahnya tingkat pelaksanaan deportasi yang masih berada di bawah 30%.
Agar bisa terlaksana, undang-undang ini masih membutuhkan persetujuan formal dari pemerintah negara-negara Uni Eropa dan Parlemen Eropa.
Apa isi kesepakatannya?
Berdasarkan kesepakatan sementara, para pencari suaka yang permohonannya ditolak dan tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya dapat ditempatkan di "pusat pemulangan", yang lokasinya belum diumumkan.
Kesepakatan tersebut akan berlaku ketika negara asal pencari suaka menolak menerima kembali warganya, atau ketika negara anggota Uni Eropa yang melakukan deportasi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara asal pencari suaka tersebut.
Aturan ini mewajibkan pencari suaka yang permohonannya ditolak untuk bekerja sama dengan pihak berwenang. Mereka yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dapat ditahan sambil menunggu deportasi, serta dikenai pencabutan tunjangan sosial dan penyitaan dokumen perjalanan.
Rencana baru ini juga memungkinkan pihak berwenang menahan migran yang dianggap berisiko melarikan diri atau mengancam keamanan nasional, dengan masa penahanan hingga 24 bulan dan dapat diperpanjang enam bulan, menurut laporan DPA yang mengutip pihak yang terlibat dalam negosiasi undang-undang tersebut.
Sebagian besar aturan dalam undang-undang ini akan langsung diterapkan setelah resmi berlaku. Namun, beberapa aturan baru akan diterapkan setahun kemudian agar negara-negara Uni Eropa memiliki waktu untuk menyesuaikan regulasi yang ada.
x
Uni Eropa dan kelompok sayap kanan sambut kesepakatan ini
Komisioner Migrasi Uni Eropa, Magnus Brunner, menyambut kesepakatan tersebut dan menyebutnya sebagai bukti bahwa "kami sedang menertibkan tatanan di Eropa".
"Dengan aturan baru ini, kami memiliki lebih banyak kontrol atas siapa yang bisa masuk ke Uni Eropa, siapa yang bisa tinggal, dan siapa yang harus pergi."
Kelompok sayap kanan European Conservatives and Reformists (ECR) juga menyambut kesepakatan tersebut.
"Masa pemulangan telah dimulai," kata mereka.
Jerman dan Austria, yang selama ini mengkaji pembentukan "pusat pemulangan" secara mandiri, telah berupaya mendorong adanya kesepakatan kontroversial ini bersama Yunani, Belanda, dan Denmark.
Italia telah menandatangani perjanjian dengan Albania untuk menempatkan pencari suaka di negara tersebut. Namun, kebijakan itu masih menghadapi gugatan hukum di pengadilan. Sementara itu, Spanyol dan Prancis meragukan efektivitas model serupa.
Mengapa kesepakatan "pusat pemulangan" migran ini kontroversial?
Kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa kebijakan ini akan memperluas kewenangan pemerintah untuk menahan dan mendeportasi migran. Mereka juga menilai aturan tersebut dapat mendorong lebih banyak razia imigrasi, seperti yang dilakukan oleh lembaga Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di bawah Presiden AS Donald Trump.
"Kebijakan ini berisiko menormalisasi razia imigrasi, memperluas penahanan migran di fasilitas mirip penjara di luar Uni Eropa yang status hukumnya tidak jelas, serta meningkatkan risiko deportasi ke negara tempat mereka dapat mengalami penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang lebih buruk," kata Marta Welander dari International Rescue Committee (IRC), lembaga bantuan kemanusiaan yang menangani isu pengungsi dan migrasi.
Lembaga tersebut juga menyoroti meningkatnya angka deportasi di Jerman dan sejumlah negara Uni Eropa lainnya. Dalam beberapa kasus, pihak berwenang melakukan penggeledahan rumah pada malam hari untuk menahan migran dan memindahkan mereka ke bandara sebelum dideportasi, terkadang tanpa memberi kesempatan untuk mengambil barang-barang pribadi mereka.
"Pengesahan pusat pemulangan di luar Uni Eropa, izin untuk menahan anak di bawah umur, serta penggeledahan rumah yang terinspirasi praktik ICE menunjukkan bahwa perangkat hukum untuk menjalankan kebijakan yang bernuansa xenofobia kini telah lengkap," kata anggota parlemen Partai Hijau Prancis, Melissa Camara.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Pratama Indra
Editor: Melisa Lolindu
Lihat juga Video: Australia Kasih Suaka 5 Pemain Timnas Putri Iran yang Dicap 'Pengkhianat'
(ita/ita)
