.webp)
Ekonomi Korea Utara menjalankan salah satu sistem ekonomi paling aneh di dunia. Meskipun menjadi salah satu dari sedikit negara yang memiliki senjata nuklir, produk domestik bruto (PDB) negara itu pada 2024 hanya sebesar 26,6 miliar dolar AS (sekitar Rp434 triliun).
Angka ini sekitar 70 kali lebih kecil dibandingkan dengan ekonomi Korea Selatan yang mencapai 1,86 triliun dolar AS dan hanya sekitar seperlima dari pendapatan tahunan perusahaan dengan nilai perdagangan terbesar di dunia, NVIDIA.
Berkat ekonomi terpusat yang memprioritaskan produksi domestik, Korea Utara tidak terlalu bergantung pada perdagangan dibandingkan dengan ekonomi pasar bebas pada umumnya, sebagian karena sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberlakukan pada 2017 atas program senjata nuklir dan rudal balistiknya.
Total impor dan ekspor Korea Utara hanya menyumbang sebagian kecil dari PDB, berbeda dengan Korea Selatan, di mana perdagangan internasional mencakup sekitar 80% dari perekonomian, menurut Bank Dunia.
Seberapa penting Cina bagi ekonomi Korea Utara?
Bisa dibilang bahwa Cina memainkan peran yang hampir eksklusif dalam ketergantungan perdagangan Korea Utara yang minim.
Menurut lembaga think tank berbasis di Washington, The National Committee on North Korea, Pyongyang bergantung pada Cina hingga 95% dari total perdagangan dan 85% dari ekspornya.
Hampir semua impor juga berasal dari Cina. Pada 2024, impor legal Korea Utara hanya mencapai 2,33 miliar dolar AS, angka yang sangat kecil menurut standar global.
Karena tidak memiliki produksi minyak domestik, pengiriman dari Cina mencakup minyak bumi dan bahan bakar lain yang sangat penting untuk menjaga ekonomi tetap berjalan, bersama makanan, tekstil, mesin, elektronik, dan kendaraan.
Hal ini memberi Beijing pengaruh ekonomi yang sangat besar terhadap pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Sebuah laporan terbaru menyebut Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kini mencoba memanfaatkan pengaruh tersebut untuk membawa Pyongyang kembali ke meja perundingan terkait program senjata nuklirnya yang kontroversial.
Kantor berita Korea Selatan Yonhap baru-baru ini melaporkan bahwa Presiden Cina Xi Jinping diperkirakan akan mengunjungi Pyongyang dalam beberapa minggu mendatang dan berperan sebagai mediator utama untuk menjembatani perbedaan antara Trump dan Kim dalam perselisihan yang telah berlangsung lama. Beijing belum mengonfirmasi kunjungan tersebut.
Apa yang diizinkan Korea Utara ekspor ke dunia?
Ekspor legal negara yang sering disebut rogue state ini bahkan lebih tidak mengesankan. Menurut Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), ekspor Korea Utara hanya mencapai sekitar 360 juta dolar AS pada 2024.
Penjualan luar negeri tersebut sangat kecil, dengan rambut palsu dan wig menjadi produk terlaris satu-satunya, menyumbang sekitar 40% dari total ekspor, terutama ke Cina, yang kemudian mengekspornya kembali ke seluruh dunia.
Korea Utara beralih ke industri wig untuk mendapatkan pemasukan devisa penting setelah sanksi memblokir ekspor tradisional utamanya seperti batu bara dan mineral, sementara rambut palsu tidak secara eksplisit dilarang.
Negara komunis itu juga memiliki pasokan tenaga kerja murah yang melimpah dan sering kali bersifat kerja paksa, cocok untuk industri padat karya dan berteknologi rendah seperti pembuatan wig.
Barang lain seperti tungsten dan bijih lainnya, ikan beku, besi dan baja, serta komponen jam tangan masing-masing menyumbang kurang dari 10% dari total ekspor negara tersebut.
Sejak sanksi diberlakukan, Pyongyang kehilangan sekitar 2,2 miliar Dolar AS (sekitar Rp35,9 triliun) per tahun dalam pendapatan ekspor, menurut think tank Korea Economic Institute of America.
Bagaimana lagi Pyongyang menghasilkan uang?
Di luar ekspor legal yang kecil, Korea Utara menghasilkan jauh lebih banyak devisa keras melalui ekonomi bayangan (shadow economy).
Negara itu mengirim puluhan ribu pekerja ke luar negeri, banyak di antaranya ke Rusia dan Cina, untuk bekerja di sektor konstruksi, penebangan kayu, pabrik, dan perikanan.
Program ini secara luas dipandang oleh kelompok hak asasi manusia dan PBB sebagai bentuk lain dari kerja paksa.
Negara kemudian menyita sebagian besar upah mereka, menghasilkan sekitar 500 juta dolar AS (sekitar Rp8,15 triliun) per tahun, menurut Panel Ahli PBB.
Ribuan profesional komputer Korea Utara juga bekerja jarak jauh untuk perusahaan berbasis di AS, Korea Selatan, dan Uni Eropa dengan berpura-pura menjadi freelancer legal menggunakan identitas palsu, sering kali hasil pencurian identitas.
Mereka sering memperoleh gaji tinggi yang kemudian dialirkan kembali ke rezim. Pada 2024, remitansi loyalitas ini menghasilkan sekitar 800 juta dolar AS bagi negara, menurut Departemen Keuangan AS.
Korea Utara juga menjalankan salah satu program peretasan paling canggih dan menguntungkan di dunia, sehingga sebuah think tank AS menyebut pelaku sibernya sebagai "ancaman bersponsor negara paling berbahaya bagi sektor jasa keuangan."
Tahun lalu, peretas Korea Utara mencuri rekor 2,02 miliar dolar AS (sekitar Rp32,9 triliun). dalam bentuk kripto, mewakili lebih dari setengah dari seluruh pencurian mata uang digital global pada tahun tersebut, menurut perhitungan perusahaan intelijen blockchain Chainalysis.
Namun, sumber uang terbesar, dan paling sulit dilacak, bagi negara komunis ini justru berasal dari perang di Ukraina dan hubungan dekat Pyongyang dengan Moskow.
Korea Utara telah memasok Rusia dengan jutaan peluru artileri, roket, dan rudal balistik, memperkuat mesin perang Kremlin dan menghasilkan sekitar 7 miliar (sekitar Rp114,1 triliun)hingga 13,8 miliar dolar AS(sekitar Rp224,9 triliun) bagi rezim Kim sejak 2023, menurut Institute for National Security Strategy South Korea.
Pendapatan tersebut, menurut pejabat intelijen yang berbasis di Seoul, digunakan untuk mempercepat program nuklir dan rudal balistik Korea Utara, sekaligus memperoleh tambahan minyak dan makanan dari Cina.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Yuniman Farid
Lihat juga Video: Menakar Tujuan Kim Jong Un Bawa Putrinya Kunjungan Kenegaraan ke China
