.webp)
Brussels berambisi memperluas keanggotaan Uni Eropa, tapi dihadang kuatnya resistensi internal. Sebagian negara ingin memprioritaskan reformasi. Montenegro saat ini jadi kandidat dengan peluang paling realistis.
Perluasan keanggotaan adalah prioritas bagi Uni Eropa, kata Komisaris Perluasan Uni Eropa (UE), Marta Kos. "Dan jika negara-negara kandidat memenuhi targetnya, maka kami juga harus memenuhi komitmen kami," imbuhnya menjelang pertemuan para menteri luar negeri UE di Brussels awal bulan ini.
Sebagai bukti bahwa rencana ekspansi bukan sekadar retorika, Kos menunjuk April lalu, ketika untuk pertama kalinya dalam 17 tahun, UE mulai menyusun perjanjian aksesi bagi negara kandidat Montenegro.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada sinyal yang lebih jelas bahwa UE melihat Montenegro sebagai negara anggota berikutnya," kata Strahinja Subotic, manajer program dan peneliti senior di European Policy Centre (CEP) di Beograd, kepada DW.
Perluasan: isu geopolitik dan keamanan
Invasi Rusiake Ukraina pada 2022 mengembalikan isu perluasan ke jantung politik Eropa, mengubah proses yang selama ini bersifat teknis menjadi isu geopolitik dan keamanan.
"Kebutuhan geopolitik untuk perluasan diakui oleh semua negara anggota," kata Steven Blockmans dari Centre for European Policy Studies (CEPS).
"Namun, hal itu selalu disertai dua hal: di satu sisi, pendekatan berbasis merit, di mana negara kandidat dinilai berdasarkan reformasi yang telah dilakukan dan tidak ada jalan pintas yang ditawarkan, dan kedua, kebutuhan Uni Eropa untuk mengubah metode kebijakan dan tata kelolanya," katanya kepada DW.
Apakah model aksesi yang ada masih sesuai tujuan?
Perdebatan di Brussels karena itu semakin berfokus tidak hanya pada ekspansi, tetapi juga pada apakah model aksesi tradisional UE masih relevan.
Komisaris Marta Kos mengakui bahwa UE masih menggunakan metodologi yang dikembangkan empat dekade lalu.
"Apa yang sekarang kami diskusikan dengan negara-negara anggota adalah apakah prinsip integrasi bertahap, yang terutama kami gunakan di pasar tunggal, juga bisa diterapkan ke bidang lain, terutama keamanan," katanya.
Model baru integrasi bertahap ke UE mulai dipertimbangkan
Dalam proposal terbaru soal perluasan UE, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyerukan agar semua klaster negosiasi dengan Ukraina dibuka dan mengusulkan bentuk "keanggotaan asosiasi" yang akan mengikat Kyiv lebih dekat ke UE bahkan sebelum aksesi penuh, termasuk partisipasi yang lebih besar dalam institusi UE serta kebijakan luar negeri dan keamanan.
Pada saat yang sama, Merz mengusulkan agar negara-negara Balkan Barat dan Moldova diberikan akses istimewa ke pasar tunggal UE, status pengamat di lembaga-lembaga UE, serta integrasi bertahap ke dalam proses pengambilan keputusan guna mempercepat jalur menuju keanggotaan.
Ide-ide seperti ini sebenarnya telah beredar di Brussels dan ibu kota Eropa selama bertahun-tahun.
Model aksesi bertahap ke UE
Steven Blockmans, salah satu penulis model "aksesi bertahap", mengatakan kepada DW bahwa unsur-unsur pendekatan tersebut secara bertahap telah masuk ke pemikiran arus utama UE melalui Growth Plan untuk Balkan Barat serta proposal yang diedarkan negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Lithuania.
"Anda bisa melihat elemen pendekatan yang lebih bertahap, di mana manfaat dari reformasi mulai diberikan pada fase-fase awal pra-aksesi," kata Blockmans.
Resistensi terhadap beberapa proposal untuk Ukraina
Pada saat yang sama, Blockmans menunjukkan bahwa beberapa proposal yang lebih ambisius untuk Ukraina sudah menghadapi penolakan.
Di antaranya adalah gagasan yang disebut "reverse enlargement", didukung Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan sebagian kalangan di Komisi Eropa, di mana negara seperti Ukraina secara formal masuk UE terlebih dahulu lalu menyelesaikan reformasi setelahnya.
Gagasan itu dengan cepat ditolak negara-negara anggota.
Gagasan tabu yang kini tak sepenuhnya tabu
Proposal Merz juga menghidupkan kembali salah satu pertanyaan paling sensitif terkait perluasan di masa depan: seberapa besar kekuasaan pengambilan keputusan yang seharusnya dimiliki negara anggota baru sejak awal, terutama di bidang-bidang yang masih memerlukan keputusan bulat di UE.
Perdebatan itu kembali mengarahkan perhatian pada salah satu gagasan paling kontroversial yang beredar di Brussels, yaitu kemungkinan membatasi sementara hak veto negara anggota baru setelah aksesi.
Proposal itu dikembangkan sebagai bagian dari model aksesi bertahap oleh peneliti dari CEPS, termasuk Steven Blockmans dan analis CEP Strahinja Subotic.
'Bukan keanggotaan kelas dua'
Menurut Subotic, tujuannya bukan menciptakan "keanggotaan kelas dua", seperti yang dikritik sebagian pihak, melainkan meyakinkan negara anggota yang skeptis bahwa perluasan tidak akan melumpuhkan persatuan.
Ia berargumen bahwa pembatasan tersebut dapat dibatasi baik dari sisi waktu maupun cakupan.
"Itu bisa berlaku hanya untuk satu atau dua bidang kebijakan dan tidak harus dengan cara yang sama atau dalam durasi yang sama untuk setiap negara kandidat," kata Subotic.
Secara hukum, kata Blockmans, mekanisme seperti itu bisa dimasukkan ke dalam perjanjian aksesi. Namun secara politik, isu ini tetap sangat sensitif karena menyangkut kedaulatan dan kesetaraan hak antarnegara anggota.
Meski demikian, beberapa negara Balkan Barat telah menunjukkan keterbukaan terhadap ide tersebut.
Albania, Bosnia dan Herzegovina, serta Serbia semuanya menyatakan bersedia menerima pembatasan veto sementara jika hal itu membantu membuka jalan menuju aksesi.
Montenegro sebagai kasus uji coba
Namun Montenegro tidak menginginkan penundaan atau pengaturan transisi.
Para analis mengatakan Montenegro kemungkinan akan menjadi negara terakhir yang masuk UE berdasarkan aturan saat ini sebelum reformasi kelembagaan yang lebih mendalam dilakukan.
Pada saat yang sama, baik Blockmans maupun Subotic percaya aksesi Montenegro dapat menjadi lahan uji coba bagi beberapa mekanisme perluasan baru yang saat ini sedang diperdebatkan di Brussels.
Subotic memperkirakan UE akan menggunakan perjanjian aksesi Montenegro untuk memperkenalkan alat pemantauan pasca-aksesi yang lebih kuat dibanding putaran perluasan sebelumnya, khususnya di bidang supremasi hukum dan kemunduran demokrasi.
"Seseorang mungkin dapat memperkirakan Montenegro akan menjadi kelinci percobaan untuk mengeksplorasi batas-batas pengaturan transisi dan klausul pengaman," kata Blockmans kepada DW, seraya mencatat bahwa perjanjian aksesi yang saat ini sedang disusun dapat menjadi template untuk perluasan UE di masa depan.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Rizki Nugraha
Tonton juga Video Uni Eropa Kibarkan Bendera Setengah Tiang Hormati Paus Fransiskus
