.webp)
Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Cina terkait Taiwan berpotensi berubah menjadi konflik nuklir terbuka. Dalam skenario terburuk, kedua negara bisa melancarkan operasi militer besar-besaran yang menyasar pusat komando dan sistem komunikasi lawan. Peringatan itu disampaikan International Institute for Strategic Studies dalam laporan yang dirilis Kamis, 28 Mei.
Laporan tersebut muncul menjelang penyelenggaraan Shangri-La Dialogue akhir pekan ini di Singapura, forum keamanan terbesar di Asia yang mempertemukan pejabat pertahanan dan militer dari berbagai negara.
Lembaga riset yang berbasis di London itu menilai dunia kini berada di ambang perlombaan senjata nuklir baru, dengan kawasan Asia Pasifik menjadi pusat persaingan utama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Negara-negara di kawasan ini, termasuk negara yang memiliki kepentingan strategis, tengah memperluas arsenal nuklir mereka. Sementara negara yang tidak memiliki senjata nuklir justru meningkatkan kemampuan serangan konvensional jarak jauh. Keduanya sama-sama mengganggu stabilitas strategis," tulis IISS dalam laporannya.
Menurut lembaga tersebut, peningkatan kapasitas militer di kawasan tidak lagi terbatas pada penguatan pertahanan konvensional, melainkan sudah bergerak ke arah kemampuan serangan strategis yang dapat memicu eskalasi lebih luas.
Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat maupun Cina belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut.
Apa saja yang akan dibahas dalam Dialog Shangri-La?
Taiwan, konflik di Iran, serta ketidakpastian mengenai komitmen Amerika Serikat di kawasan diperkirakan akan menjadi isu utama dalam Dialog Shangri-La yang digelar IISS.
Konferensi informal tersebut berlangsung pada 29 hingga 31 Mei, menghadirkan berbagai menteri, jenderal, kepala intelijen, diplomat, analis, hingga pelaku industri persenjataan.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dijadwalkan berbicara dalam konferensi di Singapura pada Sabtu (30/05), sementara Cina belum mengonfirmasi apakah Menteri Pertahanan Dong Jun akan hadir.
Pertemuan ini akan berlangsung setelah pertemuan antara Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di Beijing awal bulan ini. Kunjungan Trump ke Beijing tersebut menimbulkan kekhawatiran di Taipei mengenai komitmen AS untuk membantu Taiwan mempertahankan diri.
Beijing sendiri mengeklaim tidak pernah menutup kemungkinan untuk mengambil alih Taiwan secara paksa, tetapi juga menyebut akan memprioritaskan "penyatuan secara damai". Pemerintah Taiwan sendiri menolak klaim kedaulatan Cina.
Kini, Cina juga tengah meningkatkan tekanan terhadap Taiwan dengan memperbesar kehadiran militernya di sekitar pulau itu, sehingga Taipei tetap berada dalam status siaga tinggi.
Seperti apa risiko eskalasi konflik Cina-Taiwan?
Penilaian IISS setebal 156 halaman itu mengkaji doktrin militer yang berkembang di kawasan serta kemungkinan skenario konflik di Taiwan.
Dalam skenario tersebut, militer AS dan Cina diperkirakan memiliki tujuan berbeda: Cina berupaya menghalau AS dan sekutunya, sementara AS memperkuat ketahanan Taiwan. Namun, kedua pihak diperkirakan tetap akan melancarkan operasi besar di berbagai ranah militer.
"Konflik dengan Cina berisiko meningkat, bahkan hingga level nuklir, mengingat pentingnya Taiwan bagi Beijing," demikian isi dokumen tersebut.
"Untuk saat ini, hanya sedikit bukti publik yang menunjukkan bahwa kedua militer memiliki pemahaman tentang aturan pengaman yang diperlukan untuk mencegah, atau membatasi serangan terhadap pusat-pusat penting komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian masing-masing pihak," lanjut dokumen itu.
"Risiko eskalasi nuklir dengan demikian akan terus membayangi dalam setiap konflik besar Amerika Serikat–Cina."
Peneliti senior IISS Daniel Salisbury mengatakan tidak ada pembahasan khusus mengenai nuklir dalam pertemuan terakhir Trump–Xi, dan hubungan kedua negara dalam isu nuklir masih sangat sulit.
Ia mengatakan dalam konferensi pers bahwa selama Perang Dingin, AS banyak berdiskusi dengan Uni Soviet terkait pengendalian senjata dan pengurangan risiko. Namun, menurutnya, dialog semacam itu dengan Cina akan lebih rumit karena sebagian besar persenjataan nuklir Cina bersifat tertutup.
Meski demikian, baik AS maupun Rusia masih memiliki persenjataan nuklir yang jauh lebih besar dibanding Cina. Para pejabat AS dan analis pengendalian senjata menyebut Cina tengah memperluas dan meningkatkan kemampuan nuklirnya lebih cepat dibanding negara lain.
Laporan Pentagon pada Desember menyebut Cina diperkirakan akan memiliki 1.000 hulu ledak nuklir pada 2030.
Sementara, Federasi Ilmuwan Amerika Serikat memperkirakan Rusia memiliki 4.400 hulu ledak aktif, Amerika Serikat 3.700, sementara Cina memiliki 620.
AS masih menunda penjualan senjata ke Taiwan
Di sisi lain, Taiwan masih menunggu persetujuan penjualan senjata dari AS yang dilaporkan Reuters bernilai hingga 14 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp249,6 triliun).
Hal ini bermula ketika Trump menyatakan bahwa ia belum memutuskan apakah akan menyetujui paket tersebut setelah bertemu Xi Jinping bulan ini.
Pada Kamis lalu (21/05), Pelaksana Tugas Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat Hung Cao mengatakan dalam sidang subkomite anggaran pertahanan Senat bahwa terdapat penundaan penjualan senjata ke Taiwan untuk memastikan AS memiliki amunisi yang dibutuhkan bagi Operation Epic Fury di Iran.
Sumber yang mengetahui hal tersebut menyatakan bahwa Trump akan segera memutuskan penjualan senjata ke Taiwan. Namun hingga saat ini, belum ada info terbaru mengenai keputusan ini.
"Penjualan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproses dan tidak berkaitan dengan Operasi Epic Fury," kata sumber tersebut, merujuk pada perang yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel pada Februari. "Militer AS memiliki cukup amunisi, persenjataan, dan stok untuk mendukung seluruh tujuan strategis Presiden Trump dan lebih dari itu."
Amerika Serikat terikat oleh Taiwan Relations Act 1979 untuk membantu Taiwan dengan kemampuan mempertahankan diri, dan sejak pertemuan Trump dengan Xi, Washington menyatakan kebijakan terhadap Taiwan tidak berubah.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani
Editor: Rizki Nugraha
