.webp)
Kesimpulan dari Amnesty International, organisasi pemantau hak asasi manusia (HAM) dalam laporannya di tahun lalu semakin suram. Pelanggaran HAM meningkat di seluruh dunia, baik yang dilakukan oleh negara dan pihak non-negara. Para pelaku dalam sebagian besar kasus juga tidak mendapatkan hukuman.
"Laporan Amnesty 2025", yang baru saja dirilis di berbagai negara, menyatakan bahwa di tahun 2025 banyak penguasa yang bertindak "ganas." Amnesty juga mengecam para pemimpin politik yang akibat tindakannya menjadi pemberitaan internasional sepanjang tahun lalu.
"Para pemimpin politik seperti Trump, Putin, dan Netanyahu, di antara pemimpin lain, telah melakukan upaya-upaya untuk mendominasi ekonomi dan politik melalui penghancuran, penindasan, dan kekerasan dalam skala besar."
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelanggaran hukum Internasional dalam konflik di Iran
Menurut Julia Duchrow, Sekretaris Jenderal Amnesty International di Jerman, perang yang terjadi di Iran merupakan isu yang paling mendesak. Namun, ia lebih menekankan bahwa Amnesty telah mencatat adanya pelanggaran HAM di sekitar 140 negara. Dalam wawancaranya dengan DW, Duchrow mengatakan:
"Di Iran, masyarakat menghadapi ancaman ganda: pertama, yaitu serangan kepada masyarakat sipil dan infrastruktur oleh Amerika Serikat dan Israel yang jelas melanggar hukum internasional dan kedua, yaitu penindasan oleh pemerintah mereka sendiri, yang telah menyebabkan ribuan angka kematian."
Meski demikian, Duchrow menuturkan bahwa rezim di Teheran hanya dapat digulingkan jika hukum internasional juga dihormati.
"Serangan-serangan yang melanggar hukum itu tidak memperbaiki situasi. Kini, kami semakin khawatir bila terjadi serangan yang lebih gencar dari pemerintah Iran terhadap rakyatnya sendiri."
Duta Besar Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial
Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, memiliki pandangan yang sangat berbeda. "Para mullah dan ayatollah," katanya kepada DW pekan ini, memiliki "kebijakan untuk memusnahkan negara Israel. Ideologinya mematikan. Kita melihat ideologi itu pada Hamas, kita melihat ideologi itu pada Hizbullah, dan Iran."
Bukan hanya AS, Rusia, dan Israel yang telah meninggalkan tatanan dunia lama, tegas Amnesty. Banyak negara lain juga semakin menjauh dari sistem politik yang didasarkan pada aturan internasional yang kuat, demikian menurut laporan tahunan Amnesty. "Sebuah tatanan dunia yang muncul dari puing-puing holokaus dan kehancuran akibat dua perang dunia. Tatanan itu telah dibangun secara bertahap selama 80 tahun terakhir. Upaya tersebut besar, tetapi belum cukup stabil."
Negara-negara yang masih berkomitmen pada demokrasi, supremasi hukum, dan stabilitas internasional sering kali tampak tidak berdaya dan semakin bergantung pada kebijakan mengalah demi peredaan konflik, imbuh Amnesty.
Apakah sama sekali tidak ada yang tersisa dari tatanan dunia lama? Amnesty menjawab sebaliknya. Dalam laporannya Amnesty mengapresiasi kerja luar biasa para diplomat dan aktivis yang sejak tahun 1945 berjuang demi perdamaian dunia. "Penerapan Deklarasi Bersama Hak Asasi Manusia dan Konvensi Genosida pada tahun 1948, serta berbagai upaya lain yang dibahas dan disahkan selama 80 tahun terakhir, bukanlah sebuah ilusi."
Laporan itu menyatakan bahwa mereka yang kini dengan lantang meratapi berakhirnya tatanan dunia berbasis aturan, sebagian besar sebenarnya hanya tertarik pada kehancurannya: "Jangan salah: laporan tentang kematian tatanan dunia berbasis aturan internasional sangat dibesar-besarkan."
Amnesty International secara khusus menyoroti pemerintahan Amerika Serikat dan Israel. Terkait Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, laporan tersebut menyebutkan bahwa pada Januari 2026, Menteri Luar Negeri Marco Rubio memaparkan visi tatanan baru-sebuah aliansi Barat dari peradaban Kristen-yang mengabaikan fakta-fakta sejarah penting. Lebih jauh Amnesty menyampaikan, "pernyataan tersebut tak dapat dipungkiri bisa melanggengkan sejarah dominasi, kolonialisme, perbudakan, dan genosida."
Tindakan Israel terhadap negara-negara tetangganya dalam konflik Timur Tengah juga dikritisi dengan cukup tajam: "Bagi jutaan orang, perlindungan internasional telah gagal, seperti dalam kasus warga Palestina yang mengalami genosida, apartheid, dan pendudukan oleh pemerintah Israel." Dan terkait Presiden Rusia Vladimir Putin, laporan tersebut menyatakan: "Rusia terus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina."
Harapan keterlibatan masyarakat sipil
Semua ini menunjukkan sebuah kecenderungan yang akan terus berlanjut dan berpotensi melahirkan konflik-konflik baru. Namun, setidaknya dalam kasus perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, laporan tahunan tersebut mencatat bahwa beberapa negara anggota Uni Eropa dengan tegas mengambil jarak dari konflik tersebut.
"Di awal 2026, sejumlah negara Eropa telah menyadari risikonya, mereka menolak ikut serta dalam serangan AS dan Israel terhadap Iran, dan berkomitmen untuk melindungi keamanan strategis."
Julia Duchrow juga masih optimis, cukup banyak upaya dalam memperbaiki tatanan dunia yang tampak semakin rapuh.
"Di Iran, orang-orang turun ke jalan meskipun mereka tahu nyawa mereka akan terancam. Di Hungaria, pemerintahan semena-mena Viktor Orbn baru saja digulingkan melalui pemilu. Dan para tahanan politik terus dibebaskan, seperti Maria Kolesnikova di Belarus, yang selama ini kami perjuangkan."
Maria Kolesnikova adalah seorang musisi terkenal dan aktivis HAM dari Belarus. Ia akhirnya dibebaskan pada Desember 2025 setelah lima tahun dipenjara.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Athif Aiman
Editor: Muhammad Hanafi
Lihat juga Video: DPD Respons Laporan Amnesty soal Dugaan Pelanggaran HAM di Papua
