Sektor Publik Jerman Kurangi Ketergantungan pada Teknologi AS

Bukan hanya otoritas Jerman yang dapat mengakses dokumen yang dikeluarkan lembaga pemerintah negara bagian maupun federal, tapi juga otoritas Amerika Serikat (AS). Hal ini dikarenakan sebagian besar penyedia program komputer yang digunakan otoritas Jerman berbasis di AS.

Para pendukung pelindungan data di Jerman berpendapat bahwa Jerman sangat tergantung pada AS lewat Undang-Undang Clarifying Lawful Overseas Use of Data, yang lebih dikenal sebagai CLOUD Act. UU tersebut ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump di masa jabatan pertamanya di tahun 2018.

UU CLOUD tersebut memungkinkan pemerintah AS mengakses data di Jerman melalui dekrit atau perintah eksekutif jika data tersebut disimpan di fasilitas data di AS. Hal ini juga berlaku untuk data yang disimpan di negara lain, jika server dimiliki oleh perusahaan AS atau anak perusahaannya.

ZenDis, Pusat Kedaulatan Digital Administrasi Publik Jerman, ingin mengurangi ketergantungan pada perusahaan teknologi AS seperti Microsoft. Saat ini ZenDis sedang mengembangkan alternatif digital untuk produk-produk AS.

ZenDis merupakan perseroan terbatas yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Jerman. "Semua data yang disimpan di basis data AS berisiko," kata Lutz Niemeyer, juru bicara ZenDiS. Ia menambahkan bahwa negara "berkewajiban menjaga keamanan data penting yang dipercayakan warga negaranya."

Sanksi AS terhadap hakim ICC

Kasus Nicolas Guillou, seorang hakim Prancis di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, adalah contoh yang menunjukkan apa yang terjadi jika seseorang berlawanan dengan kepentingan politik AS.

Guillou dan beberapa hakim serta jaksa lainnya masuk dalam daftar sanksi AS setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Guillou mengatakan kepada media bahwa akun-akunnya yang terkait dengan perusahaan AS seperti Amazon dan PayPal ditutup. Ia juga tidak dapat memesan hotel di Eropa melalui agen perjalanan online Booking.com, yang harus memutus hubungan dengan mereka yang dikenakan sanksi oleh pemerintah AS.

Perusahaan teknologi AS bisa menghentikan pembaruan perangkat lunak

Niemeyer dari ZenDis mengatakan bahwa salah satu cara yang mungkin dilakukan AS adalah dengan menginstruksikan perusahaan teknologi untuk menghentikan pembaruan, terutama pembaruan keamanan, pada perangkat lunak yang digunakan oleh lembaga pemerintah Jerman.

"Maka kami akan segera mencapai titik di mana kami, sebagai negara, tidak lagi berfungsi," prediksi Niemeyer, sembari mengatakan bahwa hal ini berdampak menyeluruh, mulai dari pemerintah lokal hingga tingkat tinggi di kanselir Jerman.

Solusi yang dikembangkan ZenDis untuk melepas perlahan ketergantungan Jerman pada AS disebut openDesk, sebuah paket perkantoran lengkap yang fleksibel untuk sektor publik, dengan kode sumber yang tersedia secara publik, berfokus pada kedaulatan digital, keamanan, dan kolaborasi.

ZenDis tidak mengembangkan openDesk sendiri. Sebaliknya, tim berjumlah 40 orang tersebut mengidentifikasi berbagai produk di pasar Jerman dan Eropa, kemudian menggabungkannya menjadi kumpulan perangkat lunak terpadu. Seperti kata Direktur Pelaksana ZenDis, Pamela Krosta-Hartl, "kami menghubungkan berbagai solusi individu dan mengintegrasikannya."

ZenDis didirikan pada 2022 dengan dana awal €16 juta (sekitar Rp312 miliar) dari pemerintah federal. Sejak itu, mereka telah menjual 160.000 lisensi openDesk. Tahun 2025, omzetnya mencapai lebih dari €18 juta (Rp351 miliar), setengahnya berasal dari penjualan lisensi.

Sektor swasta juga tertarik dengan OpenDesk

Bukan hanya sektor publik yang ingin mengurangi ketergantungannya pada AS. Perusahaan swasta juga tertarik, terutama sektor jasa keuangan. Niemeyer mengatakan bahwa ZenDis sedang menyiapkan program untuk mitra distribusi "yang dapat membuat solusi untuk sektor swasta," karena ZenDis yang dimiliki oleh pemerintah Jerman, hanya dapat menghasilkan 20% pendapatannya dari sektor swasta.

Niemeyer enggan membicarakan klien ZenDis, mereka terdiri dari lembaga pemerintah di tingkat negara bagian dan federal. Krosta-Hartl mengatakan bahwa beberapa bulan terakhir ada permintaan dari banyak perusahaan ternama dan juga pertemuan dengan telekomunikasi Spanyol baru-baru ini, "Jadi, jangkauan kami tidak hanya di Jerman," jelasnya.

Mengingat upaya mencapai kedaulatan digital di Jerman, beberapa aktivis perlindungan digital terkejut dengan kesepakatan yang dicapai oleh produsen listrik terbesar Jerman, RWE, dengan Amazon beberapa minggu lalu. Kesepakatan itu memungkinkan Amazon membeli listrik dari RWE, yang kemudian menyimpan datanya di cloud Amazon dan dapat menggunakan produk kecerdasan buatan (AI) Amazon.

"Umumnya, kami tidak menghakimi ketika perusahaan menjalin kemitraan dengan pihak lain," kata Krosta-Hartl, tetapi ia menunjukkan bahwa ada risiko signifikan terkait penggunaan layanan cloud AS, termasuk risiko 'pemerasan' politik.

"Kita bisa lihat hari ini bahwa bahaya tersebut sangat nyata. Donald Trump mengaitkan isu yang tidak berhubungan dan menyelesaikannya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia memanfaatkan hubungan dekatnya dengan industri teknologi," kata Krosta-Hartl.

Oleh karena itu, ia menekankan kedaulatan digital harus selalu diperhitungkan dalam penilaian risiko perusahaan.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Yuniman Farid

Tonton juga video "Jerman: Perang AS-Israel dengan Iran Kesalahan Politik yang Fatal"