.webp)
Pekan lalu, otoritas Kamboja mengatakan bahwa aktivitas di kompleks penipuan telah berkurang hingga setengahnya sejak awal tahun. Klaim tersebut disampaikan ketika pemerintah di Phnom Penh merespons tekanan internasional untuk menindak jaringan kejahatan siber.
Dalam beberapa tahun terakhir, negara di Asia Tenggara tersebut telah berkembang menjadi pusat para pelaku penipuan siber. Para ahli memperkirakan keuntungan para pelaku kejahatan mencapai miliaran dolar dengan korban yang tersebar di seluruh dunia.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ada ratusan ribu orang yang telah diperdagangkan ke pusat-pusat penipuan dengan berbagai macam tipu daya. Para korban ditahan dalam kondisi yang serupa dengan perbudakan serta dipaksa bekerja untuk sindikat kriminal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masalah yang melibatkan banyak negara ini telah merusak citra Kamboja di mata internasional. Baik China maupun Amerika Serikat menuntut adanya tindakan dan mengambil langkah mereka sendiri untuk mengatasi persoalan tersebut.
Pada akhir tahun lalu, Amerika Serikat dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap salah satu konglomerat terbesar di Kamboja. Sementara, jaksa Amerika Serikat menyita sejumlah besar aset kripto yang terhubung dengan pendirinya, Chen Zhi. Chen Zhi adalah seorang warga naturalisasi Kamboja yang pernah menjadi penasihat Perdana Menteri Hun Manet serta ayahnya, mantan perdana menteri Hun Sen.
Selama ini Kamboja membantah bahwa pejabat tinggi negara mereka terlibat dalam industri penipuan. Otoritas juga berupaya menunjukkan bahwa mereka sedang menangani masalah ini. Baru-baru ini mereka menyatakan bahwa lebih dari 210.000 tersangka pelaku penipuan asing telah meninggalkan Kamboja secara sukarela sejak Juni 2025. Selain itu, sekitar 30.000 warga negara asing disebut telah ditangkap dan dideportasi.
Hun Manet: Berantas penipuan siber demi masa depan Kamboja
Pada 5 Maret, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet memaparkan rancangan undang-undang baru yang ditujukan untuk memberantas operasi penipuan siber. Aturan tersebut akan membuat pemilik properti, tuan tanah, penyewa bangunan, serta perekrut tenaga kerja bertanggung jawab secara hukum jika terbukti memiliki keterkaitan dengan operasi penipuan. Dendanya bisa mencapai US$1.000 (sekitar Rp17 juta) untuk setiap pekerja ilegal.
"Menindak dan mengambil langkah hukum terhadap kejahatan ini adalah komitmen bagi masa depan negara kita, bukan sekadar mencentang daftar tugas," kata Hun.
Namun, kelompok pemerhati hak asasi manusia dan para analis tetap skeptis. Mereka menilai pemerintah Kamboja juga pernah membuat janji serupa, tetapi tidak berhasil membuktikan bahwa pihak berwenang benar-benar menindak para operator penipuan yang paling berpengaruh dan memiliki koneksi kuat.
Montse Ferrer, Manajer Corporate Crimes Project di Amnesty International, mengatakan kepada DW bahwa masih belum jelas apakah otoritas Kamboja benar-benar membuat kemajuan sebesar yang mereka klaim dalam membongkar kompleks penipuan tersebut. Ia memperingatkan bahwa pemerintah "tidak bersikap transparan."
"Kami tidak tahu lokasi mana saja yang sudah mereka selidiki dan mana yang belum karena informasi itu tidak dipublikasikan," kata Montse.
"Mereka juga perlu membangun kepercayaan … terutama karena riset kami sebelumnya menunjukkan adanya indikasi keterlibatan mereka dalam industri ini," imbuhnya.
Sementara itu, ada pula pihak yang menganggap pernyataan otoritas Kamboja sebatas retorika guna meredam sorotan internasional.
"Ketika kepemimpinan Kamboja mengklaim masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan, itu menunjukkan bahwa mereka bahkan belum mulai memahami seberapa serius persoalan ini," kata Jason Tower, pakar senior di Global Initiative Against Transnational Organized Crime, kepada DW.
China dan AS tekan Kamboja untuk atasi industri penipuan
Sebagian besar industri penipuan ilegal berkembang pesat setelah pandemi COVID-19 menggoncang ekonomi kasino ilegal di Kamboja. Hal ini lantas mendorong para pelaku kejahatan beralih ke penipuan daring.
Korupsi yang mengakar di negara tersebut ditambah dengan lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi, menjadikan Kamboja sebagai tempat yang ideal bagi aktivitas penipuan daring.
Namun, Phnom Penh kemungkinan mulai bertindak karena meningkatnya tekanan dari sekutu dekatnya, China. Meski banyak jaringan penipuan yang beroperasi di Kamboja dijalankan oleh warga negara China, banyak pula korban utama mereka berasal dari China.
Pada Januari, Kamboja mengekstradisi Chen Zhi, pengusaha kelahiran China, ke Beijing setelah penyelidikan bersama. Langkah ini mengindikasikan betapa eratnya isu penipuan online dengan hubungan Kamboja dengan China.
Amerika Serikat juga mempertegas responsnya karena jaringan penipuan yang berbasis di Asia Tenggara semakin sering menargetkan korban di negara-negara Barat, terutama warga negara Amerika Serikat. Pada 2025, Washington mengambil tindakan terhadap Huione Group, konglomerat yang berbasis di Kamboja dan memiliki kaitan dengan keluarga penguasa.
Beberapa taipan lain juga telah dikenai sanksi, termasuk Senator Ly Yong Phat, sekutu dekat Hun Sen.
Jaringan penipuan Asia Tenggara berhasil kuras miliaran dolar AS
Pekan lalu, Scott Schelble, wakil asisten direktur Divisi Operasi Internasional di Federal Bureau of Investigation (FBI), mengunjungi Thailand, Cambodia, dan Vietnam. Kunjungan tersebut dilakukan saat Amerika Serikat meningkatkan koordinasi regional untuk melawan jaringan penipuan.
"Ini bukan kejahatan kecil atau terisolasi; ini adalah perusahaan kriminal yang canggih dan memiliki sumber daya besar. Mereka memanfaatkan perbatasan, teknologi, dan orang-orang yang rentan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar," katanya setelah kunjungan tersebut, menurut Bloomberg.
US Treasury memperkirakan warga Amerika kehilangan setidaknya US$10 miliar (sekitar Rp170 triliun) pada 2024 akibat operasi penipuan yang berbasis di Asia Tenggara.
"Komunitas internasional perlu mempertahankan dan meningkatkan desakan," kata Julia Dickson, associate fellow di Center for Strategic and International Studies kepada DW.
"Jika biaya bagi ekonomi ilegal lebih besar daripada keuntungan dari penipuan, pemerintah mungkin akan terdorong untuk bertindak," lanjutnya.
Dalam sebuah wawancara dengan media Barat pada akhir bulan lalu, Perdana Menteri Hun Manet membantah mengetahui aktivitas Chen Zhi dan Prince Group yang dipimpinnya. Namun ia mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP) bahwa pemerintahnya serius menindak praktik tersebut karena industri ilegal itu, "merusak ekonomi kami yang jujur. Ini telah memberi reputasi buruk bagi Kamboja."
Ia menambahkan bahwa dampak negatif terhadap pariwisata dan investasi, "adalah alasan mengapa kami harus membersihkan masalah ini."
Dibasmi, tapi selalu muncul lagi
Ekonomi penipuan juga terkait dengan ketegangan di perbatasan Kamboja dan Thailand.
Meski sengketa tersebut pada dasarnya berakar pada klaim soal wilayah yang telah lama berlangsung, Bangkok semakin sering menggambarkan sebagian operasi perbatasannya sebagai bagian dari upaya melawan kompleks penipuan di daerah terpencil dekat perbatasan.
Namun, sebagian besar pakar sepakat bahwa kemampuan Kamboja untuk membongkar industri ilegal bukan soal kapasitas melainkan kemauan politik.
"Untuk membongkar industri penipuan, Kamboja harus memiliki kemauan untuk menindak para pelaku dari kalangan elit," kata Jacob Sims, visiting fellow di Harvard University Asia Center, kepada DW.
Ia menambahkan bahwa ada daftar panjang elit penguasa yang selama bertahun-tahun telah melindungi, menampung, atau bahkan turut terlibat dalam kejahatan tersebut tanpa pernah menghadapi konsekuensi hukum.
"Setiap upaya yang benar-benar serius untuk membongkar industri ini seharusnya dimulai dari sana," kata Jacob.
Para analis mengatakan bahwa para operator penipuan online sering mendapat peringatan terlebih dulu sebelum penggerebekan dilakukan. Mereka lantas memindahkan para pekerja dan peralatan sebelum polisi tiba. Para pelaku industri penipuan membagi operasi ke lokasi yang lebih terpencil, serta membiarkan pekerja di level bawah ditangkap sementara tokoh yang lebih senior meloloskan diri.
"Para pemain level atas di industri ini sedang berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi baru di Kamboja dan menunggu pemerintah Kamboja menyatakan bahwa misinya telah selesai secepat mungkin sehingga mereka bisa membentuk situasi normal yang baru," kata Jason.
Artikel pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Joan Rumengan
Editor: Tezar Aditya
