Bisakah China Raih Keuntungan dari Perang Iran?

Cina mengecam tindakan keras AS-Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Beijing menyebut tindakan tersebut sebagai "pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara" dan menilai prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diinjak-injak, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina.

Bagi Cina, Iran dan juga Rusia merupakan pemasok utama minyak dan gas. Diperkirakan 90% produksi minyak Iran diekspor ke Cina. Ekspor ini kerap dilakukan melalui negara perantara karena sanksi berat yang harus dihadapi Teheran.

Kapal kargo ilegal membantu pengangkutan minyak tersebut. Sejak April 2025, ekspor minyak Iran bahkan mulai dibayarkan menggunakan Renminbi, mata uang Cina, setelah Iran dikeluarkan dari sistem pembayaran internasional SWIFT yang dikelola Barat.

Setelah serangan AS-Israel akhir pekan lalu, Iran menghentikan sementara lalu lintas kapal di Selat Hormuz (jalur laut selebar 50 km antara Teluk Persia dan Samudra Hindia). Jalur ini merupakan salah satu rute terpenting bagi perdagangan minyak dunia: hampir 20% konsumsi minyak global melewati selat ini. Diperkirakan setengah dari 20 juta barel per hari yang melintas dikirim ke Cina. Penutupan berkepanjangan akibat konflik regional akan mengancam keamanan energi Beijing.

Kedekatan politik melawan AS

Secara politik, Iran dan Cina jmemiliki hubungan erat. Sejak 2023, Iran menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), aliansi keamanan yang dipimpin Cina dan Rusia. Pada 2024, Iran juga bergabung dengan BRICS+.

Menlu Cina Wang Yi menyebut pembunuhan kepala negara yang berdaulat sebagai tindakan yang "tidak dapat diterima" dalam percakapan telepon dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Ia menyoroti bahwa serangan terjadi saat Amerika Serikat dan Iran tengah bernegosiasi.

Kritik juga datang dari Korea Utara, yang mengecam serangan tersebut sebagai "tindakan agresi ilegal" oleh AS dan Israel dan mengutuk "dengan sekeras-kerasnya tindakan jahat dan tidak tahu malu oleh AS dan Israel untuk mewujudkan ambisi egois dan hegemonik mereka".

Berbeda sudut pandang dengan Jerman

Pandangan Cina dan sekutunya berbeda dengan pandangan pemerintah Jerman. Kanselir Friedrich Merz menyatakan bahwa AS telah berupaya mencari solusi diplomatik selama berminggu-minggu dengan Iran. Namun, dalam pembicaraan di Oman dan Swiss, pihak Iran tidak menyetujui kesepakatan yang komprehensif, dapat diandalkan, dan dapat diverifikasi untuk mengakhiri program nuklir militernya," kata Kanselir Friedrich Merz pada hari Sabtu. Iran belum berkomitmen untuk mengurangi program rudal balistiknya maupun menghentikan aktivitas destabilisasinya di kawasan dan sekitarnya.

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan bahwa legalitas dari serangan ini masih dalam peninjauan.

Pakar hukum internasional, Christoph Safferling, dari Friedrich Alexander Universitt Erlangen Nrnberg menilai hukum internasional jelas, "Penggunaan kekerasan terhadap negara berdaulat pada prinsipnya dilarang secara luas. Kemerdekaan teritorial dan integritas politik dari negara berdaulat harus dihormati tanpa pengecualian,"ujarnya dalam program berita Tagesschau. "Serangan udara ini menyerang Iran sebagai negara berdaulat dan oleh karena itu, pertama-tama dan terutama, merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional."

Secara hukum, penggunaan kekerasan dilegitimasi daam beberapa situasi , seperti dengan mandat PBB, upaya pembelaan diri, atau ancaman bencana kemanusiaan, jelas Safferling.

AS berdalih bertindak untuk membela diri dari ancaman yang akan datang. "Meskipun demikian, kita melihat kedua negara, AS dan Iran, sedang bernegosiasi. Tidak dapat dibenarkan dengan dalih tidak ada waktu lagi untuk mengambil tindakan lain."

"Hukum Rimba" di ranah politik global

Beijing menuduh Washington menerapkan "hukum rimba" dalam diplomasi global, dengan menggunakan kekuatan militer secara sepihak. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer AS awal 2026 dan menyidangnya di New York, mengkhawatirkan bagi Cina.

"Tahun 2026 tidak dimulai dengan baik," kata Presiden Cina, Xi Jinping dalam pertemuan dengan Kanselir Merz pada hari Rabu (25/2). Konflik internasional terkati satu sama lain, dunia sedang mengalami periode pergolakan yang mendalam.

Tidak seperti AS, Cina ingin menguatkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, saat AS masih menunggak iuran sekitar 4 miliar dolar AS (Rp. 62,8 miliar). Pada saat yang sama, Beijing berupaya mempererat hubungannya dengan Eropa.

Dalam pernyataan bersama kunjungan Merz ke Cina dikatakan "Kedua pihak menyepakati bahwa prinsip piagam PBB dan format hukum internasional sebagai basis kerjasama international. Jerman dan Cina akan terus memperjuangkan prinsip-prinsip ini dan mempertahankan dialog mengenai isu-isu internasional berdasarkan prinsip-prinsip tersebut."

Merz dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump di Washington pada Selasa (3/3). Sang kanselir menegaskan tidak ingin menggurui AS, sembari menyatakan "Klasifikasi atau pelabelan di bawah hukum Internasional memiliki efek yang relatif kecil. Terlebih lagi jika hal itu sebagian besar tidak menimbulkan konsekuensi apa pun."

Serangan ini memberi peluang bagi Cina untuk memicu sentimen anti AS dan mempertanyakan klaim kepemimpinan global AS. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seharusnya dapat menggunakan aturan untuk memastikan penggunaan kekerasan di dunia sehingga tidak dilakukan secara semena-mena. Argumen yang digunakan Trump sangatlah kontroversial.

Jika Cina menerapkan hal yang serupa, Beijing dapat menyebrangi Selat Taiwan atas dasar pertahanan diri. Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan tidak mentolerir kemerdekaan pulau yang dikelola secara demokratis tersebut.

Argumen serupa, menurut Safferling, juga dapat dipakai oleh Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membenarkan invasi ke Ukraina yang sebelumnya disebut sebagai upaya melindungi warga Rusia.

Dalam konteks ini, Cina berupaya menampilkan diri sebagai kekuatan besar yang bertindak bertanggung jawab dan tidak menggunakan kekuatan secara sewenang-wenang, meskipun reunifikasi dengan Taiwan tetap menjadi kepentingan intinya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Yuniman Farid

Simak Video 'Netanyahu: Perang Lawan Iran Tidak Akan Tanpa Akhir':