Bagaimana Nasib Republik Islam Iran Usai Kematian Khamenei?

Televisi pemerintah di Iran, Sabtu (28/02) dini hari, menyiarkan kabar kilat, betapa Pemimpin Besar Ayatollah Ali Khamenei dinyatakan tewas. Pengumuman itu datang sekitar dua belas jam setelah kompleks kediaman sekaligus kantornya, yang dikenal sebagai Beit-e Rahbari atau Rumah Kepemimpinan di jantung Teheran, luluh lantak dihantam puluhan bom. Kompleks tersebut termasuk sasaran awal serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Ulama berusia 86 tahun itu, yang dalam berbagai pidato publiknya kerap menyatakan hasrat untuk wafat sebagai martir, dilaporkan tetap berada di dalam kompleks bersama keluarganya meski ancaman serangan disebut sangat tinggi.

Di jagat maya, beredar banyak video yang memperlihatkan sekelompok warga merayakan kematian Khamenei setelah 36 tahun berkuasa. Video-video tersebut telah terverifikasi. Namun, sejauh mana publik di dalam negeri dapat mengaksesnya masih tanda tanya. Sejak serangan Sabtu tersebut, akses internet di Iran sebagian besar diputus dan hanya tersambung secara sporadis.

Sebaliknya, televisi pemerintah menayangkan kerumunan pendukung Republik Islam di berbagai kota yang berkabung. Pemerintah menetapkan masa berkabung selama 40 hari dan meliburkan aktivitas kerja resmi selama sepekan.

Tumbangnya elite militer

Selain Khamenei, televisi negara melaporkan sejumlah tokoh kunci tewas dalam rapat Dewan Pertahanan. Di antaranya Mohammed Pakpur, kepala Garda Revolusi; Menteri Pertahanan Asis Nasirsadeh; dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Abdolrahim Mussawi.

Meski demikian, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menyatakan dalam wawancara dengan televisi pemerintah bahwa dewan kepemimpinan sementara segera dibentuk untuk mengawasi transisi politik. Dia menegaskan Iran tidak menginginkan perang dengan negara-negara tetangga, tetapi akan terus menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah.

Garda Revolusi, dalam pernyataan resmi pada Ahad (01/03), bersumpah melanjutkan jalan sang pemimpin dan menjanjikan pembalasan. "Dalam waktu dekat, operasi militer terbesar dalam sejarah angkatan bersenjata Iran terhadap Israel dan pangkalan AS di kawasan akan dimulai," demikian pernyataan pasukan elite Republik Islam itu.

Sistem tidak runtuh

Eliminasi jajaran pemimpin religius sekaligus politik di Iran diperkirakan tidak serta-merta mengubah jalannya perang dalam jangka pendek. "Menurut penilaian saya, pembunuhan individu pimpinan tidak langsung menyebabkan runtuhnya sistem," ujar Farzan Sabet kepada DW.

Sabet, pakar politik yang menekuni isu sanksi ekonomi dan keamanan Timur Tengah di Global Governance Centre, Geneva Graduate Institute, menilai Iran telah bersiap menghadapi eskalasi setidaknya satu setengah bulan terakhir.

Pengalaman dari konflik dua belas hari pada musim panas lalu disebut menjadi bekal. Unit-unit militer kecil di berbagai wilayah dinilai mampu melanjutkan operasi berdasarkan rencana yang telah disusun, bahkan tanpa instruksi langsung dari pusat. Desentralisasi, kata dia, menjaga kapasitas gerak Iran.

Ancaman perang

Republik Islam kini menjalankan strategi yang telah diumumkan sebelum perang pecah: memperluas konflik menjadi perang regional. Sejauh ini, Iran tidak hanya menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan, termasuk di Qatar dan Bahrain, tetapi juga membidik infrastruktur minyak di timur Arab Saudi serta pusat-pusat urban padat seperti Dubai.

"Tidak ada skenario realistis di mana Teheran bisa menunjukkan superioritas militer atas Amerika atau Israel," kata Arman Mahmoudian, pengajar studi Timur Tengah di University of South Florida, kepada DW. Namun Iran, menurut dia, dapat terus menaikkan eskalasi hingga pihak yang lebih unggul secara militer memilih menghentikan perang. "Tujuannya meningkatkan biaya perang melalui destabilisasi kawasan." Situasi, dia mengingatkan, masih bisa memburuk.

Ancaman gangguan jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang disampaikan Garda Revolusi pada Sabtu (28/02), atau aktivasi milisi sekutu seperti Hashd al-Shaabi di Irak dan gerakan Huthi di Yaman, disebut sebagai elemen lain strategi tersebut. Hal senada disampaikan Sara Kermanian, peneliti hubungan internasional di Universitas Sussex, kepada DW.

Bertahan di tengah biaya tinggi

Biaya perang bagi Iran, mengingat asimetri kekuatan militer, diperkirakan sangat mahal. Namun negara itu dinilai memiliki daya tahan strategis lebih besar. "Republik Islam berjuang untuk kelangsungan hidup politiknya dan sebagai sistem non-demokratis menghadapi tekanan domestik yang lebih kecil terkait korban jiwa maupun kerugian finansial," ujar Kermanian. Jika Iran mampu melewati konflik tanpa keretakan kekuasaan internal, itu sudah bisa dianggap sebagai keberhasilan strategis. Sebaliknya, Amerika Serikat dapat menghadapi tekanan lebih besar bila eskalasi berlanjut.

Pada titik ini, pertanyaannya bukan semata siapa paling unggul secara militer, melainkan siapa paling lama sanggup menanggung ongkos perang. Israel dan Amerika Serikat memang berada di atas angin secara persenjataan. Namun, faktor itu tak otomatis menentukan ketahanan politik masing-masing pihak. Rezim di Teheran bertarung demi eksistensi, dan telah menunjukkan, saat menumpas gelombang protes akhir tahun lalu, kesediaan memaksa rakyatnya membayar harga setinggi apa pun.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memperingatkan Teheran agar tidak melangkah lebih jauh. "Iran baru saja menyatakan akan menyerang sangat keras hari ini, lebih keras dari sebelumnya," tulisnya di platform Truth Social. "Mereka sebaiknya tidak melakukannya. Jika itu terjadi, kami akan merespons dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya."

Apakah setelah fase eskalasi lanjutan akan terbuka ruang perundingan antara Washington dan aktor-aktor berpengaruh dalam sistem politik Iran, masih menjadi tanda tanya.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Yuniman Farid

Simak Video 'Iran Serang Kilang Minyak Aramco di Saudi, Pekerja Dievakuasi':