Kenapa Progam Ramadan di Sekolah Turki Picu Polemik Nasional?

Pemerintah Turki mengimbau sekolah untuk menggelar acara-acara bertemakan Ramadan dan melakukan kunjungan rutin ke masjid. Kritikus menilai hal ini dapat "menekan' para murid dan mengubah prinsip negara sekuler.

"Apa agama masuk ke dalam mata pelajaran?"

"Apakah mata pelajaran lain diajarkan sebagai pengganti mata pelajaran agama?"

"Apakah ada penghinaan terhadap presiden di kelas?"

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan oleh para inspektur sekolah pada para murid di suatu sekolah di Provinsi Izmir, Turki, kepada murid kelas empat SD hingga kelas 12 SMA. Laporan inspeksi tersebut pun dibahas di parlemen. Meskipun demikian, Menteri Pendidikan Yusuf Tekin dalam sebuah wawancara di TV Turki berdalih tindakan tersebut adalah inspeksi rutin menanggapi pengaduan yang ada sebelumnya.

Kejadian ini lantas kembali menyulut perdebatan yang pernah ada sebelumnya.

Di Turki kebijakan terkait pendidikan kerap menjadi 'arena pertarungan' antara sekularisme, agama, dan identitas negara. Titik puncaknya adalah aturan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional pada 12 Februari lalu - mendeskripsikan kegiatan-kegiatan seputar Ramadan untuk sekolah di seluruh penjuru negeri.

Reformasi dan penekanan agama

Sejak berkuasa di tahun 2002, Partai, Keadilan dan Pembangunan (AKP) berusaha membentuk pendidikan berdasarkan pemahaman mereka akan "identitas nasional" dan "nilai-nilai spiritual." Kritikus, termasuk partai oposisi, kelompok sekuler, dan serikat guru, menyatakan bahwa rencana reformasi AKP tersebut berpotensi memperluas peran agama di ranah pendidikan publik.

Di tahun 2012 dengan reformasi "4+4+4", pendidikan wajib direstrukturisasi. Sekolah menengah Imam Hatip yang sebelumnya ditutup pada 1997 setelah intervensi militer terhadap pemerintahan berhaluan Islam, kembali dibuka.

Sekolah-sekolah menengah ini menggabungkan kurikulum nasional dengan studi Islam, tidak hanya melatih siswa menjadi calon imam, tetapi juga menyiapkan para siswa untuk perguruan tinggi dan karier lanjutan.

Menurut statistik kementerian, jumlah sekolah menengah Imam Hatip meningkat dari 1.099 pada 2012-2013 menjadi 3.396 pada tahun 2024-2025. Pada periode yang sama, mata pelajaran agama pilihan diperluas dan "pendidikan moral" menjadi lebih menonjol.

Pada 2017, materi evolusi dihapus dari kurikulum SMA dan diganti dengan narasi berbasis penciptaan. Hal ini menarik perhatian global.

Kerangka pendidikan nasional mencanangkan Model Turkey Century Maarif di 2024. Model ini memandu pendidikan dengan kerangka "kebajikan - nilai - aksi." Meski para pendukung model ini menyebutnya reformasi pendidikan telah selaras dengan prioritas nasional, kritikus melihatnya sebagai upaya lebih luas untuk memasukkan konten agama ke dalam pendidikan publik dan membentuk masyarakat sesuai nilai-nilai tertentu.

Aturan pendidikan terkait Ramadan

Aturan terbaru merekomendasikan kegiatan bertema Ramadan di sekolah dasar, seperti acara "Mari Berbincang saat Iftar" di sekolah menengah dan atas, hingga acara berbagi makanan berbuka puasa bersama keluarga.

Petunjuk aturan yang dipublikasikan pada publik ini juga menyarankan anak-anak usia 4–6 tahun mengunjungi masjid dengan didampingi guru, usulan ini dikhawatirkan berdampak pada perkembangan dan membatasi cara atau metode ajar.

Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan bahwa partisipasi anak dalam kegiatan tersebut bersifat sukarela dan menekankan inisiatif ini sebagai pengembangan moral dan budaya siswa. Kritikus mempertanyakan apakah partisipasi "sukarela" benar-benar bisa dijamin dalam praktiknya.

Serikat pekerja dan partai oposisi menolak

Kadem Ozbay, ketua serikat guru dan tenaga pendidikan (Egitim-Is) mengatakan aturan ini melanggar prinsip konstitusi dan berencana akan melayangkan gugatan ke pengadilan. Ia mengutip Pasal 24 Konstitusi Turki yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta Pasal 42 yang mengharuskan pendidikan mengikuti prinsip ilmiah kontemporer.

"Sekolah itu sekolah. Bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan jelas telah diatur dalam Konstitusi serta prinsip ilmiah dan pedagogis," kata Ozbay, memperingatkan bahwa menjadikan praktik agama mayoritas sebagai 'nilai pemersatu' berisiko memarjinalkan agama atau pihak lainnya.

Simge Yardim, anggota dewan eksekutif serikat pekerja bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan (Egitim Sem) mengatakan aturan ini harus dilihat dalam konteks perubahan kebijakan yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa pendidikan semakin digunakan sebagai alat transformasi sosial dan memperingatkan bahwa kegiatan keagamaan di pendidikan pra-sekolah dapat menimbulkan risiko pada perkembangan anak.

Meskipun secara formal bersifat sukarela, kegiatan tersebut bisa menimbulkan tekanan administratif atau tekanan dari teman sebaya.

Asosiasi orang tua juga menyuarakan keprihatinannya. Asosiasi Murid dan Orang Tua (Veli-Der) menggambarkan aturan ini sebagai "upaya mengubah sekolah publik menjadi arena praktik satu agama tertentu." Cabang Canakkale dari Asosiasi Murid dan Orang Tua cabang Canakkale (OV-DER) menyatakan langkah ini melanggar prinsip konstitusional negara sekuler dan prinsip kesetaraan.

Partai oposisi utama (CHP) membawa isu ini ke Parlemen, menegaskan bahwa aturan ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk bertindak netral. Kegiatan sarat agama yang menargetkan anak usia pra-sekolah pun menjadi sorotan. Anggota parlemen dari Partai DEM, Celal Firat, meminta agar aturan ini ditarik, dengan alasan kekhawatiran akan kaum minoritas, seperti kelompok Muslim Alevi.

Sebuah petisi berjudul "Bersama Memperjuangkan Prinsip Negara Sekuler" ditandatangani oleh 168 penulis, akademisi, dan jurnalis.

Respons pemerintah

Menteri Pendidikan Yusuf Tekin menolak kritik tersebut. Dalam wawancara lembaga penyiaran pro-pemerintah A Haber, ia membantah klaim kegiatan ini sebagai pemaksaan agama dan mengatakan kritik dengan hinaan akan dibawa ke pengadilan.

Pendukung aturan menyatakan aturan lebih sebagai transmisi budaya daripada upaya penegakan agama. Sementara oposisi berargumen bahwa langkah ini mengaburkan batasan antara negara dan agama di ranah pendidikan publik.

Meskipun mayoritas penduduk Turki adalah Muslim Sunni, Turki juga memiliki komunitas Alevi, agama lain, serta komunitas yang tidak memeluk agama tertentu. Kritikus menyatakan bahwa menginstitusikan satu praktik agama di sekolah berisiko menimbulkan tekanan tidak langsung, terutama di lingkungan sekolah asrama selama puasa Ramadan berlangsung.

Sekolah-sekolah di bawah Turkey Maarif Foundation beroperasi di lebih dari 50 negara. Akankah kebijakan Ankara lantas berpotensi untuk diterapkan di sekolah-sekolah tersebut? Hal ini masih dalam pengamatan para ahli.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Turki

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Rizki Nugraha

Tonton juga video "Turki Tolak Intervensi Militer Asing di Iran, Dorong Jalur Diplomasi"