Warga Iran Terhimpit Amarah, Ketakutan dan Harapan

Awal semester baru akan kembali dimulai di Iran, namun mahasiswa dan mahasiswi yang kembali ke kampus tidak henti menyerukan suara mereka melawan rezim Khamenei.

Sejak Sabtu (21/2) lalu, gambar dan video protes mahasiswa bersirkulasi secara daring. Para saksi dari tujuh universitas Iran melaporkan bahwa upacara peringatan digelar bagi para korban yang tewas selama gelombang protes bulan Januari lalu.

Namun aksi yang ada sekarang jauh lebih kecil dibanding bulan lalu.

Meski warga masih 'terguncang' akibat kematian ribuan orang, beberapa mahasiswa masih 'setia' menampilkan slogan-slogan anti rezim seperti "Matilah Diktator" atau "Matilah Republik Islam".

Beberapa turut menyerukan kembalinya monarki dengan putra mahkota yang diasingkan, Reza Pahlavi, yang pernah muncul sebagai tokoh terkemuka oposisi yang terpecah melawan Rezim.

Sejumlah mahasiswa yang berdemonstrasi meneriakkan slogan-slogan bertema "monarki" di kampus Universitas Sharif yang elit di Teheran, demikian dilaporkan kantor berita pro-rezim Iran, Fars, akhir pekan ini.

Kantor berita tersebut menggambarkan protes kecil yang ada sebagai insiden terpisah dari upacara peringatan mengenang para martir yang terbunuh dalam protes national dan menegaskan mereka yang terbunuh bukan karena tindakan represif garda keamanan, tetapi karena para "teroris" yang telah menyusupi para demonstran.

Demonstrasi mahasiswa terbaru dan hampir semua protes lainnya oleh para kantor media tersebut kerap digambarkan sebagai aksi "kerusuhan."

Milisi Basij mengawasi mahasiswa

Seorang mahasiswa berusia 19 tahun dari Teheran, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan kepada DW bahwa kemarahan yang dirasakan para rekan-rekan sesama mahasiswa tidak dapat lagi digambarkan.

Mahasiswa tersebut ikut serta dalam protes anti-rezim pada bulan Desember, bersama jutaan warga Iran lainnya di seluruh negeri.

Banyak yang terkejut oleh brutalitas pasukan keamanan, khususnya yang dilakukan milisi Basij, kelompok paramiliter di dalam Garda Revolusi, yang dikerahkan untuk menindak para demonstran sejak 18 Januari.

Anggota mahasiswa dari milisi Basij yang memiliki kantor perwakilan di setiap universitas turut serta dalam aksi protes mahasiswa, hal ini diketahui lewat dengan video bentrokan di kampus yang beredar secara daring.

Anggota Basij kini nampaknya ditugaskan memeriksa semua orang yang memasuki area kampus, mencatat jumlah mahasiswa yang hadir, serta berapa lama mereka berada di sana.

Warga Iran menuntut pertanggungjawaban

Warga Iran yang berbicara dengan DW mengatakan mereka ingin pihak yang menyebabkan kematian para demonstran untuk bertanggung jawab. Sebagian dari mereka bahkan berharap Amerika Serikat membunuh tokoh-tokoh tertentu yang terlibat.

"Ketika masyarakat mulai mengandalkan bantuan atau serangan dari pihak asing untuk melawan penindasan negara, mencerminkan keputusasaan," ujar seorang sosiolog di University of Tehran yang memilih anonim demi alasan keamanan. Keputusasaan ini berarti bahwa masyarakat telah kehilangan harapan bahwa keterlibatan sipil termasuk di dalamnya melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi maupun referendum dapat mengubah situasi yang ada.

Hampir tidak ada lagi legitimasi kepemimpinan Iran di mata rakyatnya. Hal ini terjadi bahkan sebelum gelombang protes besar-besaran meletus Desember dan Januari lalu. Respons rezim terhadap gelombang protes tersebut merupakan respons terkeras akan kritik rezim sejak Revolusi Islam 1979.

Kekhawatiran perang AS–Iran meluas

Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya mengancam rezim Iran dengan serangan militer atas penindakan terhadap para demonstran. Dalam beberapa pekan terakhir, Trump kembali mengancam dengan menggunakan kekuatan militer, mengecam program nuklir Iran.

Iran memperingatkan Amerika Serikat pada hari Senin(23/2) bahwa setiap serangan akan dibalas dengan "respon keras." Sebaliknya, Trump memperingatkan bahwa waktu untuk menegosiasikan kesepakatan nuklir semakin menipis.

Jelang negosiasi Teheran dengan AS di Jenewa 26 Februari mendatang, tensi di timur tengah telah meningkat. AS bersikukuh menuntut Iran menghentikan kemampuan pengayaan nuklirnya, Iran bersikeras program nuklir ditujukan semata-mata untuk kepentingan sipil.

Matthew Hoh, mantan kapten Marinir AS dan analis di lembaga pemikir Center for International Policy, mengatakan kepada DW bahwa kemungkinan perang dengan Iran sangat tinggi. Hal ini terindikasi dari peningkatan kehadiran militer AS di Timur Tengah. "Menurut saya, semua ini adalah persiapan untuk perang. Cara paling mungkin untuk menghindari perang saat ini adalah dengan menyerahnya Iran," ujarnya.

Perubahan Rezim di Iran?

Para analis skeptis bahwa eskalasi militer akan menghasilkan demokrasi sekuler di Iran. Kamran Matin, Dosen HI Sussex University merujuk dokumen Strategi Keamanan Nasional AS yang diterbitkan November lalu, yang menyatakan era "pembangunan demokrasi bangsa-bangsa" telah berakhir dan fokus AS kini bergeser telah bergeser dari Timur Tengah ke Cina. Tanpa alternatif politik atas rezim yang berkuasa di Iran, kesepakatan dengan rezim saat ini adalah opsi paling realistis bagi AS.

Damon Golriz analis strategi di Institut Geopolitik Den Haag juga meragukan bahwa serangan AS akan membuka jalan bagi demokrasi sekuler: "Ketahanan rezim Teheran setelah membunuh lebih dari 30.000 demonstran, tanpa pembelotan internal yang signifikan, menunjukkan betapa jauh transisi demokratis masih dari kenyataan." Kemungkinan yang lebih besar adalah munculnya pemerintahan militer otoriter atau dalam skenario terburuk keruntuhan negara secara keseluruhan dan perang regional.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Rizki Nugraha

Saksikan Live DetikPagi:

Simak Video 'Wapres AS Klaim Punya Bukti Iran Sedang Bangun Kembali Senjata Nuklir':