Menteri Virtual Pertama di Dunia Diadili di Albania

Pada 11 September 2025, aktris Albania, Anila Bisha, sedang duduk di rumah dengan keluarganya, menonton presentasi langsung kabinet baru oleh Perdana Menteri Edi Rama.

Tampilan TV selanjutnya cukup membuatnya terkejut. Ia melihat dirinya sebagai 'menteri terpilih' - bukan dalam sosok manusia asli tetapi dalam wujud tiga dimensi, sebagai avatar.

"Diella," yang ditunjuk Rama sebagai menteri virtual pertama, memiliki suara dan muka Bisha.

Bagi pemerintah Albania, hal itu menunjukkan langkah inovasi teknologi yang berani. Namun bagi Bisha, seorang aktris dengan 40 tahun karier di panggung hiburan, hal tersebut begitu mengusiknya.

"Pertama-tama saya tertawa," katanya kepada DW. "Namun, saya tidak memahami konsekuensi yang akan timbul."

Apa yang ditampilkan sebagai modernitas digital dengan cepat menguak realitas yang begitu rumit.

Albania digambarkan sebagai negara perintis penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam pemerintahan. Namun, sensasi ini menyembunyikan banyak pertanyaan yang belum terjawab yang pada akhirnya sampai ke ruang pengadilan.

Dari asisten virtual hingga jadi menteri

Sebelum menjadi menteri virtual, "Diella" adalah avatar yang jauh lebih sederhana.

Avatar tersebut pertama kali muncul sebagai asisten digital di e-Albania, portal online pemerintah yang dirancang untuk membimbing warga melalui layanan publik.

Menurut pengajuan pengadilan Bisha, ia menandatangani kontrak pada Desember 2024 yang mengizinkan penggunaan citra dan suaranya sebagai avatar asisten digital e-Albania selama satu tahun.

Kemudian datanglah presentasi kabinet di mana Albania diperkenalkan kepada menteri baru untuk kecerdasan buatan, yang memiliki nama, wajah, dan suara yang sama dengan asisten digital e-Albania, Anila Bisha.

Pengadilan harus memutuskan

Bisha mengatakan dia tidak diberi tahu bahwa avatar tersebut akan menjadi menteri.

Pengacaranya, Aranit Roshi, menggambarkan kontrak yang ditandatanganinya sebagai kontrak dengan cakupan yang terbatas. "Ini adalah objek eksklusif, tujuan eksklusif. Artinya, citra dan suaranya tidak boleh digunakan untuk produk lain," katanya.

Pemerintah menolak tuduhan tersebut. "Menurut pandangan kami, klaim tersebut tidak memiliki dasar," kata seorang perwakilan pemerintah dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa pengadilan yang akan menentukan siapa yang benar.

Kasus perlindungan data pribadi

Para ahli hukum menyatakan bahwa sengketa ini bukan terutama tentang hak cipta, melainkan tentang perlindungan data pribadi.

"Inti dari kasus ini adalah pelanggaran data pribadi," kata Elton Peppo, dosen di Fakultas Hukum Universitas Tirana.

Berdasarkan hukum Albania yang sepenuhnya mengikuti standar perlindungan data Uni Eropa, gambar dan suara seseorang termasuk dalam kategori data pribadi. "Penggunaan di luar jangka waktu atau tujuan yang disepakati dalam kontrak merupakan pelanggaran," jelas Peppo kepada DW.

Bisha meminta Pengadilan Administrasi untuk menangguhkan penggunaan gambar dan suaranya hingga putusan akhir dikeluarkan. Namun, Pengadilan Administrasi menolak penangguhan tersebut pada Senin (23/02).

Dalam pengajuan pengadilan, Bashi menyebut Dewan Menteri, Badan Nasional untuk Inforasi Masyarakat (AKSHI), perusahaan swasta yang terlibat dalam pembuatan avatar, dan Perdana Menteri Edi Rama sebagai tergugat.

Selain penangguhan penggunaan gambar, Bashi juga menuntut ganti rugi sebesar satu juta euro atau setara dengan dua puluh miliar rupiah.

Selama berbulan-bulan, Anila Bisha mengatakan, orang-orang kerap memanggilnya di depan umum sebagai "Menteri Diella."

Figur digital tersebut mulai mengaburkan sosok personal di baliknya. Keterkaitan ini bukan lagi bersifat teknis, tetapi memasuki ranah pribadi.

Bentuk duplikasi identitas

Mark Marku, dekan Fakultas Sejarah dan Filologi serta dosen di Departemen Jurnalistik dan Komunikasi Universitas Tirana, menggambarkan kasus ini sebagai bentuk duplikasi identitas.

"Gambaran yang sama (dengan Anda) tidak berarti Anda menjual kepribadian Anda," katanya kepada DW, menjelaskan bahwa seseorang dapat memberikan lisensi atas penampilannya untuk tujuan tertentu, tetapi hal tersebut tidak secara otomatis mentransfer keyakinan, nilai, atau posisi politiknya. "Tidak ada yang berhak mengambil identitas seseorang dan menggunakannya melampaui apa yang telah disepakati."

Ada perbedaan yang signifikan antara peran avatar dan menteri: Asisten digital menjawab pertanyaan teknis serta menteri berbicara atas nama negara.

Setelah diangkat menjadi menteri, "Diella" muncul di layar besar di parlemen Albania untuk berbicara kepada anggota parlemen sebagai menteri kecerdasan buatan. Dia juga tampil di berbagai acara publik di dalam dan luar negeri.

Naskah mungkin ditulis oleh orang lain, tetapi wajahnya tetap sama.

Sang aktris mengatakan bahwa terkadang ia takut dengan apa yang akan dikatakan oleh "kembaran digital" dirinya. "Dalam beberapa kasus, seperti di parlemen Albania, saya merasa khawatir," ujarnya.

Inovasi yang diakui internasional

Secara internasional, proyek Menteri AI ini telah menuai banyak apresiasi.

Pada Februari 2026, "Diella" terpilih dari lebih dari 1.500 peserta dari lebih 100 negara untuk menerima Global Future Fit Seal pada World Governments Summit di Dubai, sebuah penghargaan bagi pemerintahan dengan inovasi yang visioner.

Meskipun demikian secara teknis, "Diella" tetap merupakan chatbot, yaitu asisten virtual yang beroperasi dalam parameter yang telah ditetapkan.

Ahli TI, Besmir Semanaj, mengatakan bahwa tidak ada bukti publik bahwa sistem ini telah berkembang menjadi pembuat keputusan yang otonom. "Kita masih belum tahu apakah 'Diella' telah dilatih sebagai sistem independen," ujarnya kepada DW.

Inovasi masih dalam penyelidikan

Saat memperkenalkan "Diella" sebagai menteri kecerdasan buatan, Perdana Menteri Edi Rama menjanjikan era baru di mana "lelang publik akan 100% bebas korupsi, dan setiap dana publik 100% transparan."

Namun pada praktiknya, avatar ini bukan inovasi mandiri melainkan bagian dari sistem tata kelola digital Albania. Sistem ini diawasi oleh Badan Nasional untuk Masyarakat Informasi (AKSHI), sebuah lembaga publik yang mengelola infrastruktur pemerintahan digital negara (e-Albania), basis data publik, sistem TI negara, dan proses pengadaan.

Ratusan layanan publik disediakan melalui portal e-Albania, tempat avatar pertama kali diterapkan.

Pada Desember 2025, Pengadilan Khusus Albania untuk Korupsi dan Kejahatan Terorganisir (GJKKO) memerintahkan langkah-langkah pencegahan termasuk memberlakukan status tahanan rumah terhadap pejabat senior AKSHI sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan jabatan.

Kasus ini dilaporkan karena kecurigaan adanya ketidakteraturan dalam lelang publik dan prosedur pengadaan terkait dengan infrastruktur digital dan kontrak layanan.

Penyelidikan terhadap AKSHI terpisah secara hukum dari gugatan yang diajukan oleh Bisha terkait penggunaan citranya. Namun, seperti yang dikemukakan pakar media Mark Marku, persepsi tetap penting.

Jika sebuah sistem dibuat untuk mengurangi pengaruh korupsi dalam belanja dan lelang publik, maka tuduhan penyelewengan lembaga yang mengelolanya akan mempengaruhi kepercayaan publik akan sistem tersebut, termasuk pada "Diella."

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Yuniman Farid

Tonton juga video "Demo di Albania Berujung Serangan Molotov-Petasan ke Kantor PM"