Reformasi Arab Saudi Berubah Arah, Apa yang Jadi Prioritas?

Jakarta -

Arab Saudi mulai meninjau kembali Vision 2030, agenda diversifikasi ekonomi besar yang diluncurkan pada 2016. Penguasa de facto di Riyadh, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, saat itu menjabat sebagai wakil putra mahkota sekaligus menteri pertahanan, memperkenalkan paket reformasi senilai 2 triliun dolar AS untuk mengurangi ketergantungan kerajaan pada minyak serta mentransformasi ekonomi dan masyarakat.

Sejak saat itu, Riyadh menggeser perekonomian negara pengekspor minyak terbesar dunia tersebut ke arah teknologi, pariwisata, dan energi terbarukan. Fokus lainnya mencakup pembangunan proyek-proyek raksasa berskala besar, seperti kota-kota baru yang dipandang mampu mengubah citra Arab Saudi, peningkatan peran sektor swasta, serta langkah modernisasi sosial, termasuk perluasan hak perempuan dan peningkatan partisipasi mereka di dunia kerja.

Namun pekan ini, Menteri Keuangan Mohammed al-Jadaan mengumumkan penyesuaian strategi reformasi tersebut. Dalam wawancara dengan Bloomberg, al-Jadaan mengatakan pemerintah tengah menyusun rencana lima tahun baru yang bertujuan untuk "menggandakan fokus pada pariwisata, manufaktur, logistik, dan energi."

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pendekatan yang direvisi ini berarti sejumlah proyek akan diperkecil, sebagian diperluas, dan lainnya ditunda.

Beberapa proyek infrastruktur Arab Saudi ditunda atau dipangkas

Awal bulan Februari 2026, Komite Olimpiade Arab Saudi mengumumkan bahwa Asian Winter Games 2029 akan digelar di Almaty, Kazakhstan, bukan di resor ski Trojena yang masih dalam tahap pembangunan di kawasan pegunungan proyek futuristik NEOM. Pada 2025, cakupan NEOM sudah dipangkas: rencana awal dua gedung pencakar langit paralel sepanjang 170 kilometer dengan tinggi setara Empire State Building di New York kini dipersingkat menjadi 2,4 kilometer.

Pada akhir Januari 2026, pembangunan The Mukaab, gedung pencakar langit berbentuk kubus berukuran 400 meter x 400 meter yang direncanakan sebagai pusat distrik New Murabba di Riyadh, ditangguhkan karena pejabat meninjau ulang pendanaan dan kelayakannya.

Sebagai gantinya, Mohammed bin Salman pada Oktober 2025 mengumumkan proyek King Salman Gate, kawasan baru di dekat Masjidil Haram di Mekkah yang akan menambah sekitar 900.000 ruang salat dalam dan luar ruangan.

"Setiap proyek besar pada dasarnya akan melalui fase revisi dan penyesuaian sebagai respons terhadap pertimbangan yang lebih luas," ujar Alice Gower, Direktur Geopolitik dan Keamanan di firma konsultan berbasis di London, Azure Strategy, kepada DW. "Target Vision 2030 Arab Saudi sangat ambisius dan banyak proyek raksasanya, khususnya, sejak awal dapat digambarkan sebagai tidak realistis."

Gower menambahkan, kombinasi harga minyak global yang berada di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk pendanaan, tingginya belanja pemerintah, serta populasi muda yang memerlukan lapangan kerja semakin membebani keuangan negara.

Peran Dana Investasi Publik Arab Saudi

Revisi agenda utama negara itu didorong oleh Public Investment Fund (PIF) atau Dana Investasi Publik Arab Saudi, investor utama proyek-proyek Vision 2030. Menurut laporan kantor berita Reuters pada Oktober 2025, dana kekayaan negara senilai 925 miliar dolar AS tersebut meningkatkan tekanan untuk mengalihkan fokus dari proyek properti mahal ke sektor-sektor yang menjanjikan imbal hasil lebih cepat dalam waktu dekat.

Gubernur PIF, Yasir Al-Rumayyan, mengatakan kepada wartawan pada Januari 2025 bahwa dalam lima tahun ke depan dana tersebut akan berfokus pada enam "ekosistem", termasuk pariwisata, pengembangan perkotaan, inovasi, energi bersih, dan industri.

"Fokus baru diarahkan pada proyek-proyek yang berorientasi internasional seperti Piala Dunia 2034, di mana potensi keuntungan bagi Arab Saudi cukup besar," ujar Alice Gower, seraya menambahkan bahwa "bidang-bidang ini juga memberi peluang bagi audiens global untuk merasakan pengalaman Arab Saudi."

Reformasi Vision 2030 juga direkomendasikan dalam makalah kerja yang baru-baru ini diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

"Reformasi lanjutan diperlukan untuk mengatasi kesenjangan struktural dan menyesuaikan dengan prioritas baru, khususnya dengan menyelaraskan inisiatif dengan aspirasi generasi muda," tulis laporan tersebut.

Secara khusus, laporan itu menyoroti adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan keterampilan yang tersedia, karena sektor-sektor prioritas Vision 2030 dinilai belum sepenuhnya memanfaatkan tenaga kerja berpendidikan tinggi di negara tersebut.

Namun, mengingat Vision 2030 telah memasuki tahun kesepuluh, generasi muda Arab Saudi tumbuh dengan janji reformasi, ambisi, dan pertumbuhan ekonomi.

"Pergeseran fokus Vision 2030 sebagai respons terhadap tantangan ekonomi merupakan sesuatu yang mengejutkan, karena banyak orang telah mengaitkan karier mereka dengan tujuan rencana pembangunan tersebut," kata Alice Gower.

Otoritarianisme dan represi di Arab Saudi terus berlanjut

Meski demikian, para pengamat tidak memperkirakan akan terjadi kemarahan publik atas penyesuaian prioritas ini. Arab Saudi kerap dikritik karena catatan hak asasi manusia yang buruk dan penindasan terhadap kritik. Dalam lima tahun terakhir, sejumlah orang dijatuhi hukuman penjara puluhan tahun hanya karena menyukai unggahan media sosial tentang hak asasi manusia. Eksekusi hukuman mati juga meningkat pada 2025.

Gower memperkirakan pengawasan negara akan peka terhadap tanda-tanda ketidakpuasan yang muncul, baik di media sosial maupun di ruang publik, termasuk terkait revisi agenda reformasi.

Julia Legner, Direktur Eksekutif lembaga pemantau HAM ALQST yang berbasis di London, mengatakan kepada DW bahwa "inisiatif berskala besar yang bersifat top-down, digerakkan oleh PIF dan dikendalikan ketat oleh Mohammed bin Salman, mengecualikan sebagian besar masyarakat Arab Saudi."