.webp)
Vonis terhadap jurnalis akar rumput Frenchie Mae Cumpio baru-baru ini memicu kekhawatiran di Filipina tentang penerapan undang-undang antiteror. Sejumlah pihak menilai undang-undang antiteror kini digunakan untuk menekan kritik dan perbedaan pendapat.
Setelah hampir enam tahun ditahan tanpa putusan, pada 22 Januari 2026 Cumpio dinyatakan bersalah atas pendanaan terorisme dan dijatuhi hukuman 12 hingga 18 tahun penjara. Dia, membantah semua tuduhan tersebut.
Pakar hukum dan aktivis menilai putusan itu menunjukkan bahwa undang-undang terorisme yang dirumuskan terlalu luas kerap disalahgunakan untuk menekan jurnalis, pekerja pembangunan, dan kelompok masyarakat sipil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini adalah ketidakadilan besar bahwa Frenchie dijatuhi hukuman. Tuduhan spesifik ini, pendanaan terorisme, telah digunakan untuk menarget aktivis dan jurnalis seperti Frenchie," kata Aleksandra Bielakowska, petugas advokasi Reporters Without Borders (RSF), kepada DW.
Menurut Bielakowska, putusan ini berisiko menjadi preseden berbahaya bagi penggunaan tuduhan pendanaan terorisme secara lebih luas. Dia mencatat, sejumlah jurnalis lain di Filipina juga tengah menghadapi tuduhan serupa.
Vonis berdasarkan kesaksian, bukan bukti
Dalam putusannya, pengadilan tingkat regional di Kota Tacloban menyatakan bahwa Frenchie Mae Cumpio dan Marielle Domequil, yang merupakan seorang pekerja gereja, bersalah karena dianggap menyediakan dana dan dukungan logistik bagi anggota Tentara Rakyat Baru (New People's Army/NPA). NPA adalah sayap bersenjata Partai Komunis Filipina, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Dewan Anti-Terorisme Filipina.
Kasus jaksa sepenuhnya dibangun berdasarkan kesaksian saksi.
"Tidak ada bukti lain yang diajukan jaksa terhadap Frenchie dan Marielle selain kesaksian," kata Julianne Agpalo, anggota tim pembela Cumpio.
"Tidak ada bukti dokumentasi atau foto. Semuanya bertumpu pada kesaksian sepihak dari aset militer yang sejak awal patut dipertanyakan kredibilitasnya," tambah Agpalo.
"Pola yang merusak proses hukum"
Pengacara Josalee Deinla, Sekretaris Jenderal National Union of Peoples' Lawyers (NUPL), mengatakan ketergantungan berlebihan pada kesaksian saksi yang meragukan bukan hal baru.
"Apa yang kita lihat adalah sebuah pola. Kasus pendanaan terorisme tidak dibangun berdasarkan jejak keuangan, melainkan hampir sepenuhnya pada kesaksian," ujarnya kepada DW.
"Ketergantungan pada kesaksian, terutama dari saksi yang diberi insentif, sangat merusak proses hukum yang adil," tambah Deinla.
Dia menjelaskan, kesaksian itu biasanya datang dari "mantan pemberontak" yang menyerahkan diri kepada militer lewat program reintegrasi pemerintah dan kemudian berfungsi sebagai aset militer.
Di wilayah yang sama dengan Cumpio, pekerja pembangunan Jasmin Jerusalem juga menghadapi tuduhan pendanaan terorisme terkait kerja kemanusiaannya di provinsi Leyte dan Samar. Jurnalis Deo Montesclaros pun pernah menghadapi pengaduan serupa terkait liputannya tentang konflik bersenjata dan isu komunitas.
"Tuntutan bermotif politik"
Frekuensi kasus semacam ini meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir.
Tahun 2025, Departemen Kehakiman Filipina menyebut telah mengidentifikasi total 5.557 kasus pendanaan terorisme yang diajukan antara 2020 dan 2024. Periode ini bertepatan dengan upaya Filipina untuk keluar dari "grey list" atau "daftar abu-abu" Financial Action Task Force (FATF), yang akhirnya tercapai pada Februari 2025.
Sebelum masuk daftar abu-abu FATF, penuntutan dan vonis atas pendanaan terorisme sangat jarang terjadi, meskipun Undang-Undang Pencegahan dan Penindakan Pendanaan Terorisme sudah berlaku sejak 2012.
Human Rights Watch (HRW) menyatakan banyak kasus tersebut bergantung pada bukti "lemah" dari saksi yang berpotensi telah dikompromikan, metode yang telah lama digunakan polisi dan militer Filipina dalam "tuntutan bermotif politik" terhadap jurnalis, pekerja agama, serta pembela hak asasi manusia yang dianggap berhaluan kiri, lingkungan, dan masyarakat adat.
HRW juga menuding pemerintah-pemerintah Filipina kerap menuduh orang sebagai anggota atau simpatisan pemberontak komunis, sebuah praktik yang dikenal sebagai red-tagging.
NUPL, yang mewakili banyak korban red-tagging, menuduh Departeme5n Kehakiman "memanfaatkan undang-undang terorisme untuk secara tidak adil menargetkan aktivis dan organisasi masyarakat sipil" demi memenuhi target FATF.
"Ada tekanan bagi pemerintah untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar pendanaan antiterorisme dan salah satu caranya adalah dengan mengajukan lebih banyak kasus pendanaan terorisme," kata Deinla.
Menurutnya, pendekatan berbasis kepatuhan ini mendorong penggunaan agresif undang-undang tersebut, bahkan ketika buktinya tipis atau hanya bertumpu pada kesaksian.
Warisan kekerasan era Duterte berlanjut?
Cumpio dan Domequil ditangkap pada Februari 2020, di puncak pemerintahan Rodrigo Duterte, periode yang ditandai dengan peningkatan red-tagging, pengawasan, dan penangkapan aktivis, jurnalis, serta pembela HAM sebagai bagian dari "perang melawan narkoba."
Penindakan ini beriringan dengan pengesahan Undang-Undang Antiterorisme 2020 dan perluasan penggunaan ketentuan pendanaan terorisme.
Juru bicara jaringan organisasi masyarakat sipil, Council for People's Development and Governance, Rochelle Porras mengatakan kecil kemungkinan bahwa pendekatan tersebut berubah di era penerus Dueterte, Ferdinand Marcos Jr, meskipun pemerintah baru kerap menonjolkan komitmen pada kebebasan pers dan reformasi demokrasi.
"Kerangka kontra-pemberontakan yang sama masih berlaku. Institusi, kebijakan, dan pola pikir yang memungkinkan kasus-kasus ini di era Duterte sebagian besar tetap utuh," jelas Porras kepada DW.
Keberlanjutan ini, tambahnya, menjelaskan alasan kasus pendanaan terorisme terus diajukan bertahun-tahun setelah gelombang awal represi, bahkan ketika pemerintah berupaya memperbaiki rekam jejak isu hak asasi manusia.
Suasana penuh tekanan
Bagi jurnalis dan organisasi masyarakat sipil, dampak kasus pendanaan terorisme berdampak jauh selain hanya dalam persidangan.
Di Universitas Filipina Tacloban College, media mahasiswa UP Vista, tempat Cumpio pernah menjadi pemimpin redaksi, beroperasi dalam suasana ketakutan sejak penangkapannya.
"Ketakutan itu ada, bahwa mereka bisa mengejar nama kami karena apa yang kami terbitkan," kata editor saat ini, MJ Vediola, kepada DW. Dia menambahkan, hal itu sempat menunda terbitnya edisi bertema aktivisme selama setahun.
Perekrutan staf baru pun menjadi lebih sulit karena risiko yang melekat.
Meski vonis Cumpio memaksa mereka meninjau ulang pendekatan peliputan, Vediola menilai kasus ini justru menegaskan pentingnya terus mendokumentasikan isu-isu komunitas.
"Ini memotivasi kami untuk menulis lebih jauh dari biasanya, karena jika kami tidak menulis tentang kasus seperti ini, maka keheningan yang menang," sebutnya.
Menurut Porras, organisasi masyarakat sipil berpotensi menghadapi tekanan serupa.
"Pembekuan rekening bank biasanya menjadi pukulan pertama. Itu langsung melumpuhkan kemampuan organisasi untuk beroperasi, bahkan sebelum kesalahan apa pun dibuktikan," paparnya.
Masa depan demokrasi di Filipina
Di luar gangguan operasional, Porras memperingatkan dampak yang lebih luas.
"Ketika organisasi masyarakat sipil dibungkam, komunitas kehilangan akses terhadap informasi dan layanan," ujarnya.
Deinla menambahkan, kasus seperti Cumpio mengirim pesan bahwa peliputan kritis bisa diperlakukan sebagai isu keamanan, dengan dampak yang dirasakan tidak hanya oleh jurnalis yang dituduh, tetapi juga komunitas media secara keseluruhan.
"Dampaknya tidak terbatas pada satu orang. Ini mengubah cara orang lain menilai risiko," tegasnya.
Menurut Deinla, kasus-kasus semacam ini mempersempit ruang sipil dengan menghambat pengawasan dan partisipasi publik, melemahkan akuntabilitas, dan pada akhirnya mempengaruhi cara institusi demokrasi berfungsi.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Levie Wardana
Editor: Muhammad Hanafi
Lihat juga Video 'Detik-detik Wali Kota Filipina Lolos dari Serangan RPG':
(ita/ita)
