Pencalonan al-Maliki sebagai PM Irak Disambut Ancaman AS, Kenapa?

Ketika kelompok ekstremis yang menamakan diri "Islamic State" (IS) (IS) memasuki Mosul pada 2014, sebagian warga kota di Irak utara itu justru menyambutnya. Mereka percaya IS—yang berideologi Sunni ultrakonservatif—akan melindungi mereka dari pemerintah pusat yang didominasi kaum Syiah di Baghdad.

Saat itu Irak dipimpin Nouri Al-Maliki, seorang Muslim Syiah yang berkuasa sejak 2006. Kepemimpinannya kerap dituding memicu ketegangan sektarian dan meminggirkan komunitas Sunni, antara lain karena dianggap pendukung bekas diktatur Saddam Hussein.

Dia juga kerap disalahkan atas kegagalan militer Irak membendung kekhalifahan IS. Bertahun-tahun korupsi dan salah urus melumpuhkan angkatan bersenjata. Banyak serdadu yang memilih desersi dan melarikan diri.

Euforia warga Mosul di pertengahan tahun 2014 tak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, IS menampakkan wajahnya yang brutal. Kekerasan, eksekusi, dan teror menjadi keseharian. Kota itu berubah menjadi simbol kekejaman kelompok tersebut—hingga akhirnya IS dikalahkan di Irak

Namun kini, hampir satu dekade setelah kelompok tersebut akhirnya ditumpas di Irak, koalisi partai Syiah di Baghdad tidak lagi memandang al-Maliki sebagai sebuah kegagalan.

Politikus yang lengser dari kekuasaan pada 2014 itu kini dipilih sebagai calon perdana menteri berikutnya dan berpeluang kembali berkuasa.

Al-Maliki tetap tak populer

"Irak akan hadapi bencana jika al-Maliki kembali berkuasa," kata Rasli al-Maliki, pengamat politik yang kerap tampil di televisi Irak (tidak memiliki hubungan keluarga dengan Nouri al-Maliki).

"Al-Maliki bertanggung jawab atas jatuhnya tiga provinsi ke tangan [IS] … dialah penyebab tewasnya 40.000 martir dari seluruh Irak," ujar analis yang berbasis di Baghdad itu kepada DW, merujuk pada korban jiwa akibat krisis keamanan yang dipicu IS. "Dialah yang membuka jalan bagi dominasi Iran atas negara ini."

Pertanyaan serupa juga disampaikan Khitab al-Tamimi, aktivis masyarakat sipil dari Provinsi Salahuddin. "Mengapa memilih figur yang begitu kontroversial?" ujarnya kepada DW.

"Kami sudah mulai mendengar kembali narasi sektarian dalam dialog politik," kata al-Tamimi. "Kami telah berkorban begitu banyak dan masih dalam proses membangun kembali [pasca IS]. Kami tidak akan mundur. Sebagai bagian dari komunitas Sunni, saya tahu kami akan menentang ini."

Mengapa al-Maliki dinominasikan?

Irak menggelar pemilu parlemen pada November tahun lalu, dan partai-partai politik Syiah meraih mayoritas suara.

Namun, proses pembentukan pemerintahan baru di Irak tidak selalu bergantung pada siapa pemenang pemilu.

Proses ini lebih ditentukan oleh dinamika kekuasaan di dalam partai-partai politik serta negosiasi antarblok politik. Hal ini tidak lepas dari sistem bagi-bagi kekuasaan yang diterapkan Irak sejak invasi Amerika Serikat pada 2003, yang mengakhiri kediktatoran Saddam Hussein.

Dalam sistem tersebut, jabatan-jabatan tinggi negara dibagi berdasarkan kelompok demografi utama. Seperti misalnya, perdana menteri selalu berasal dari kelompok Syiah, ketua parlemen dari Sunni, dan presiden dari etnis Kurdi.

Blok yang meraih suara terbanyak dalam pemilu November lalu adalah Coordination Framework (CF), sebuah koalisi partai-partai yang didominasi kelompok Syiah. Koalisi ini mencakup Perdana Menteri Irak saat ini, Mohammed Shia al-Sudani, yang masih memimpin pemerintahan sementara.

CF dikenal memiliki hubungan dekat dengan Iran. Sejumlah partai di dalamnya memiliki keterkaitan dengan kelompok paramiliter lokal yang didukung Teheran.

Koalisi inilah yang pada Sabtu lalu mencalonkan Nouri al-Maliki sebagai perdana menteri. Dalam pernyataannya, CF menyebut usia al-Maliki yang kini 75 tahun serta "pengalaman politik dan administratif"-nya sebagai alasan pencalonan tersebut.

"Argumen yang dikemukakan sebagian pihak untuk mendukung al-Maliki adalah bahwa Irak sedang berada dalam situasi regional yang sangat genting," kata Renad Mansour, Direktur Iraq Initiative di lembaga pemikir Inggris Chatham House.

"Para pendukungnya, khususnya, menilai konflik di Suriah bisa menimbulkan dampak lanjutan ke Irak. Misalnya, terkait sekitar 7.000 tahanan IS yang dipindahkan dari Suriah ke Irak," jelas Mansour.

Argumen pendukung al-Maliki, lanjut Mansour, adalah bahwa ia merupakan "sosok yang terbiasa memerintah dan memahami sistem." Mansour sendiri berada di Baghdad pekan ini.

"Pemilihan al-Maliki sebagian besar merupakan hasil dari proses internal Irak yang melibatkan negosiasi dan kesepakatan di antara elite politik Irak," kata Victoria Taylor, Direktur Iraq Initiative di lembaga pemikir berbasis di AS, Atlantic Council. "Iran kemungkinan akan senang dengan hasil ini dan mungkin turut mendukungnya, tetapi pada akhirnya pencalonan al-Maliki menyoroti kemampuannya untuk mengamankan dukungan dari berbagai politisi Syiah, Sunni, dan Kurdi, yang banyak di antaranya tidak memiliki kedekatan khusus dengan Iran."

Menurut Departemen Luar Negeri AS, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dalam percakapan telepon baru-baru ini dengan al-Sudani, "menegaskan bahwa pemerintahan yang dikendalikan Iran tidak akan mampu menempatkan kepentingan Irak sendiri sebagai prioritas, menjaga Irak tetap di luar konflik regional, atau memajukan kemitraan yang saling menguntungkan antara AS dan Irak."

Dalam beberapa waktu terakhir, AS juga mengancam akan memblokir dana hasil penjualan minyak Irak — yang sangat dibutuhkan untuk menopang perekonomian negara itu — jika anggota kelompok paramiliter yang berafiliasi dengan Iran masuk dalam pemerintahan berikutnya.

Pada Selasa lalu, Presiden AS Donald Trump juga mengkritik keputusan tersebut melalui media sosial, yang menurut para pengamat bisa menggagalkan peluang al-Maliki.

Bagaimana jika al-Maliki kembali menjadi perdana menteri?

Di dalam negeri, kembalinya al-Maliki sebagai perdana menteri berpotensi memperuncing kembali ketegangan antara kelompok Sunni, Syiah, dan Kurdi. Hal itu disampaikan Karam Nama, penulis berdarah Inggris-Irak yang berbasis di London, dalam artikel opini untuk media daring Middle East Monitor.

Menurutnya, situasi tersebut juga bisa memicu persoalan di internal komunitas Syiah, antara kelompok yang mendukung dan yang menentang al-Maliki. Bahkan, dia menilai ada kemungkinan muncul kembali aksi protes dari kelompok yang dikenal sebagai gerakan Tishreen atau Oktober, yakni kelompok pemuda yang menggelar demonstrasi menentang sistem politik Irak pada periode 2019 hingga 2021.

"Masa jabatan ketiganya juga kemungkinan akan menghambat normalisasi hubungan dengan Damaskus," tulis Jasim al-Azzawi, penyiar asal Irak, dalam artikelnya untuk Al Jazeera akhir pekan ini.

Sebelumnya, al-Maliki pernah menyatakan bahwa Presiden interim Suriah, Ahmad al-Sharaa, dicari oleh otoritas Irak atas "tuduhan terorisme." Kelompok paramiliter yang berafiliasi dengan Iran juga diketahui pernah mengancam keselamatan al-Sharaa.

Kembalinya al-Maliki juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam hubungan dengan Amerika Serikat. "Al-Maliki sejak lama memosisikan dirinya sebagai mitra AS," kata Taylor. Namun, dia menambahkan bahwa "masa jabatan ketiga dapat memicu hubungan yang sulit dengan AS, pada saat Washington sedang memberikan tekanan signifikan kepada Irak untuk mengurangi pengaruh Iran dan melucuti kelompok-kelompok milisi."

Apa langkah selanjutnya bagi Irak?

Sejumlah pengamat menekankan bahwa meski al-Maliki telah dinominasikan, hal itu belum tentu berarti dia akan berhasil kembali menjadi perdana menteri.

"Saat ini, al-Maliki memang memiliki jumlah dukungan yang cukup, tetapi dia masih menghadapi sejumlah rintangan besar. Ada beberapa tokoh Irak yang sangat senior dan berpengaruh yang akan berupaya menggagalkan ini jika mereka mampu," kata Mansour kepada DW. Dia menambahkan, banyak politisi Irak yang ia temui di Baghdad mengaku terkejut dengan pencalonan tersebut.

Pada Selasa, parlemen Irak sejatinya dijadwalkan mengambil langkah lanjutan dalam proses pembentukan pemerintahan. Namun, partai-partai Kurdi terbesar di Irak — termasuk salah satu yang sebelumnya mendukung pencalonan al-Maliki — meminta agar proses tersebut ditunda.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Didaptasi oleh Fika Ramadhani

Editor: Rizki Nugraha

Tonton juga video "Momen Warga Irak Bersukacita Sambut Serangan Iran ke Israel"